Kunjungi Jateng, Wapres Sampaikan Bantuan Tambahan bagi Warga Miskin

Masyarakat miskin di lima kabupaten di Jateng, yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes, akan mendapat tambahan bantuan sosial. Pemberdayaan UMKM juga digalakkan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Selain memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan gubernur dan lima bupati dari lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah, Wakil Presiden  Ma’ruf Amin juga menyaksikan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah dari lima kabupaten itu di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah berupaya mencapai target menghapus kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi prioritas, termasuk Jawa Tengah, pada akhir 2024. Selain mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan tunai tambahan bagi keluarga miskin di lima kabupaten di Jateng.

Untuk memastikan penanggulangan kemiskinan ekstrem berjalan sesuai rencana, pada Kamis (7/10/2021), Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jateng. Provinsi Jateng menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang masuk prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021.

Dalam kunjungan kerja itu, Wapres Amin memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan para kepala daerah.  Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, rapat koordinasi juga diikuti Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Pelaksana Tugas Bupati Banjarnegara Syamsudin.

Hadir pula  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Wapres Amin mengapresiasi program inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng selama ini. ”Saya memandang strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem,” kata Wapres.

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan gubernur dan lima bupati dari lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Kamis (7/10/2021).

Beberapa program yang telah dilaksanakan Pemprov Jateng yang komplemen dengan program-program pusat antara lain program stimulan Jamban, Jamkes Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, dan Dukungan Start Up. Tak ketinggalan, program pendampingan desa, baik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah  ataupun  kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan sosial tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di tiap-tiap provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia. ”Untuk program khusus di sisa tahun 2021 ini, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan selain program yang ada, yaitu program sembako dan BLT desa. Ini untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di  wilayah prioritas,” ungkap Wapres.

Baca juga : Wapres Amin: Butuh Kerja Ekstra Keras Pengentasan Warga dari Kemiskinan Ekstrem

Untuk Provinsi Jateng, lima kabupaten prioritas itu ialah Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes, dengan total penduduk miskin esktrem 581.968 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi ditemukan di Brebes, yakni 197.520 jiwa atau 10,34 persen. Disusul Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen (124.270 jiwa), Banyumas 6,83 persen (116.330 jiwa),  Kebumen 7,68 persen (92.190 jiwa), dan  Banjarnegara  7,23 persen (67.010 jiwa).

Dijelaskan, tambahan bantuan sosial tunai itu diberikan untuk tiga bulan  terakhir pada tahun 2021. Data kelompok penerima manfaat yang digunakan mengacu pada  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa.

Ke depan, Wapres menegaskan data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat. ”Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” kata Wapres tegas.

Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem. Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jateng melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan.

Ia juga berpesan analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. ”Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas,” tutur Wapres.

Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, Wapres kembali menegaskan bahwa anggaran tidak lagi menjadi isu utama. Tantangan saat ini ialah bagaimana memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem.

Untuk program khusus di sisa tahun 2021 ini, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan selain program yang ada, yaitu program sembako dan BLT desa. Ini untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di  wilayah prioritas.

Jumlah anggaran kementerian/lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Anggaran ini belum termasuk anggaran program penanggulangan yang didanai APBD provinsi dan kabupaten.

Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024. Pada 2021 terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di setiap provinsi yang akan menjadi fokus penanggulangan. Data provinsi dan kabupaten ini diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada 2020.

Pemilihan 35 kabupaten prioritas secara nasional pada 2021 ini bukan hanya berdasarkan pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, melainkan juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut. Jika hanya menggunakan persentase tingkat kemiskinan ekstrem, prioritas wilayah akan jatuh di sebagian besar wilayah timur Indonesia.

Jika hanya menggunakan kriteria jumah penduduk miskin ekstrem, prioritas wilayah umumnya berada di wilayah barat Indonesia. Karena itu, pemilihan wilayah prioritas untuk pengurangan kemiskinan ekstrem menggunakan dua kriteria agar lebih berimbang.

Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dollar AS purchasing power parity (PPP) per kapita per hari. Hal ini berbeda dengan ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS, yaitu sebesar 2,5 dollar AS PPP per kapita per hari.

Bantuan UMKM

Setelah memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan gubernur dan lima bupati dari lima kabupaten prioritas di Jateng, Wapres Amin juga menyaksikan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari lima kabupaten tersebut. ”Sekaligus saya melihat beberapa produk UMKM karena UMKM ini merupakan salah satu daripada upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Wapres Amin di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang.

Untuk pengentasan dari kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, Wapres Amin menyebut bahwa pemerintah melakukan dua pendekatan. ”Yang pertama adalah perlindungan sosial. Yang kedua melalui pemberdayaan, melalui pengembangan UMKM di daerah. Saya lihat di beberapa kabupaten banyak produk bagus, bahkan diekspor ke Eropa, Rusia, Timur Tengah. Potensi ini harus terus kita kembangkan,” kata Wapres.

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Setelah memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan gubernur dan lima bupati dari lima kabupaten prioritas di Jateng, Wapres Amin menyaksikan pameran produk UMKM dari lima kabupaten tersebut di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Kamis (7/10/2021).

Produk-produk UMKM yang disaksikan Wapres Amin dalam pameran itu berasal dari wilayah yang menjadi prioritas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap awal di Jateng, yaitu Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Ikhsan Ingratubun juga menyebut tentang peran penting UMKM sebagai penopang utama perekonomian bangsa. Jumlah unit usaha UMKM di Indonesia tergolong sangat besar, yaitu sekitar 64 juta unit usaha. UMKM juga berkontribusi pada 60 persen produk domestik bruto nasional.

Selain itu, UMKM menyerap sekitar 96 persen dari tenaga kerja. Selama masa pandemi Covid-19, Ikhsan menyatakan, ada 18 juta unit UMKM yang sempat bangkrut dari total 30 juta unit usaha yang berpotensi bangkrut akibat pandemi. Seluruh pelaku UMKM disebut hanya menginginkan hadirnya iklim usaha yang kondusif. Sebanyak 87,5 persen UMKM yang terdampak pandemi berharap bisa kembali bangkit dengan memperoleh modal usaha yang murah, cepat, dan mudah.