Di Hadapan 100 Ekonom, Presiden Paparkan Tiga Strategi Besar Ekonomi
Tiga strategi besar ekonomi meliputi hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, serta ekonomi hijau. Indef mengingatkan, pemulihan kesehatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 menjadi prasyarat agar ekonomi bisa pulih.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·6 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di hadapan 100 ekonom, Presiden Joko Widodo memaparkan tiga strategi besar ekonomi. Strategi tersebut meliputi hilirisasi industri; digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM; serta ekonomi hijau. Presiden mengingatkan pula pentingnya menjaga gas dan rem dalam penanganan pandemi Covid-19 agar tercipta keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesehatan masyarakat.
”Kita harus tetap menjaga gas dan rem agar betul-betul berada pada keseimbangan yang baik. Artinya, Covid-nya tahap demi tahap bisa kita turunkan sehingga ekonomi tahap demi tahap bisa kembali normal atau lebih baik lagi,” ujar Presiden Jokowi melalui konferensi video dari Istana Negara ketika membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk ”Penguatan Reformasi Struktural Fiskal dan Belanja Berkualitas di Tengah Pandemi” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Kamis (26/8/2021).
Strategi ekonomi berupa hilirisasi industri, menurut Presiden Jokowi, sudah dimulai dengan hilirisasi atau menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas, seperti bahan mentah nikel. Hasil dari hilirisasi ini sudah mulai terlihat. Presiden Jokowi menyebut ekspor besi baja, misalnya, dalam setengah tahun ini sudah berada di angka lebih kurang 10,5 miliar dollar Amerika Serikat.
”Oleh sebab itu, tidak hanya nikel saja, ke depan kita akan juga mulai bauksit, juga mulai mungkin emasnya, mulai tembaganya. Hilirisasi mulai sawitnya sebanyak mungkin, turunan-turunan dari bahan mentah bisa menjadi minimal barang setengah jadi, syukur-syukur jadi barang jadi,” tambah Presiden.
Terkait digitalisasi UMKM, sebanyak 15,5 juta UMKM telah masuk ke platform penjualan digital. ”Inilah saya kira transformasi yang akan terus kita dorong karena kita memiliki kurang lebih 60-an juta UMKM yang semuanya akan kita dorong agar masuk ke platform-platform digital, baik yang ada di daerah, nasional, maupun agar bisa juga masuk ke platform-platform global,” ujarnya.
Untuk strategi ketiga, Presiden Jokowi menyebut masa depan produk hijau sangat menjanjikan. Indonesia memiliki kesempatan besar untuk pengembangan ekonomi hijau ini. Pada Oktober mendatang, pemerintah berencana akan membangun Green Industrial Park. Produk keluaran dari Green Industrial Park ini berupa produk hijau dan hanya memakai energi hijau terbarukan.
”Kita harapkan kita memiliki sebuah kekuatan besar ke depan, yaitu produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau yang akan mulai kita bangun tahun ini,” kata Presiden Jokowi.
Reformasi struktural
Dalam hal reformasi struktural, kecepatan dan kemudahan dalam perizinan juga sudah dibangun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS). ”Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, apa betul bisa cepat atau tidak izin sekarang ini?” tambahnya.
Melalui OSS, UMKM bisa membuat nomor induk berusaha (NIB) di mana saja dengan waktu yang lebih cepat. Pelaku UMKM tak lagi harus menunggu berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu, untuk mencari NIB yang merupakan nomor identitas bagi para pelaku usaha. Pengurusan NIB ini bisa dilakukan dari rumah atau dari kantor dalam waktu 5-7 menit. Setelah memiliki NIB, pelaku UMKM bisa lebih mudah mengakses layanan perbankan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung tentang program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang dimulai sejak 2016. Layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ini memberikan pinjaman bagi usaha mikro dengan nilai mulai dari Rp 500.000, Rp 1 juta, hingga Rp 3 juta. Perkembangan PNM Mekaar disebut sangat pesat, dari hanya 1,5 juta nasabah pada awal 2017 hingga saat ini sudah mencapai 10,8 juta nasabah.
Grafik data menyebutkan bahwa jumlah nasabah PNM Mekaar naik 92,5 persen dari November 2019 hingga Juli 2021. ”Ini sebuah lompatan yang sangat cepat sekali, yang kita harapkan akan memberikan dampak kenaikan tingkat pada usaha-usaha mikro. Ini hampir 100 persen yang diberikan ini adalah ibu-ibu. Ini sudah melebihi dari Grameen Bank. Grameen Bank, kalau tidak keliru, kurang lebih hanya 6 juta (nasabah). Ini sudah 10,8 juta nasabah,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan dari para ekonom diharapkan berupa pemikiran serta gagasan yang dapat diterapkan berbasis riset. Ekonom juga bisa memberikan contoh praktis atau resep-resep untuk mendorong kebangkitan kembali perekonomian Indonesia.
”Saya yakin dengan dukungan para ekonom yang siap memberikan ide dan gagasan-gagasan besarnya, ikut turun tangan menjadi bagian dari solusi, kita pasti mampu melewati masa-masa yang sulit ini sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berlari kencang setelah kita bisa keluar dari krisis ini,” tutur Presiden Jokowi.
Langkah luar biasa
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa. Langkah luar biasa ini perlu dilakukan sebagai akibat situasi krisis yang multidimensional. ”Langkah-langkah yang tidak pernah kita ambil sebelumnya, bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita dan negara lain di dunia menghadapi tekanan yang berat,” ujar Presiden Jokowi.
Meski masih menghadapi tekanan berat, Presiden Jokowi memaparkan bahwa perkembangan kasus harian Covid-19 di Indonesia terus membaik. Kasus harian sempat mencapai angka 12.864 kasus pada awal Februari, kemudian turun menjadi 2.633 kasus pada 4 Mei 2021. Akan tetapi, karena perkembangan varian Delta, angka kasus harian ini kemudian melompat naik menjadi 56.757 kasus pada 15 Juli 2021.
”Tim epidemolog saat itu menyampaikan pada saya, ’Pak, hati-hati, ini bisa naik sampai 80.000, kemudian 160.000 kalau tidak bisa dihentikan bisa naik di atas 400.000’. Alhamdullilah, terjadi penurunan,” ucap Presiden Jokowi.
Perkembangan angka keterisian tempat tidur di RS atau BOR secara nasional juga menunjukkan penurunan. Akhir Desember tahun lalu, BOR berada di angka 68,2 persen. Pertengahan Mei 2021, BOR sempat turun 29,3 persen, kemudian melompat pada pertengahan Juli menjadi hampir 80 persen dengan BOR di beberapa RS sudah 100 persen. BOR nasional pada hari ini tercatat sudah turun menjadi 29 persen.
”Angka-angka seperti ini kita harus bersyukur, tapi tetap harus waspada dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan setiap policy yang ada. Barang ini sulit diduga, sulit diprediksi, dan penuh ketidakpastian, yang namanya Covid, apalagi yang namanya varian Delta. Dan semua yang berkaitan dengan Covid berimbas pada ekonomi,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden berharap dengan penurunan kasus harian Covid-19, pertumbuhan ekonomi akan kembali naik tahap demi tahap. ”Kita tahu kemarin di kuartal kedua kita berada di angka 7,07 persen dan inflasi berada di angka 1,5 persen. Yang kita harapkan bisa berlanjut di kuartal ketiga meskipun kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga pasti akan lebih rendah dari kuartal kedua,” tambahnya.
Dalam pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut bahwa pemulihan kesehatan menjadi prasyarat agar ekonomi bisa pulih.
Ia menambahkan, perlu kerja sama yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi tersebut.
”Perlu solusi yang up to date terhadap situasi pandemi maupun upaya pemulihan ekonomi yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi,” ujarnya.
Kehadiran 100 ekonom dengan berbagai latar belakang profesi, jabatan, dan keahlian diharapkan bisa memberi masukan dan sumbangan pokok pikiran untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi. Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.