Pertambahan Wirausaha Baru Terus Didorong

Peningkatan jumlah wirausaha terus didorong pemerintah. Salah satunya melalui program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri atau Patenpreneur. Wirausaha baru perlu ditumbuhkan agar Indonesia mencapai kemandirian.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Wirausaha muda mengikuti pembekalan di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Tegal, Kamis (16/7/2020). Setelah diseleksi, 28 dari 100 wirausaha tersebut akan mendapat modal usaha sebesar Rp 15 juta per orang.

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan jumlah wirausaha terus didorong pemerintah. Melalui program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri atau Patenpreneur, salah satu ajang kontestasi wirausaha baru yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah ingin mengejar pencapaian rasio wirausaha sebesar 3,95 persen pada tahun 2024.

Deputi Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Siti Azizah dalam telekonferensi ”Kick-off Open Call Program Patenpreneur” di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (16/2/2022), mengatakan, tahun 2020, rasio kewirausahaan baru di Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Patenpreneur 2022 merupakan program Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM, program nationwide untuk memfasilitasi wirausaha baru dalam mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.

”Untuk tahap awal open call, tahun ini kita berharap menjaring sekitar 3.700 pelaku usaha, dengan rincian 3.000 pelaku usaha masuk dalam program pendampingan usaha dan 700 peserta masuk dalam konsultasi bisnis,” jelas Azizah.

Patenpreneur merupakan program pertama yang diluncurkan Kemenkop dan UKM tahun 2022, sekaligus menjadi proyek percontohan yang nyata. Tentu, saat dievaluasi, pemerintah akan melihat upaya ini berjalan sesuai rencana dan menghasilkan para wirausaha baru sesuai yang diharapkan dari sisi jumlah dan kualitas.

Berdasarkan data sensus kependudukan Badan Pusat Statistik tahun 2016, ada sebanyak 26,7 juta pelaku usaha nonpertanian yang terdiri dari 18,9 juta orang yang usahanya tidak menetap dan 7,8 juta orang yang usahanya menetap. Saat itu, rasio kewirausahaan masih sebesar 3,1 persen.

Sementara data yang digunakan Kementerian Koperasi dan UKM adalah data BPS tahun 2019, sebesar 3,3 persen atau setara dengan 8,2 juta. Artinya, dengan target 3,95 persen, masih diperlukan tambahan sebanyak 1,5 juta orang yang melakukan wirausaha sampai tahun 2024. Hingga tahun 2024, total harus mencapai 9,7 juta orang yang usahanya menetap.

KOMPAS/Stefanus Osa

Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah dalam telekonferensi “Kick-off Open Call Program Patenpreneur” di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (16/2/2022), menjelaskan pentingnya mendorong penciptaan wirausaha baru agar Indonesia makin mandiri,

Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru tentu efektif ditempuh dalam waktu tiga tahun (2022-2024). Rata-rata target per tahun perlu dicapai sebanyak 500.000 wirausaha baru.

Terhadap peserta Patenpreneur, Kemenkop dan UKM berjanji akan melakukan pendampingan selama dua bulan. Diharapkan, mereka bisa memperoleh konsultasi bisnis. Selanjutnya, langkah mereka akan ditindaklanjuti melalui inkubator selama enam bulan.

”Kalau (dirasa) mereka sudah cukup, kita akan menghubungkan dengan akses pembiayaan. Program ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkelanjutan,” ujar Azizah.

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi wirausaha sesuai tahapannya, baik calon wirausaha, wirausaha pemula, maupun wirausaha mapan. Pemisahan ini dinilai perlu dilakukan mengingat setiap tahap wirausaha akan memiliki kebutuhan berbeda dan ekosistem yang berbeda pula.

Selain melalui program Patenpreneur, Kemenkop dan UKM memiliki sejumlah program dalam mendongkrak rasio kewirausahaan, mulai dari pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha, transformasi digital KUKM, Redesain Program PLUT KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM), hingga Program Entrepreneur Financial Fiesta.

Azizah menjelaskan, implementasi Patenpreneur akan dilakukan melalui dua metode kegiatan. Pertama, konsultasi bisnis, tujuannya membantu wirausaha yang usahanya sudah berjalan dalam menyelesaikan suatu masalah spesifik. Caranya, mereka akan difasilitasi sesi konsultasi dengan seorang pakar wirausaha.

Kedua, pendampingan usaha, pembinaan terstruktur selama dua bulan untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usaha. Selain itu, mereka akan dimasukkan dalam proses inkubasi selama enam bulan. Kemenkop dan UKM telah bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi.

”Kerja sama dengan inkubator telah dilakukan sejak tahun ini. Tahun ini akan kembali digulirkan karena kami melihat hasil dari proses inkubasi ini sangat baik dan efektif. Terbukti mampu menelurkan wirausaha yang berkualitas,” tegas Azizah.

Direktur Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, sejalan dengan program Patenpreneur, Bappenas memang sudah merancangnya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Tentu, Bappenas melihatnya tidak hanya berada di satu kementerian, karena terkait Perpres Kewirausahaan Nasional akan melibatkan semua kementerian untuk membangun dan mengembangkan kewirausahaan.

”Pendekatannya adalah ekosistem yang melibatkan semua pihak. Jadi, ada yang memperkuat sumber daya manusianya melalui pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan sebagainya, kemudian sampai pada perkuatan akses pembiayaan, pemasaran, dan teknologi,” jelas Ahmad.

Dari sisi penyiapan, menurut Ahmad, kurikulum pendidikan secara formal harus seiring. Nantinya, mereka yang sudah menjadi lulusan perguruan tinggi diharapkan siap pula menjadi wirausaha. Begitu pula para lulusan sekolah menengah. Pendekatannya tidak hanya seseorang lulus sekolah, tetapi sudah diperkuat secara keseluruhan melalui faktor-faktor yang ada di dalam ekosistem.