Kebijakan Berdurasi Pendek Jadi Pilihan Selama Pandemi Covid-19

Presiden Jokowi menyatakan durasi yang pendek untuk penerapan PPKM dinilai lebih sesuai dengan perkembangan fluktuasi penambahan kasus Covid-19. Karena itu, gas dan rem diatur secara dinamis sesuai turunnya pandemi.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan perpanjangan PPKM level 4 pada 3-9 Agustus 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (2/8/2021) petang.

BOGOR, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 kembali diperpanjang pada 3-9 Agustus 2021. Durasi yang pendek untuk penerapan PPKM ini dinilai lebih sesuai dengan perkembangan fluktuasi penambahan kasus Covid-19 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021), menjelaskan, pemerintah dan masyarakat sama-sama harus menghadapi ancaman kesehatan dari Covid-19 dan ancaman ekonomi. Karena itu, gas dan rem diatur secara dinamis sesuai perkembangan kasus Covid-19 pada hari-hari terakhir.

”Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai data hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk ekonomi dan kesehatan,” tutur Presiden Jokowi.

Untuk itu, PPKM level 4 atau paling ketat yang diberlakukan sepanjang 26 Juli sampai 2 Agustus dinilai cukup membawa perbaikan. Karena itu,  pemerintah memutuskan PPKM level 4 tetap dilanjutkan untuk periode 3-9 Agustus 2021. Hal ini diberlakukan di beberapa kabupaten dan kota dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi setiap daerah,

Baca juga : Jangan Kendurkan Pengawasan Seiring Perpanjangan PPKM Darurat

Kebijakan Indonesia dalam penanganan Covid-19, lanjut Presiden, akan bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, vaksinasi yang cepat, terutama di pusat-pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan tes, telusur, isolasi, dan tindak lanjut perawatan secara masif, termasuk menjaga rasio okupansi rumah sakit (BOR), menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai data hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk ekonomi dan kesehatan. (Presiden Joko Widodo)

Setelah penerapan PPKM level 4, masih ada 12 kabupaten/kota yang berada di level 4. Hal ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memberi keterangan daring, Senin petang, disebabkan peningkatan kasus kematian, bukan peningkatan kasus.

Ke-12 wilayah itu adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

Untuk kabupaten/kota yang masih berada di level 4, lanjut Luhut, akan diterbitkan instruksi menteri dalam negeri.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Rambu untuk menyekat lalu lintas kendaraan terpasang di salah satu titik penyekatan pada masa PPKM level 4 di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021). PPKM darurat di Jawa-Bali yang kemudian diubah menjadi PPKM level 4 sudah berlangsung selama satu bulan. Kebijakan membatasi mobilitas warga tersebut untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang mengalami lonjakan kasus baru.

Terlambat dibawa

Mengatasi tingkat fatalitas yang sangat tinggi akhir-akhir ini, pemerintah mendapati mayoritas pasien terlambat dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, saturasi oksigen pasien umumnya sudah di bawah 90.

Isolasi mandiri memang lebih disarankan sepanjang Juli lalu karena rumah sakit penuh, demikian pula tempat-tempat isolasi. Pasien pun menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Akibatnya, selain kerap mengakibatkan keterlambatan penanganan, isolasi mandiri menyebabkan banyak kluster keluarga.

Untuk itu, menurut Luhut, dibentuk semacam satuan tugas untuk menjemput pasien ke tempat-tempat isolasi terpusat. Di sini, pasien akan dipantau dokter dan perawat. Sejauh ini, sudah ada 49.000 tempat tidur di fasilitas isolasi terpusat di Jawa dan Bali.

Harapannya, tidak terjadi penularan di antara anggota keluarga. Selain itu, tidak ada lagi pasien yang terlambat ditangani.

Telusur kontak erat juga akan diperkuat. Saat ini, penelusuran hanya dilakukan terhadap lima atau enam kontak erat untuk setiap pasien. ”Ke depan, diharapkan bisa 1 (pasien) : 10 (kontak erat) atau 1 : 12 (yang ditelusur),” ujar Luhut.

Angka reproduksi penularan Covid-19 di Indonesia juga masih berkisar 1,2 sampai 1,5. Dengan ketiga pilar yang disebutkan, diharapkan pandemi bisa diatasi.

”Semua (strategi di tiga pilar tersebut) kami persiapkan untuk menahan pandemi. Herd immunity sulit dicapai karena efikasi vaksin tidak ada yang 100 persen,” tambah Luhut.

Semua (strategi di tiga pilar tersebut) kami persiapkan untuk menahan pandemi. Herd immunity sulit dicapai karena efikasi vaksin tidak ada yang 100 persen. (Luhut Binsar Pandjaitan)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga mengantre saat pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/7/2021). Sekitar 1.400 warga di kelurahan tersebut antre memperoleh bantuan beras sebesar 10 kilogram bagi setiap keluarga. Bantuan beras ini merupakan bagian dari program bantuan PKH dari Kementerian Sosial terkait kondisi PPKM darurat.

Pembukaan aktivitas

Pemerintah menargetkan angka reproduksi Covid-19 di Indonesia di bawah 1 atau 0,9 persen pada September mendatang. Apabila target tercapai, pembukaan aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara bertahap. Namun, semua ini memerlukan usaha bersama, baik dari masyarakat untuk mematuhi 3M maupun pemerintah dan komunitas-komunitas masyarakat mendorong 3T serta cakupan vaksinasi tinggi.

Untuk itu, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang sama, vaksinasi akan dipercepat pada Agustus dan September. Hal ini diyakini bisa dicapai karena akan datang lebih dari 70 juta dosis vaksin pada Agustus. Bulan berikutnya juga akan tiba 70 juta dosis vaksin.

Adapun prioritas vaksinasi ditentukan berdasarkan jumlah kasus paling banyak dan angka kematian tertinggi. Berbasis risiko ini, cakupan vaksinasi akan dipercepat di tujuh daerah aglomerasi di Jawa, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Bandung Raya, Semarang Raya, DI Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya Raya, dan Malang Raya. Selain itu, cakupan vaksinasi juga dipercepat di Jawa dan Bali secara umum.

”Sepanjang Juli, di tujuh daerah aglomerasi Jawa saja rata-rata hanya 382.000 (penyuntikan) per hari. Ini akan dinaikkan menjadi 1,2 juta (penyuntikan),” tutur Budi.

Bantuan sosial dipercepat

Bansos yang disiapkan saat ini antara lain Bantuan UMK dan PKL Warung yang sedang difinalisasi, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT Desa, Bantuan Subsidi Upah, dan Banpres Usaha Mikro yang diluncurkan Presiden 30 Juli lalu. (Airlangga Hartarto)

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, Presiden meminta percepatan penyaluran bantuan sosial.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Antrean warga saat pembagian bantuan Program Keluarga Harapan di kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/7/2021). Sekitar 1.400 warga di wilayah kelurahan tersebut antre memperoleh bantuan beras sebesar 10 kilogram bagi setiap keluarga.

Baca juga : Jakarta Menjelang Berakhirnya PPKM Level 4

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bansos yang disiapkan saat ini antara lain Bantuan UMK dan PKL Warung yang sedang difinalisasi, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT Desa, Bantuan Subsidi Upah, dan Banpres Usaha Mikro yang diluncurkan Presiden, 30 Juli lalu.

Bantuan UMK dan PKL Warung sudah disiapkan regulasinya. TNI-Polri akan mendistribusikan bantuan senilai Rp 1,2 juta per orang ini kepada satu juta target.

Juli ini, PKH terealisasi Rp 15 triliun untuk 7,44 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,7 juta KPM, dan BLT Desa Rp 1,48 triliun untuk 12 juta KPM.

Selain itu, program pemulihan ekonomi sampai Juli sudah terealisasi Rp 355 triliun atau 41 persen dari total Rp 744,75 triliun. Jumlah ini terdiri dari kluster kesehatan Rp 65,5 triliun, perlindungan sosial Rp 91,84 triliun dari pagu Rp 186,4 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun. Selain itu, kluster prioritas sudah terealisasi Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun dan insentif usaha Rp 43,35 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.

Secara terpisah, pengajar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo, menilai kebijakan PPKM lemah dalam implementasi. Pelaksana lapangan juga seakan kurang mampu menjalankannya. Akibatnya, kepatuhan kelompok target kurang.

Hal ini, menurut dia, disebabkan kelemahan analisis yang berimbas pada pengambilan kebijakan. Salah satu indikatornya adalah berganti-gantinya nama kebijakan yang kerap membingungkan para pelaksana di lapangan.

”Kalau pelaksana di lapangan saja bingung, apalagi masyarakatnya,” ujar Gitadi.