Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bantu Serap 11 Juta Tenaga Kerja
Sejak 2016 sampai dengan November 2021, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 PSN dengan nilai investasi Rp 626,1 triliun.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengklaim proyek strategis nasional atau PSN telah menyerap belasan juta tenaga kerja sehingga berdampak pada percepatan putaran roda ekonomi. PSN yang tersebar di sejumlah wilayah diharapkan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, PSN mampu meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di sejumlah wilayah Indonesia. PSN yang telah rampung ia klaim telah menciptakan lapangan kerja yang menyerap lebih dari 11 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
”Investasi PSN di berbagai daerah bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah,” ujar Airlangga dalam forum bertema ”Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pascapandemi” secara virtual, Rabu (15/12/2021).
Investasi PSN di berbagai daerah bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN dengan nilai investasi Rp 5.698,5 triliun.
Sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2016 sampai dengan November 2021, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 PSN dengan nilai investasi Rp 626,1 triliun. Adapun selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020-November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun.
Airlangga mengatakan, PSN yang tersebar di sejumlah wilayah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara langsung serta mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antardaerah secara jangka panjang.
Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menuturkan, sepanjang periode 2016 hingga November 2021, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak signifikan.
”Contohnya, terdapat tiga proyek sistem penyediaan air minum yang sudah selesai sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang,” ujarnya.
PSN tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57 persen dari keseluruhan PSN, Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66 persen), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94 persen), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87 persen), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85 pesen), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03 persen), serta sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06 persen.
Selain 20 proyek yang telah rampung sejak Januari hingga November tahun ini, Wahyu menyebut terdapat delapan proyek yang akan selesai sebelum pergantian tahun. Delapan proyek tersebut adalah Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Serpong-Cinere, jalan layang dari dan menuju Terminal Teluk Lamong, Kawasan Industri Morowali, dan pembangunan bantuan rumah swadaya.
”Sebanyak delapan proyek tersebut bernilai sekitar Rp 90 triliun,” ujarnya.
Wahyu memastikan, keberadaan PSN di tengah pandemi Covid-19 akan meningkatkan daya saing Indonesia, selain meningkatkan serapan tenaga kerja. Adapun jumlah serapan tenaga kerja untuk pengerjaan PSN pada periode 2020-2024 ia proyeksikan akan mencapai 1,9 juta orang.
Pembiayaan kreatif
Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebankan biaya investasi untuk pembangunan seluruh PSN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihak swasta banyak dilibatkan untuk turut membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui model pembiayaan kreatif (creative financing).
Pembiayaan kreatif yang dimaksud salah satunya adalah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk mempercepat tahapan KPBU, dibentuklah lembaga pendukung, seperti KPPIP. Saat ini tercatat, dari total 245 proyek strategis dan 2 program prioritas, terdapat 73 proyek yang berpotensi untuk digarap swasta.
Pihak swasta telah banyak dilibatkan untuk turut membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui model pembiayaan kreatif.
”Pemerintah terus berkomitmen untuk pembiayaan melalui creative financing agar PSN dapat dilaksanakan dan mengurangi beban APBN, terutama untuk infrastruktur,” kata Airlangga.
Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui land value capture (LVC). Skema ini adalah kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di kawasan tersebut.
LVC, lanjut Airlangga, diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024.
Manfaat dari skema LVC dalam pembiayaan infrastruktur antara lain agar mendapatkan perolehan sumber pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk investasi sektor publik lain dan pertambahan perolehan pendapatan daerah dari meningkatnya pajak dan retribusi.
”Sinergi dan kolaborasi antarsektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian proyek strategis nasional sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Airlangga.
Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, pemerintah akan memasukkan PSN dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022 untuk memastikan tersosialisasinya daftar PSN yang sedang dikerjakan.