OJK Dorong Pembiayaan ke Segmen UMKM

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Ilustrasi pelaku UMKM tahu bakso. Foto diambil September 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi telah memberikan tekanan ekonomi pada sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Mengingat besarnya peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan berbagai program dan kebijakan untuk terus meningkatkan pembiayaan kepada segmen ini. Salah satunya adalah mendorong UMKM mencari pendanaan di ekosistem digital.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, sebanyak 84,2 persen UMKM mengalami penurunan omzet. Sementara sebanyak 62,21 persen UMKM menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

Padahal, UMKM berkontribusi sebesar 60,51 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 120 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

”UMKM adalah satu tulang punggung ekonomi nasional. Selama dua tahun terakhir, UMKM sangat terdampak dari tekanan ekonomi karena pandemi. Inilah yang mendorong OJK dan pemerintah untuk terus memacu pembiayaan kepada UMKM,” ujar Ketua Satuan Tugas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK Ahmad Buchori pada jumpa pers virtual bertajuk ”Kebijakan OJK Mendukung Program UMKM”, Jumat (4/2/2022).

Salah satu kebijakan OJK adalah memberlakukan restrukturisasi kredit pada segmen UMKM. Sampai dengan Desember 2021, nilai total restrukturisasi kredit UMKM mencapai Rp 256,79 triliun yang berasal dari 3,14 juta debitor. Nilai ini sudah menurun dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar Rp 495,08 triliun.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Perkembangan Restrukturisasi Kredit Bank. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Selain itu, OJK mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar bisa mengakses pembiayaan secara digital. Pembiayaan itu, antara lain, melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) Digital, layanan urun dana sekuritisasi (securities crowdfunding/SCF), dan perusahaan teknologi finansial pinjaman antarpihak. Sampai dengan Desember 2021, pembiayaan dari BWM digital mencapai Rp 78,2 miliar, SCF mencapai Rp 412 miliar, dan tekfin pinjaman sebesar Rp 13,6 triliun.

”Berbagai inovasi keuangan digital ini bisa mempermudah akses permodalan bagi UMKM,” ujar Ahmad.

OJK bersama pemerintah juga mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menetapkan kuota penyaluran KUR 2022 sebesar Rp 373,17 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Sebelumnya, pada 2021, pemerintah menetapkan plafon KUR sebesar Rp 285 triliun.

Perbankan

Sementara itu, bank yang fokus pada penyaluran kredit UMKM, BRI terus berkomitmen melanjutkan pembiayaan di segmen ini.

”BRI melanjutkan aspirasi untuk menjadi champion pada penyaluran kredit segmen mikro dan usaha kecil- menengah. Penyaluran kredit UMKM berkontribusi signifikan pada kinerja keuangan kami,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso.

Untuk meningkatkan jangkauan segmen ultra mikro, pada 2021 BRI menyelesaikan pembentukan induk usaha (holding) ultra mikro bersama PT Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani.

BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp 260 triliun atau 70 persen dari total KUR nasional yang dialokasikan tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan alokasi KUR BRI 2021 yang sebesar Rp 194,9 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Atturidha menjelaskan, pihaknya juga terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit termasuk ke sektor UMKM. Sepanjang 2021, Bank Mandiri menyalurkan kredit sebesar Rp 103,5 triliun atau bertumbuh 15 persen dibandingkan 2020.

”Kredit UMKM tumbuh ditopang KUR,” ujar Rudi.

Tahun lalu Bank Mandiri mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp 35 triliun yang disalurkan kepada 371.182 debitor. Adapun tahun ini pihaknya memperoleh alokasi KUR sebesar Rp 40 triliun.

Baca Juga: Tahun 2022 Menjadi Fase Pemulihan Transformatif UMKM