2021, Kementerian PUPR Selesaikan 196 Menara Rusun dengan 7.075 Unit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim telah menyelesaikan 196 menara rumah susun pada tahun 2021. Pemerintah dinilai perlu menambah rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Proyek rusun Politeknik Pekerjaan Umum Semarang dengan Tipe Khusus setinggi 8 Lantai sebanyak 2 (dua) menara yang terdiri atas 150 unit hunian. Rusun ini masuk proyek kontrak tahun tunggal (single year) tahun 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim telah menyelesaikan pembangunan rumah susun layak bagi masyarakat sebanyak 196 menara dengan 7.075 unit sepanjang tahun 2021. Proyek tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga untuk mahasiswa, santri, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara.

Dilihat dari sifat proyek, pembangunan 196 menara rumah susun (rusun) meliputi proyek yang berkontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) 2020-2021 dan proyek yang berkontrak tahun tunggal (single year contract/SYC) 2021. Proyek tahun jamak 2020-2021 mencapai 109 menara dengan 4.575 unit, sedangkan proyek tahun tunggal 2021 mencapai 87 menara dengan 2.500 unit.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, jumlah 109 menara itu mencakup 29 menara rusun bagi siswa Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB), 33 menara untuk mahasiswa, 11 menara untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 2 menara untuk pekerja, 27 menara untuk aparatur sipil negara, dan 7 menara untuk TNI/Polri.

Sementara pembangunan rusun tahun tunggal 2021 yang mencapai 87 menara diperuntukkan bagi siswa LPKB (55 menara), mahasiswa (19 menara), masyarakat berpenghasilan rendah (6 menara), TNI (empat menara), dan aparatur sipil negara (3 menara).

Contoh rusun yang dibangun dengan skema tahun tunggal bagi siswa LPKB adalah Rusun Pondok Pesantren Darul Fadhilah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rusun ini dibangun dengan tipe rusun mini setinggi dua lantai yang terdiri dari empat barak dengan luas 33 meter x 8,2 meter.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Presiden Joko Widodo meninjau unit pada acara pengecoran akhir atap (topping off) proyek pembangunan rumah susun atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (29/12/2018). Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 10 menara rusun atlet guna menunjang pelaksanaan Asian Games tahun 2018.

Contoh proyek rusun lain yang dibangun dengan skema tahun tunggal 2021 ada di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Proyek ini terdiri atas dua menara dengan 150 unit hunian.

”Proyek-proyek rusun tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami berharap keberadaan hunian itu mampu meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan,” ujar Basuki dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Contoh proyek rusun yang dibangun dengan skema tahun jamak tahun 2020-2021 yang sudah diselesaikan berada di kompleks Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen, Aceh. Rusun ini dibangun setinggi tiga lantai bertipe 24, terdiri atas 43 unit dengan kapasitas 240 mahasiswa. Di dalam unit hunian telah dilengkapi fasilitas interior.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat wawancara dengan Kompas di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Sementara untuk rusun masyarakat berpenghasilan rendah, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Sosial membangun rusun tunawisma Kementerian Sosial di Bekasi melalui skema tahun tunggal 2021. Rusun ini berlokasi di Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 meter persegi. Rusun yang dibangun setinggi lima lantai ini terdiri dari 108 unit bertipe 24 yang dapat menampung hingga 428 orang.

”Pembangunan proyek rusun tersebut merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015. Program ini diharapkan bisa menggerakkan penyerapan tenaga kerja,” kata Basuki.

Baca Juga: Rusun untuk Warga Eks Bukit Duri yang Terdampak Normalisasi Ciliwung

Kepentingan publik

Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, saat dihubungi terpisah, menilai, proyek rusun yang benar-benar untuk kepentingan publik hanya sedikit. Sebagai gambaran, dari total 109 menara, hanya 11 di antaranya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pernyataan resmi Kementerian PUPR tersebut dia nilai baru sebatas berbicara angka dan alokasi kepenghunian, belum sampai mengupas detail desain, lokasi, dan tujuh kriteria hunian layak.

”Untuk menjawab kebutuhan sesungguhnya, proyek rusun tersebut perlu ditelaah lebih jauh. Apalagi proyek rusun untuk mahasiswa, universitas bisa menyelenggarakan pembangunannya sendiri dengan memakai pendapatan atau dibantu dengan biaya pinjaman,” ujar Elisa.

Mengenai proyeksi tahun 2022, menurut dia, jika pemerintah kembali melanjutkan proyek pembangunan rusun bagi publik, pemerintah semestinya kembali memprioritaskan kepada kawasan perkotaan. Kementerian PUPR juga sebaiknya menargetkan pembangunan rusun yang ukuran lahannya kecil, minimal 3.000 meter persegi, tetapi berlokasi banyak. Kementerian PUPR juga perlu mengeksplorasi kemungkinan pembangunan proyek rusun untuk segmen publik dengan bekerja sama kelompok masyarakat dan koperasi.

”Tidak semua kota punya kampung dan permukiman kumuh. Akan tetapi, kota Indonesia semuanya punya kecenderungan sprawling atau pemekaran kota ke daerah-daerah di sekitarnya secara tidak terstruktur,” ujarnya.

Baca Juga:Terdampak Pandemi, Penghuni Rusun Mendapat Keringanan Sewa