Presiden: Kawasan Industri Hijau Menjadi Model Transformasi Ekonomi

Pemerintah hingga pemerintah daerah diminta mengawal transformasi ekonomi, seperti pada pengembangan kawasan industri hijau. Transformasi ini tak hanya mendukung energi baru terbarukan, tetapi juga industri barang jadi.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ilustrasi. Fasilitas pengolahan limbah terpadu dioperasikan di Kawasan Industri Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/11/2021). Pengolahan limbah sebagai transformasi kawasan industri ke ekonomi hijau.

BULUNGAN, KOMPAS — Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dimulai Selasa (21/12/2021). Pembangunan yang menjadi awal transformasi ekonomi Indonesia perlu dikawal semua pihak dan dari berbagai sisi.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan dimulainya pembangunan kawasan industri di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, itu menyebutkan, kawasan industri hijau akan menjadi model transformasi ekonomi Indonesia. Indonesia tak ingin lagi selalu bertumpu pada sumber daya alam dan ekspor barang mentah, tetapi memasuki hilirisasi industri. Ke depan, ekspor produk Indonesia adalah barang setengah jadi atau barang jadi.

Oleh karena itu, Presiden menyambut baik kawasan industri hijau yang tak hanya mendukung keberlanjutan melalui penggunaan energi baru terbarukan, tetapi juga disiapkan untuk industri yang memproduksi barang jadi. Hal ini akan memberi nilai tambah bagi Indonesia.

”Ini akan kelihatan manfaatnya secara riil 5 sampai 10 tahun dari sekarang,” ujar Presiden.

Kawasan industri hijau akan menjadi model transformasi ekonomi Indonesia. Indonesia tak ingin lagi selalu bertumpu pada sumber daya alam dan ekspor barang mentah, tetapi memasuki hilirisasi industri.

Oleh karena itu, Presiden juga meminta para menteri, Gubernur Kaltara, dan Bupati Bulungan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang akan mendukung kawasan industri ini.

Menurut perhitungan, seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporannya, di masa konstruksi akan diperlukan sekitar 100.000 tenaga kerja. Setelah kawasan industri ini beroperasi, tenaga kerja yang diperlukan berkisar 50.000 sampai 60.000 orang. Namun, jumlah ini belum memperhitungkan turunan-turunan industri yang bisa saja muncul setelah kawasan industri tumbuh.

Presiden Jokowi bahkan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja bisa mencapai 200.000 orang. Bukan hanya sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan, Presiden juga meminta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah untuk mengawal kawasan ini supaya kondusif dan aman. Harapannya, investasi bisa mempercepat pembangunan kawasan.

”Jangan sampai ada persoalan sekecil apa pun,” tambah Presiden.

Selain itu, pemerintah daerah dan pusat diminta memproses segala perizinan secara baik dan cepat. Presiden juga meminta apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan untuk dilaporkan. ”Jangan tunggu-tunggu, apalagi sampai minggu, hari, tapi (selesaikan dalam) jam. Ini untuk menunjukkan kita serius. Saya tidak mau dengar lagi izin terlambat, izin belum selesai. Kawal betul,” tutur Presiden.

Dalam acara peresmian pembangunan ini, selain Luhut, hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Bulungan Syarwani.

Baca juga : Pembiayaan untuk Ekonomi Hijau Butuh Definisi Terpadu

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Lebih lanjut Luhut menceritakan, pengembangan kawasan industri hijau di wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, ini tak mudah. Pada 2015, rencana sudah ada, tetapi sampai 2018 tak ada perkembangan signifikan selain perpanjangan izin dari tahun ke tahun.

”Setelah kami pelajari, ini ternyata masalah telur dan ayam. Investor industri mau masuk kalau ada PLTA yang sudah dibangun, sementara investor PLTA hanya mau membangun kalau sudah ada kepastian off taker, pembeli listriknya,” tutur Luhut.

Pembangunan kawasan industri hijau di wilayah ini juga memerlukan dukungan finansial besar. Pembangunan PLTA diperkirakan memerlukan biaya 10 miliar-15 miliar dollar AS. Adapun pengembangan pelabuhan setidaknya memerlukan satu miliar dollar AS. Sebab, pelabuhan harus dibangun menjorok ke tengah laut untuk mengatasi pesisir yang dangkal.

Oleh karena itu, selain kemampuan finansial, Luhut menyebut diperlukan keberanian, kemampuan eksekusi, serta keputusan politik Presiden yang membuat pengembangan kawasan semakin serius dijajaki pada 2019. Investor dari Amerika Serikat, China, dan Uni Emirat Arab pun dijajaki. Tanggapan serius baru muncul akhir 2019.

Para investor ini, kata Luhut, bersedia membangun industri terlebih dahulu untuk solar panel dan pembangkit listrik yang akan digunakan selama 10-15 tahun selama periode transisi. ”Para investor yang hadir ini, sepuluh investor dari Tiongkok yang terbukti memiliki rekam jejak investasi baik dan telah menanamkan puluhan miliar dollar untuk hilirisasi nikel di Indonesia beberapa tahun terakhir ini,” tambahnya.

Setelah bernegosiasi dengan para investor dan mengakomodasi berbagai keinginan, lanjut Luhut, permintaan energi dari pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya melebihi yang dibangun. Namun, hal ini akan dicari solusinya. Adapun konsorsium yang memiliki tanah yang digunakan kawasan industri hijau ini dipimpin Garibaldi Thohir yang lebih dikenal sebagai Boy Thohir.

Setelah mendapati banyak investor yang berminat masuk kawasan industri hijau, menurut Luhut, pemerintah menetapkan dua kriteria industri yang diakomodasi. Pertama, industri tersebut harus mampu meningkatkan nilai tambah kekayaan alam kita. Nilai tambah tersebut akan semakin tinggi karena produk diproses menggunakan sumber energi baru terbarukan.

Baca juga : Menuju Industri Hijau, Insentif Saja Tak Cukup

Kompas/Totok Wijayanto

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pemasangan panel surya di halaman Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/12/2021). Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, antara lain dari tenaga angin, surya, hidro, dan panas bumi.

Kedua, industri tersebut harus bisa menempatkan Indonesia di posisi kunci pada pemanfaatan teknologi ke depan. Harapannya, Indonesia bisa menjadi pemain dalam industri berteknologi. Oleh karena itu, industri baterai yang ada tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga non-nikel. Selain itu, dibangun pula pabrik solar panel dan precision engineering manufacturing facilities.

Boy Thohir menilai pembangunan kawasan industri hijau sekaligus mendorong ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran dunia internasional terhadap ekonomi hijau. Permintaan produk hijau juga semakin meningkat, baik di pasar nasional maupun global.

Oleh karena itu, menurut Boy, pengembangan kawasan industri hijau telah menarik banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pabrik yang akan dibangun adalah green aluminium smelter dan the new energy battery. Hal ini diharapkan mendukung upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan berkontribusi signifikan bagi perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Pembangunan kawasan industri hijau sekaligus mendorong ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan.

Luhut menambahkan, ia meminta para investor mengajak partner lokal, baik pengusaha nasional maupun daerah. Harapannya, kawasan semakin berkembang dan terjadi transfer teknologi. UMKM juga diharapkan dilibatkan.

Kawasan industri hijau yang menggabungkan kerja sama antara investor Indonesia, China, dan Uni Emirat Arab diharapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Saat ini, lahan yang digunakan 16.400 hektar. Namun, kata Presiden, ditargetkan lahan mencapai 30.000 hektar.

Dengan demikian, bukan hanya membuka lapangan kerja yang sangat besar, kawasan industri ini akan memberi pendapatan kepada negara serta memperbaiki neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi juga menyatakan sangat menghargai apa yang sudah dimulai di Kabupaten Bulungan.

Baca juga : Transisi Pemulihan Ekonomi

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara dimulai dari Kabupaten Bulungan, Selasa (21/12/2021). Setiba di Pangkalan TNI AU Anang Busra, Kota Tarakan, Kaltara, perjalanan dilanjutkan dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Peresmian pembangunan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kaltara. Presiden dan rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat kepresidenan-1.

Setiba di Pangkalan TNI AU Anang Busra, Kota Tarakan, Kaltara, Presiden disambut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Zainal memberikan ikat kepala khas daerah Kaltara yang langsung digunakan Presiden Jokowi. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Dari Kabupaten Bulungan, Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Tarakan. Di kota ini, Presiden akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penyerahan diselenggarakan di Lapangan Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan.