Inovasi Sistem Pembayaran Digital Perluas Inklusi Keuangan

Tidak ada transaksi tanpa keterlibatan sistem pembayaran. Makin berkembang teknologi, makin inovatif pula sistem pembayaran digital. Kondisi itu bisa turut memperluas inklusi keuangan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengunjung melakukan pembayaran dengan kode cepat atau QR Code di gerai makanan di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (8/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan teknologi dengan berbagai inovasi sistem pembayaran digital diyakini memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Inovasi tersebut bisa menjangkau segmen yang sebelumnya tidak bisa mengakses layanan keuangan.

Vice Chairman III Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Harianto Gunawan mengatakan, semakin berkembangnya perusahaan teknologi finansial, semakin cepat pula mereka mampu memperluas inklusi keuangan. Adapun sistem pembayaran turut berperan di dalamnya. Pasalnya, tidak ada transaksi yang tanpa melibatkan sistem pembayaran.

“Kehadiran perusahaan teknologi finansial bisa membuka segmen masyarakat baru yang sebelumnya tidak bisa mengakses layanan keuangan. Ini artinya memperluas inklusi keuangan. Sistem pembayaran pun berperan di dalam inovasi keuangan digital itu,” ujar Harianto dalam webinar bertajuk “Casual Talks On Digital Payment Innovation of Fintech”, Selasa (15/2/2022).

Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2020, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 76,19 persen. Adapun inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan jasa layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, BI sebagai pengawas sistem pembayaran berinovasi mendukung sistem pembayaran digital. Pada 2019, BI merilis pembayaran dengan sistem pindai kode cepat berstandar Indonesia (Quick Response Indonesian Standart/QRIS). Adapun QRIS bisa digunakan lintas negara, yakni dengan Malaysia dan Thailand, berkat kerja sama BI dengan kedua bank sentral di negara tersebut.

BI juga menjalin kerja sama Local Current Settlement (LCS) atau penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal dari masing-masing negara. Dengan demikian, warga Indonesia bisa bertransaksi menggunakan QRIS dengan menggunakan mata uang rupiah walau sedang berada di Malaysia atau Thailand.

Warga Indonesia bisa bertransaksi menggunakan QRIS dengan menggunakan mata uang rupiah walau sedang berada di Malaysia atau Thailand.

Akhir tahun lalu BI juga merilis BI-Fast sebagai pengganti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sehingga nasabah bisa menggunakan fasilitas transfer antarbank dengan biaya lebih murah. “Sistem pembayaran terus kami dorong pengembangannya agar lebih cepat, mudah, dan murah. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang menikmati layanan jasa keuangan. Ini artinya memperluas inkluasi keuangan,” ujar Doni.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya penerimaan dan pilihan masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

Data BI menunjukkan, pada Januari 2022, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 66,65 persen secara tahunan menjadi Rp 34,6 triliun dan nilai transaksi bank digital meningkat 62,82 persen secara tahunan menjadi Rp 4.314,3 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit juga tumbuh 14,39 persen secara tahunan menjadi Rp 711,2 triliun. Selanjutnya, transaksi QRIS terus meningkat sejalan dengan penerimaan masyarakat, baik nominal maupun volume, masing-masing meningkat 290 persen secara tahunan dan 326 persen secara tahunan.

Pemulihan ekonomi

Comitee Chair II Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Abraham J Adriaansz mengatakan, sistem pembayaran digital yang terus berkembang tak hanya memperluas inklusi keuangan, namun juga mendorong pemulihan ekonomi. Sebab, sistem pembayaran digital bisa meningkatkan efisiensi yang mampu meningkatkan frekuensi dan volume transaksi layanan jasa keuangan.

“Hal ini pada ujungnya adalah meningkatkan perekonomian secara keseluruhan,” ucap Adriaansz.

Sistem pembayaran digital yang terus berkembang tak hanya memperluas inklusi keuangan, namun juga mendorong pemulihan ekonomi.

Inovasi sistem pembayaran digital, seperti QRIS lintas negara, menurut Kepala Deputi III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kaspar Situmorang, bisa membantu pemulihan ekonomi dalam negeri. Warga Indonesia yang berada di Malaysia dan Thailand bisa dengan mudah bertransaksi menggunakan rupiah dengan QRIS.

“Ini memberikan tambahan keuangan ke dalam negeri yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Kaspar.

Kaspar berangan-angan, apabila sistem pembayaran digital ini berhasil memperluas inklusi keuangan sampai dengan 100 persen atau seluruh penduduk Indonesia, pertumbuhan Indonesia akan sangat pesat dan besar. Indonesia akan masuk lima besar perekonomian dunia kelak.

“Bayangkan transaksi dari seluruh penduduk Indonesia. Pasti jumlahnya luar biasa besar. Ini potensi ekonomi yang harus mulai disiapkan,” ucap Kaspar.

Baca juga: Pembayaran Tunai Masih Diminati dalam Ekosistem Digital