Presiden Jokowi: Jaga Stok dan Kestabilan Harga Barang Pokok
Stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi rakyat di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun.
Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta tim pengendali inflasi pusat dan daerah untuk menjaga ketersediaan stok serta stabilitas harga barang-barang, utamanya kebutuhan pokok. Stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi rakyat di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun.
Terkait dengan hal tersebut, apabila ada hambatan di lapangan, mesti segera diselesaikan. ”(Jadi) perlu kita lebih banyak kerja di lapangan, baik itu (menyelesaikan) kendala di produksi maupun kendala di distribusi,” kata Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Selain itu, Kepala Negara juga meminta tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) tidak hanya fokus mengendalikan inflasi.
TPIP dan TPID juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif dan membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. TPIP dan TPID mesti memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan dapat naik kelas.
Suasana pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Indonesia yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
”(Penekanan) yang ketiga, kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. (Hal ini) karena di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja,” ujar Presiden Jokowi.
Sektor pertanian tercatat tumbuh positif 2,95 persen di triwulan I-2021 dan 0,38 persen di triwulan II-2021. Pemerintah meyakini di triwulan III-2021 sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi karena potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Pada semester I-2021, ekspor sektor pertanian mencapai Rp 282 triliun atau 1,95 miliar dollar AS atau naik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang Rp 247 triliun atau 1,71 miliar dollar AS.
Baca juga : Indonesia Perlu Dorong Ekspor Komoditas Pertanian
Menurut Presiden Jokowi, masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu terus dikembangkan, semisal porang.
”(Porang) ini bisa menjadi komoditas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani. (Selain itu) juga ada komoditas lain, seperti sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengunjungi PT Asia Prima Konjac, salah satu pabrik pengolahan porang, di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/8/2021).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, ke depan, porang diperkirakan menjanjikan dengan pasar sangat besar. ”Tetapi, saya titip, agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, maupun makanan yang lainnya,” ujarnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Minta Nilai Tambah Porang Ditingkatkan
Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua pihak harus serius menggarapnya tidak hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk menghasilkan sebuah lompatan sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Semua mesti disiapkan dari hulu hingga hilir. Kelembagaan petani dalam model kluster perlu diperkuat. Badan usaha milik petani, baik koperasi maupun badan usaha milik desa (BUMDes), pun mesti terus dikembangkan sehingga nilai tambah dari pascapanen terus dapat ditingkatkan. Akses pemasaran harus diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri.
Akses pembiayaan
”Akses pembiayaan juga perlu dipermudah dan disederhanakan. Dalam hal pembiayaan, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran KUR (kredit usaha rakyat), terutama KUR pertanian yang plafon tahun 2021 sebesar Rp 70 triliun. (Plafon ini) khusus untuk KUR pertanian dari total KUR yang ada, (yakni) Rp 253 triliun,” ujar Presiden Jokowi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F20210119GER_Ficer-Koperasi-Sang-Timur4_1611041086.jpg){kind=logo}
Petani buah naga, Wiyono (39), memasang lampu di kebun buah naga miliknya di Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (7/1/2021). Sebagai anggota Credit Union Sang Timur, Wiyono bisa membeli aneka kebutuhan pertanian dengan harga yang lebih murah dan cara pembayaran kredit setiap belanja di kios pertanian yang berjaringan dengan CU Sang Timur.
Skema penyaluran KUR, Presiden melanjutkan, akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha di bidang pertanian. Persyaratan KUR juga harus terus dipermudah. KUR harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan rice milling unit (unit mesin penggilingan padi) sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani.
”Selain itu, saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani. Manfaatkan teknologi, termasuk platform digital, untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” kata Presiden Jokowi.
Manfaatkan teknologi, termasuk platform digital, untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan.
Pada kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan bahwa kita wajib bersyukur karena, meskipun masih menghadapi ketidakpastian, perekonomian negara semakin membaik. Meski demikian, semua pihak tetap diminta menjaga kewaspadaan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F5ec651dc-7ce0-44e8-a9bc-d4373d0516ba_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas menyiapkan uang pecahan Rp 100.000 di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (19/8/2021). Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen. Hal itu untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2021 mampu tumbuh 7,07 persen year-on-year (secara tahunan) dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen secara tahunan. ”Angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu 3 persen. Tetapi, kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga : Penanganan Covid-19 Jadi Faktor Penentu Pemulihan Ekonomi
Pada triwulan III-2021, Presiden melanjutkan, kita juga tetap harus waspada dan hati-hati. Kita juga mesti mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, dan melindungi masyarakat yang rentan.
”Daya beli masyarakat harus ditingkatkan, yang ini akan mendorong sisi demand, sisi permintaan, serta bisa menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Jokowi.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan, sampai Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir semua daerah dan secara nasional tercatat 1,52 persen secara tahunan. Sejalan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, BI memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran, yaitu 3 persen plus minus 1 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada 25 Agustus 2021.
Meskipun demikian, Perry menuturkan, risiko kenaikan inflasi pada 2022 perlu diantisipasi sejalan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Apresiasi diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TPIP, para menteri, para gubernur, dan bupati serta wali kota atas sinergi erat dalam mewujudkan stabilitas harga.
Penguatan UMKM
Kestabilan harga tersebut mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat. ”Kedua, sejalan tema diskusi rakornas kali ini, hemat kami, terjaganya stabilitas harga ini—khususnya harga pangan—perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat,” kata Perry.
Terjaganya stabilitas harga—khususnya harga pangan—perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
BI memandang upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu hingga hilir. Hal ini termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan. BI berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.
Semua kebijakan BI diarahkan untuk pertumbuhan atau pro growth. ”Kami bersama Menteri Keuangan baru saja menyepakati keputusan bersama yang ketiga dalam kerja sama pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan yang melonjak karena dampak Delta variant Covid-19 melalui pembelian SBN (surat berharga negara) secara langsung dengan suku bunga murah, bahkan sebagian nol persen,” kata Perry.
Perry mengatakan, dalam transformasi UMKM, termasuk UMKM pangan, pengembangan terus dilakukan di kantor pusat dan 46 kantor BI di seluruh Indonesia. Klusterisasi untuk memperkuat skala ekonomi; peningkatan kapasitas produksi, keuangan, dan pemasaran; perluasan akses pembiayaan bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; serta digitalisasi sistem pembayaran dilakukan agar UMKM dapat masuk ke ekosistem ekonomi keuangan digital nasional.
Baca juga : Digitalisasi UMKM dan Wajah Baru QRIS
Dukungan penuh diberikan melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia bahkan promosi ekspor UMKM ke beberapa negara. ”Ketiga, ke depan, kami meyakini transformasi UMKM pangan dapat semakin meningkatkan perannya dalam mata rantai pasok lokal, nasional, ataupun global,” kata Perry.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F5cc3b221-4322-41c5-97d9-e35ae0dc6cf7_jpg.jpg){kind=logo}
Pojok QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) dalam Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021). Dalam rangka transformasi digital UMKM, para pelaku UMKM terus didorong untuk menerapkan digitalisasi pembayaran dengan QRIS.
Perry menuturkan, melalui klusterisasi kapasitas dan digitalisasi, BI bersama pemerintah pusat dan daerah serta para mitra strategis terus bersinergi mengembangkan model bisnis secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Upaya ini untuk membuka peluang bagi UMKM menembus dan memperluas pasar ekspor. Hal ini termasuk mendorong peran agregator ekspor yang telah memanfaatkan platform digital sebagai penghubung dengan pasar internasional,” katanya.
