Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) diharapkan menopang pertumbuhan investasi 6,4 persen, ekspor 4,5 persen, dan impor 5,9 persen guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021.
Oleh
Defri Werdiono/Aditya Putra Perdana/Kristian Oka Prasetyadi
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah mengembangkan kawasan ekonomi khusus sebagai pendorong investasi, pertumbuhan industri, serta ekspor. Fasilitas dan kemudahan diberikan bagi pelaku usaha di kawasan itu, antara lain terkait perpajakan. Meski demikian, sejumlah tantangan perlu diatasi guna mewujudkan harapan itu.
Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) diharapkan menopang pertumbuhan investasi 6,4 persen, ekspor 4,5 persen, dan impor 5,9 persen guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021 (Outlook Pembangunan 2021 Kementerian PPN/Bappenas).
Sampai 16 Juli lalu, total ada 19 KEK di Indonesia, sebanyak 12 KEK telah beroperasi dan 7 KEK di tahap pembangunan. Dari 19 KEK, 11 di antaranya berbasis industri. Sisanya, jasa atau pariwisata.
Iskandar JK Rares, Business Development Sales and Marketing Domestic International General Manager PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (pengelola KEK Gresik di Jawa Timur atau Java Integrated Industrial Port and Estate/JIIPE), Jumat (3/9/2021), mengatakan, JIIPE telah memiliki 15 tenant, antara lain Nippon Indosari Corpindo dan PT Freeport Indonesia.
Diproyeksikan, jumlah tenant lebih dari 100 dengan serapan tenaga kerja lima tahun pertama 190.000 orang. Kini, jumlah tenaga kerja 1.000-an orang. Luas KEK JIPPE 3.000 hektar (ha), terdiri atas kawasan industri 1.761 ha, pelabuhan 400 ha, serta residensial dan komersial 800 ha sebagai pendukung. KEK JIIPE ditetapkan 28 Juni lalu. Kegiatan utamanya industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi.
Adapun KEK Kendal, dikelola PT Kawasan Industri Kendal dan ditetapkan pada 2019, ditargetkan menyerap 8.900 tenaga kerja pada 2021. Kini, ada 69 perusahaan di KEK Kendal, dengan 19 di antaranya beroperasi. Menurut Laporan Akhir KEK 2020, KEK Kendal telah menyerap 8.690 pekerja.
”Oktober 2021, ada perusahaan garmen mulai beroperasi berkala. Ada juga tekstil mulai operasi 2022, juga berkala. Saat kapasitas penuh, terserap 10.000 tenaga kerja dari dua perusahaan itu,” ujar Head of Sales & Marketing PT Kawasan Industri Kendal Juliani Kusumaningrum, di Kendal, Jumat.
Di KEK Bitung yang ditetapkan pada 2014, lima perusahaan menandatangani kerja sama dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Bitung, PT Membangun Sulut Hebat. Satu di antaranya beroperasi. ”Pemerintah Provinsi Sulut memacu agar ada kemajuan di KEK Bitung,” ujar Sekretaris Administrator KEK Bitung Julis Talimbekas saat dihubungi dari Manado.
Di KEK Arun, Aceh, yang ditetapkan pada 2017, status lahan menjadi tantangan. Marzuki Daham, Direktur PT Patriot Nusantara Aceh, BUPP KEK Arun, mengatakan, ada kendala izin pemakaian lahan yang kepemilikannya tersebar di anggota konsorsium.
Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan, selama pandemi, kinerja KEK berbasis industri manufaktur terjaga, tetapi KEK pariwisata kesulitan. Menurut dia, Dewan Nasional KEK sudah memetakan persoalan tiap kawasan. Penyelesaian dilakukan bertahap.
Laporan Tahunan Dewan Nasional KEK 2020 menunjukkan, dari total komitmen investasi pelaku usaha di seluruh KEK yang Rp 70,4 triliun, investasi terealisasi sampai Desember 2020 Rp 23,1 triliun, 32,8 persen. Realisasi investasi terbesar di KEK Galang Batang (Rp 12,8 triliun), disusul KEK Sei Mangkei (Rp 5,2 triliun) dan KEK Kendal (Rp 2 triliun).
Dari 11 KEK yang beroperasi, dua KEK melakukan ekspor pada 2020 dengan Rp 5,26 triliun, yaitu KEK Sei Mangkei (Rp 5,18 triliun) dan KEK Palu (Rp 79,9 miliar). KEK Galang Batang menargetkan ekspor tahun ini 300 juta dollar AS.