Pemberdayaan Masyarakat Bertumpu pada Inisiatif Kepala Daerah

Kepala daerah harus dapat mengolah seluruh potensi yang ada di daerahnya menjadi kekuatan pendukung bagi suksesnya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Rabu (17/11/2021).

MEDAN, KOMPAS — Untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan tentang pentingnya inisiatif dari para kepala daerah. Kepala daerah harus dapat mengolah seluruh potensi yang ada di daerahnya menjadi kekuatan pendukung bagi suksesnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.

”Karena itu, memang selain difasilitasi stimulus pemerintah, yang menentukan adalah inisiatif dari kepala daerah, bupati/wali kota,” ujar Wapres Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Rabu (17/11/2021).

Potensi daerah tersebut antara lain berupa lahan, sumber daya manusia (SDM), dan modal usaha. ”Sebenarnya modal yang kita miliki itu cukup. Lahan cukup, SDM cukup. Bagaimana mengoptimalkan potensi ini bisa menjadi kekuatan, power. Itu yang diperlukan inisiatif-inisiatif,” ujar Wapres Amin.

Wapres mengimbau kepada seluruh jajaran pimpinan di Sumatera Utara agar dapat mempelajari inovasi-inovasi yang telah dilakukan di daerah lain, dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan serta keadaan wilayah setempat. Salah satu ide atau inisiatif yang telah dilakukan di daerah lain adalah dengan menghadirkan program Rumah Kreatif.

Baca juga: Ketertinggalan Tuntut Inovasi Daerah

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden  Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Rabu (17/11/2021).

”Upaya pemberdayaan membangun rumah-rumah kreatif untuk melatih. Yang saya lihat di beberapa daerah sangat baik. Bisa diduplikasi untuk bisa menjadi model dan itu besar sekali perubahan-perubahan,” ucap Wapres Amin.

Pemerintah daerah didorong untuk terus berusaha melihat dan mencontoh model-model dari daerah lain yang sudah berhasil dalam pemberdayaan masyarakat. ”Potensinya semua daerah kita punya, tergantung daripada bagaimana kemampuan mengubah,” tambahnya.

Rapat dilanjutkan dengan dialog dengan beberapa perwakilan pelaku UMKM yang hadir, di antaranya perwakilan UMKM bidang kuliner dan perwakilan UMKM bidang perikanan. Hadir dalam rapat ini Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kepala Baznas Noor Achmad, jajaran FKPD Provinsi Sumatera Utara, serta para bupati dan wali kota di Sumatera Utara.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar, Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi PMPP Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Lukmanul Hakim.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Maruf Amin berbincang dengan pelaku UMKM di Rumah Kreatif Banyuwangi, Kamis (21/10/2021)

Penguatan UMKM

Dalam rapat tersebut, Gubernur Edy meminta agar dana bagi hasil (DBH) perkebunan dapat diberikan 30-40 persen dari PPN yang dikenakan pada  tas produk tersebut. Dengan demikian, nantinya DBH perkebunan akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut. Mengingat Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.

”Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumut,” ujar Edy seperti yang tercantum di laman resmi Pemerintah Provinsi Sumut.

Selain perkebunan, potensi UMKM di Sumut juga dilaporkan sangat besar. Edy memaparkan jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta usaha. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, dan  usaha menengah 15.960 unit. UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 2,6 juta orang.

Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. ”Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut,” katanya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah menjadi cara memperkuat UMKM. Realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 9,6 triliun. Pemprov Sumut sendiri memiliki program khusus, yaitu KUR Sumut Bermatabat melalui Bank Sumut. ”Pemprov Sumut juga memberikan bantuan kepada UMKM. Mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik pemprov,” kata Edy.

Wapres Amin juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut dari BPK RI. ”Saya harap capaian ini harus diiringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” kata Ma’ruf.

Baca juga: Inovasi Daerah Jadi Kunci Pencapaian Target SDGs

Tito Karnavian turut mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35 persen. ”Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkap Tito.

Sementara realisasi belanja Sumut mencapai 63,28 persen. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. ”APBD agar menjadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulang punggung utama,” ujar Tito.