Dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2022, pendapatan operasional dan pengeluaran operasional BI naik dibandingkan anggaran 2021. Ini untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Oleh
Benediktus Krisna Yogatama
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komisi XI DPR dan Bank Indonesia sepakat untuk mengesahkan Anggaran Tahunan BI tahun 2022, yang dinilai lebih efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Anggaran Tahunan BI 2022 itu disahkan dalam Rapat Panitia Kerja Komisi XI DPR dengan BI, Senin (29/11/2021).
Dalam rapat itu disepakati proyeksi penerimaan operasional BI pada 2022 sebesar Rp 28,41 triliun atau bertambah 2,40 persen dari anggaran 2021. Adapun proyeksi pengeluaran sebesar Rp 14,29 triliun atau naik 16,84 persen dibandingkan anggaran 2021.
”Dalam rapat ini, Komisi XI DPR dan BI menyepakati Anggaran Tahunan BI 2022,” ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.
Pos penerimaan operasional Anggaran Tahunan BI terdiri dari hasil pengelolaan aset valuta asing (valas), operasional kegiatan pendukung, dan penerimaan administrasi. Pada pos pengelolaan aset valas, penerimaan diproyeksikan Rp 28,35 triliun. Pendapatan dari operasional kegiatan pendukung dianggarkan mencapai Rp 5,36 miliar dan penerimaan administrasi Rp 53,18 miliar.
Sementara itu, anggaran pengeluaran operasional berasal dari tujuh pos anggaran, yakni gaji dan penghasilan lainnya, manajemen sumber daya manusia, logistik, penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung, program sosial BI dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pajak, serta cadangan anggaran.
Besaran nilai gaji dan penghasilan lainnya Rp 4,27 triliun dan manajemen sumber daya manusia Rp 3,40 triliun. Adapun nilai logistik mencapai Rp 1,96 triliun, penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp 1,96 triliun, dan program sosial BI dan pemberdayaan UMKM Rp 1,13 triliun. Pembayaran pajak mencapai Rp 1,2 triliun dan cadangan anggaran Rp 348,61 miliar.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, penentuan anggaran itu didasarkan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam asumsi APBN 2022, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2 persen, inflasi 3 persen, dan nilai tukar rupiah sepanjang tahun berkisar Rp 14.350 per dollar AS.
Dengan anggaran itu, BI berencana menjalankan 12 program strategis dan empat program transformasi. Dua belas program strategis itu, antara lain, adalah memperkuat bauran kebijakan, surveilens makroprudensial ketahanan sistem keuangan, mengakselerasi pengembangan pasar uang, dan pengembangan kerja sama internasional.
penentuan anggaran itu didasarkan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan pemerintah
Adapun empat program transformasi adalah transformasi kebijakan, organisasi, sumber daya manusia dan budaya kerja, serta transformasi digital.
Program strategis dan program transformasi itu sesuai dengan tujuh poin arah kebijakan strategis BI, yakni kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi serta memperkuat kebijakan fiskal, melanjutkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas, dan memperluas layanan sistem pembayaran. Selain itu, mendukung pengembangan UMKM, ekonomi keuangan syariah, memperkuat bauran kebijakan kelembagaan, dan mendukung suksesnya peran Indonesia menjadi ketua pertemuan G-20.
”Melalui anggaran ini, harapannya BI bisa mengarahkan bauran kebijakan keuangan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan, dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Perry.