Optimisme Konsumen Merosot, Bantuan Sosial Perlu Diperluas
Optimisme konsumen sepanjang Juli 2021 turun sangat dalam setelah implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Perluasan bantuan sosial dipandang perlu untuk menopang daya beli konsumen.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·4 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Pengunjung berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (22/5/2021). Peluang untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat terbuka lebar pada kuartal II tahun ini. Namun untuk mencapai target pemerintah yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada kuartal II 2021, rasanya masih sulit dicapai di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
JAKARTA, KOMPAS — Cakupan program serta alokasi perlindungan sosial perlu diperluas untuk menjaga asa pemulihan ekonomi yang masih bergantung pada daya beli masyarakat. Jika pesimisme masyarakat tidak dibenahi, perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat akan terus menekan konsumsi rumah tangga tahun ini.
Berdasarkan data Bank Indonesia pada Juli 2020, optimisme konsumen turun sangat dalam akibat implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang merosot dari 107,4 pada Juni 2021 menjadi 80,2 pada Juli 2021. IKK menunjukkan area optimistis saat berada di atas level 100 dan pesimisme di bawah level 100.
Direktur Center of Law and Economic Studies Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan keyakinan konsumen disebabkan oleh masyarakat kelas menengah dan atas yang menahan belanja. Sementara itu, daya beli masyarakat kelas bawah tertekan karena penurunan pendapatan selama PPKM.
SURVEI KONSUMSI APRIL 2021 BANK INDONESIA
Pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dalam dua tahun terakhir.
”Perkembangan IKK pada Agustus 2021 akan sangat bergantung pada progres pemberlakuan PPKM dan pengendalian pandemi Covid-19. PPKM membuat daya beli masyarakat menengah ke bawah] berkurang, terlebih tidak semua kelas bawah mendapat bantuan pemerintah,” ujarnya, Rabu (11/8/2021).
Pada awal Juli lalu, Kementerian Keuangan pun telah menyiapkan anggaran Rp 6,1 triliun untuk perpanjangan bansos tunai ini kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Juli-Agustus 2021.
Adapun target penerima bantuan sosial tunai ini akan sama seperti sebelumnya, yakni 10 juta KPM yang datanya sudah tercatat di pemerintah, dengan besaran diberikan adalah Rp 300.000 per bulan per KPM.
Sebelumnya, bantuan sosial tunai diberikan selama empat bulan, yakni Januari-April 2021, dengan realisasi Rp 11,94 triliun kepada 9,6 juta KPM sehingga total alokasi bansos tunai menjadi Rp 18,04 triliun.
Untuk menjaga IKK tidak kembali turun dalam pada Agustus 2021, lanjut Bhima, pemerintah perlu menambah bantuan sosial bagi masyarakat kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Jumlah pemberian bantuan sosial tunai perlu ditambah dari Rp 300.000 per bulan per KPM menjadi Rp 1 juta per KPM.
”Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai pun perlu diperluas, dari 10 juta KPM menjadi 15 juta-25 juta KPM untuk mendongkrak optimisme serta daya beli masyarakat,” ujarnya.
Kompas
Infografik: Skema Dukungan APBN untuk PPKM Darurat
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede juga sepakat bahwa data penurunan IKK mencerminkan besarnya dampak PPKM kepada daya beli dan pendapatan masyarakat di semua golongan.
Untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, dia menilai pemerintah perlu memperluas cakupan bantuan sosial ke masyarakat kalangan menengah ataupun pekerja formal, terutama pekerja yang terdampak pandemi secara tidak langsung.
”Saat ini, kebijakan pemerintah untuk subsidi gaji sejauh ini baru mencakup sektor-sektor yang terkena dampak dari PPKM Darurat,” katanya.
Josua menambahkan, perpanjangan PPKM akan berdampak pada tertekannya konsumsi rumah tangga selama triwulan III-2021. Ia pun merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan III-2021 dari sebelumnya di kisaran 3,5 persen-4 persen menjadi 2,75 persen-3,25 persen.
Berdasarkan data BI, penurunan IKK terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran, terutama pada responden dengan pengeluaran Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan. Dari sisi usia, penurunan IKK terjadi pada seluruh kelompok usia responden, terutama responden berusia 41-50 tahun.
Sementara secara spasial, penurunan keyakinan konsumen pada Juli 2021 terjadi di 17 kota yang disurvei, dengan penurunan terdalam terjadi di Surabaya sebesar negatif 36 poin, diikuti Bandung negatif 35 poin, dan Bandar Lampung negatif 32,7 poin.
Dalam keterangan persnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, tertahannya IKK disebabkan terbatasnya ekspansi kondisi perekonomian pada 6 bulan ke depan, baik dari aspek kegiatan usaha maupun ketersediaan lapangan kerja.
Kompas/Priyombodo
Petugas PT Pos Indonesia (Persero) melayani warga penerima bantuan sosial beras di kantor Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/8/2021). Sebanyak 1.350 karung beras bantuan disalurkan kepada warga di delapan kelurahan di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
Pada saat yang sama, konsumen mempersepsikan kondisi ekonomi saat ini belum sesuai yang diharapkan, sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat karena adanya PPKM level 4.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, meski ada pengetatan aktvitas, pemerintah tetap berusaha menjamin daya beli masyarakat dengan memperpanjang berbagai program perlindungan sosial dalam skema pemulihan ekonomi nasional (PEN).
”Berbagai kombinasi kebijakan pun diharapkan dapat segera mengendalikan pandemi, melindungi masyarakat dalam proses adaptasi pemulihan aktivitas sosial-ekonomi,” kata Febrio.
Berbagai kombinasi kebijakan pun diharapkan dapat segera mengendalikan pandemi, melindungi masyarakat dalam proses adaptasi pemulihan aktivitas sosial-ekonomi. (Febrio Kacaribu)
Untuk mendorong sisi permintaan bahan pokok, lanjutnya, kebijakan pengendalian harga pangan akan terus dilakukan, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga komoditas beras, pengendalian harga pangan hortikultura melalui pemetaan produksi panen, hingga dukungan kelancaran distribusi antardaerah.
”Pemerintah juga tetap memberikan bansos pangan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan,” ujar Febrio.
