Digitalisasi Jadi Motor Pemulihan Ekonomi Nasional
Sepanjang 2020, sebanyak 41,9 persen dari total transaksi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Perkembangan industri berbasis teknologi menjadi motor baru pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·3 menit baca
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Seorang pelaku UMKM (kanan) menjelaskan tentang produknya kepada pengunjung dalam Pergelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021). Pergelaran selama dua hari, 6-7 Maret 2021, tersebut diadakan Bank Indonesia Kalsel untuk mendukung digitalisasi UMKM pada masa adaptasi kebiasaan baru.
JAKARTA, KOMPAS — Digitalisasi diyakini pemerintah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Agar industri berbasis teknologi dapat bertumbuh optimal, pemerintah berkomitmen mendorong perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam ekosistem digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir telah mengubah perilaku masyarakat. Hal ini turut mendorong percepatan digitalisasi serta pertumbuhan industri berbasis teknologi. Pertumbuhan ini diyakini bisa menjadi motor baru dalam menggerakkan pemulihan ekonomi nasional.
”Perkembangan global telah mendorong ekonomi digital sebagai kekuatan baru. Tentu ini berdampak di sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari serta memberikan optimisme kepada pelaku ekonomi,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (21/11/2021).
Pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir telah mengubah perilaku masyarakat sehingga turut mendorong percepatan digitalisasi serta pertumbuhan industri berbasis teknologi.
Airlangga menyebutkan, sepanjang 2020 sebanyak 41,9 persen dari total transaksi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Adapun peningkatan transaksi digital Indonesia ditopang oleh meningkatnya transaksi e-dagang, perbankan digital, dan uang elektronik sejak awal pandemi Covid-19.
Pemerintah memprediksi hingga akhir 2021, transaksi digital akan meningkat dengan peningkatan terbesar pada platform e-dagang sebesar 48,4 persen dibandingkan dengan akhir 2020. Peningkatan transaksi secara tahunan juga akan terjadi pada platform uang elektronik sebesar 35,7 persen dan perbankan digital sebesar 30,1 persen.
”Di luar ketiga platform tersebut, transaksi pada berbagai sektor ekonomi digital lain, mulai dari transportasi dan pengiriman makanan atau ride hailing, media online, travel, edutech (pendidikan), dan healtech (kesehatan) juga terus mengalami peningkatan,” ujar Airlangga.
Kompas
Perkembangan digitalisasi perbankan di Indonesia.
Di tengah besarnya potensi pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah mendukung pengembangan ekonomi digital melalui Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024, Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 serta Action Plan Inovasi Keuangan Digital 2020-2024.
Saat ini, lanjut Airlangga, Indonesia telah memiliki 2.306 perusahaan rintisan digital. Dari ribuan unit usaha rintisan tersebut, terdapat satu decacon, yaitu GoTo, serta sepuluh unicorn yang berhasil menempatkan Indonesia dalam urutan kelima negara dengan jumlah perusahaan rintisan terbesar di dunia.
”Artinya, ekosistem ekonomi digital Indonesia sangat kondusif dengan berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan,” ujarnya.
Terlebih lagi, pada 2030 Indonesia akan memasuki bonus demografi, yaitu 64 persen terdiri dari generasi usia produktif dengan karakteristik yang kreatif, adaptif, dan inovatif sehingga membuka peluang positif lebih luas.
Hal itu terjadi karena industri berbasis teknologi dan digitalisasi membutuhkan sumber daya manusia bertalenta. ”Peluang ini harus dimanfaatkan oleh generasi muda dan menjadi inspirasi untuk menggali potensi pengetahuan dan keterampilan,” katanya.
Dalam gelaran Kompas100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, pekan lalu, Presiden Joko Widodo merinci sejumlah pekerjaan rumah pemerintah yang perlu dipercepat dalam pengadaan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekosistem ekonomi digital.
Infrastruktur digital yang perlu dikebut pengadaannya oleh pemerintah di antaranya adalah fiber optic, microwave link, satelit, base transceiver station (BTS), hingga pusat data. ”Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target dua tahun. Kalau lepas dua tahun sudah kita akan kalah dari negara lainnnya,” kata Presiden.
Percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital juga fokus pada penyiapan sumber daya manusia, salah satunya melalui program Digital Leadership Academy (DLA). ”Keberadaan sumber daya manusia yang memadai akan menjadi kekuatan besar untuk membangun ekonomi digital Indonesia,” ujar Presiden.
Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menekankan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2022, pelaku industri dan pemerintah perlu bekerja sama mendorong percepatan digitalisasi.
”Para pemangku kepentingan ekonomi digital juga perlu meningkatkan kemudahan penggunaan platform-platform digital guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Teknologi digital, lanjutnya, akan menopang ketangguhan serta produktivitas sektor-sektor ekonomi riil di Tanah Air, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. ”Sayangnya, untuk mempercepat implementasi revolusi industri 4.0, industri di Tanah Air kekurangan pekerja khusus di bidang teknologi informasi, sedikitnya sebanyak 9 juta pekerja hingga 2030,” kata Arsjad.
