Pemulihan kinerja sejumlah sektor usaha sejak triwulan III-2021 telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di pengujung tahun 2021.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen secara tahunan pada triwulan akhir 2021 agar pertumbuhan ekonomi setahun penuh bisa mencapai target 4 persen. Target diyakini bisa tercapai ditopang pertumbuhan positif di sejumlah sektor ekonomi yang mulai pulih.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemulihan kinerja sejumlah sektor usaha sejak triwulan III-2021 telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Sektor industri manufaktur sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif sebesar 3,68 persen. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain perdagangan dan pertambangan yang masing-masing tumbuh sebesar 5,16 persen dan 7,78 persen.
Penguatan permintaan domestik seusai lonjakan kasus varian Delta berhasil mendorong kinerja di beberapa sektor utama sejak akhir triwulan III-2021.
”Penguatan permintaan domestik seusai lonjakan kasus varian Delta berhasil mendorong kinerja di beberapa sektor utama sejak akhir triwulan III-2021,” kata Airlangga dalam Economic Outlook 2022 bertema ”Stimulus Ekonomi 2022” secara virtual, Senin (22/11/2021).
Airlangga mengklaim, perbaikan kinerja sejumlah sektor industri tersebut merupakan efek domino dari implementasi relaksasi pajak berupa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah yang ditujukan untuk sektor perumahan dan otomotif.
”Untuk industri real estate, insentif tersebut berdampak terhadap 170 sektor pendukungnya. Demikian pula PPnBM di sektor otomotif yang juga membuat rantai pasok untuk sektor ini bergerak,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 0,66 persen pada periode Juli-September 2021 akan didorong agar mencapai satu digit pada triwulan IV-2021, ditopang penyerapan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga juga terus didorong sebab saat ini sudah ada pelonggaran kebijakan PPKM. ”Tentunya kita berharap bahwa pada kuartal keempat konsumsi pemerintah naik, konsumsi rumah tangga naik,” kata Airlangga.
Akselerasi
Berdasarkan pada kuatnya indikator pemulihan ekonomi pada akhir 2021, Airlangga optimistis percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi pada 2022.
Optimisme juga terlihat dari masyarakat dan dunia usaha, sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 113,4 pada Oktober 2021, serta indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mampu kembali mencatatkan rekor tertinggi pada level 57,2 pada Oktober.
Meski begitu, pemerintah tetap akan terus mewaspadai perkembangan pandemi Covid-19 dan dinamika global. ”Prospek percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sangat terbuka, terutama apabila didukung oleh pengendalian pandemi Covid-19 yang konsisten,” ujarnya.
Dinamika global yang perlu diwaspadai di antaranya isu-isu ekonomi negara Amerika Serikat (AS), China, dan Eropa. Selain itu, fluktuasi harga komoditas serta disrupsi rantai pasok global juga akan selalu dalam pengawasan pemerintah agar tidak mengganggu jalannya pemulihan ekonomi domestik.
Di tengah peluang dan tantangan yang menanti, lanjut Airlangga, kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif tetap diperlukan, termasuk dalam melakukan pengurangan bantuan sosial dan insentif secara bertahap. Ini dilakukan agar tidak mengganggu fase pertumbuhan dan pemulihan ekonomi pada 2022.
Dalam kesempatan yang sama, ekonom pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, memprediksikan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 akan tumbuh pada kisaran 3,9 persen-4,1 persen. Adapun hal yang patut untuk diwaspadai pada pengujung tahun 2021 ialah fenomena inflasi atau stagflasi di tingkat global.
Reformasi struktural
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah mengagendakan reformasi struktural dalam mendorong pemulihan daya beli masyarakat, khususnya pendapatan rendah, serta mengeliminasi efek negatif pasca-pandemi, khususnya sisi produksi dan ketenagakerjaan.
Dari sisi reformasi fiskal, pemerintah berkomitmen mengembalikan defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen terhadap PDB pada 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kapasitas fiskal juga diperkuat melalui peningkatan pendapatan negara melalui penguatan hubungan fiskal pusat dan daerah.
”Kita akan menurunkan defisit kita menjaga konsolidasi fiskal. Kami akan mempertajam belanja dan dipastikan belanja yang betul-betul dibutuhkan,” ujar Suahasil.
Selanjutnya, kata Suahasil, reformasi struktural mencakup pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas serta teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ataupun pembukaan lapangan kerja yang berkualitas.
”Pemerintah juga akan memangkas birokorasi dan regulasi yang tumpang tindih dan mendorong pertumbuhan yang pro terhadap implementasi ekonomi hijau,” kata Suahasil.
Adapun hingga akhir tahun ini, Suahasil memproyeksikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan terserap 95 persen dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun, atau setara dengan Rp 707,53 triliun.
”Khusus program perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong penyerapan anggaran mengingat hingga akhir tahun pemerintah masih akan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin,” ujar Suahasil.