Janji Akan Bekerja Keras, Luhut Minta Maaf jika PPKM Darurat Belum Optimal

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diakui belum berjalan optimal. Pemerintah berjanji akan terus bekerja keras mengendalikan Covid-19 beserta dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual tentang evaluasi pelaksanaan PPKM darurat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sabtu (17/7/2021) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa-Bali untuk menekan laju penularan Covid-19 bukanlah keputusan mudah bagi pemerintah. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf jika pelaksanaan PPKM darurat belum optimal mengendalikan Covid-19.

Bersama jajaran pemerintah lain, Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali berjanji akan terus bekerja keras untuk memastikan kurva kasus Covid-19 kembali turun. Tak hanya menambah anggaran kesehatan, pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

”Dari lubuk hati paling dalam, saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan dan (memastikan) penyaluran bansos,” Luhut mengakhiri pernyataannya dalam konferensi pers virtual tentang evaluasi pelaksanaan PPKM darurat, Sabtu (17/7/2021) malam.

Dalam konferensi pers yang juga diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, Luhut menjelaskan, memutuskan PPKM darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah. ”Di satu sisi, menghentikan laju varian Delta yang eksponensial naik tinggi agar dokter, perawat, bidan di rumah sakit dan puskesmas, serta fasilitas kesehatan lain bisa menyembuhkan pasien yang jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar,” tuturnya.

Dari lubuk hati paling dalam, saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal. Saya bersama jajaran akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan dan (memastikan) penyaluran bansos.

Jika merujuk pada hasil penelitian berbagai institusi, lanjut Luhut, memang dibutuhkan waktu 14-21 hari untuk menurunkan kurva kasus Covid-19. Karena itulah, pemerintah memutuskan menerapkan PPKM darurat dengan harapan seluruh masyarakat patuh pada aturan yang ditetapkan pemerintah.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Polisi menempelkan stiker edukasi terkait PPKM darurat seusai memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan mereka di jalur pantura Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2021) petang. Pengendara yang melintas di jalur pantura diminta menunjukkan dokumen perjalanan, seperti surat tanda registrasi pekerja, dokumen bongkar muat bagi kendaraan barang, kartu vaksinasi minimal dosis pertama, dan surat bebas Covid-19. Sejak akses jalan tol ditutup, volume kendaraan di jalur pantura meningkat sekitar 20 persen dari kondisi normal.

Dengan PPKM darurat juga diharapkan laju penularan varian Delta bisa dihentikan. Sebab, untuk menghadapi varian Delta dan mengendalikan pandemi, tidak cukup hanya dengan menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit, dokter, dan perawat. Perlu ada pembatasan mobilitas penduduk untuk mencegah penularan semakin meluas.

Baca juga: Aturan PPKM Darurat Terbit, Kepala Daerah Harus Laksanakan

Pemerintah sebenarnya menyadari dampak PPKM darurat terhadap perekonomian rakyat relatif besar. Ini karena mal dan pusat perbelanjaan tutup dan jumlah karyawan pabrik yang masuk kerja dikurangi. Selain itu, restoran dan warung makan juga hanya bisa menerima pesan antar yang tentu berpengaruh pada omzet atau pendapatan harian pedagang kecil.

”Bukan kebijakan mudah menyeimbangkan kedua hal tersebut,” ujarnya.

Luhut menjelaskan, PPKM darurat hanyalah solusi sementara. Solusi permanen untuk mengendalikan Covid-19 adalah disiplin protokol kesehatan serta mempercepat program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunal. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat diharapkan bisa bekerja sama mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan tambahan PPKM serta program vaksinasi.

Akhir Juli membaik

Walau masih akan naik dalam dua-tiga hari ke depan, kalau kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi akan semakin baik.

Terkait pelaksanaaan PPKM darurat, Luhut menyebut beberapa indikator yang digunakan untuk evaluasi. Pada periode transisi, beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 dan keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) makin baik. ”Dan, kebetulan dua hari ini kita melihat membaik dan kita lihat periode 14-21 hari itu kita sudah masuk periode ke depan. Kami akan masuk ke fase relaksasi berikutnya,” katanya.

ISTIMEWA/DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Gambaran rasio keterisian tempat tidur untuk perawatan pasien kasus Covid-19 di Provinsi Bali per Jumat (16/7/2021) ,seperti diakses dari laman Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan difoto pada Sabtu (17/7/2021).

Pemerintah juga akan melihat beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitas, aktivitas masyarakat yang sudah cukup baik, dan penambahan kasusnya sudah melandai serta menurun, seperti DKI Jakarta dan Bali. Selama pelaksanaan PPKM darurat, Luhut menyebut telah ada berbagai kemajuan. Dari hasil pemantauan terhadap indikator Google Traffic, Facebook Mobility, dan indeks cahaya malam, telah terjadi penurunan cukup signifikan dalam mobilitas dan aktivitas masyarakat.

”Ini memberikan harapan varian Delta bisa kita turunkan. Namun, penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan kasus. Walau tiga hari belakangan mulai membaik karena ada masa inkubasi penularan yang terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain,” tuturnya.

Luhut juga meyakini penambahan kasus Covid-19 ini akan turun dalam sepekan ke depan. ”Walau masih akan naik dalam dua-tiga hari ke depan kalau kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli, posisi akan semakin baik,” kata Luhut. Pemerintah akan memutuskan kelanjutan PPKM darurat, apakah akan diperpanjang atau tidak, pada dua-tiga hari ke depan.

Tambah anggaran

Untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM darurat, pemerintah memutuskan untuk menambah alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp 39,19 triliun. ”Untuk meringankan beban rakyat terdampak PPKM (darurat), Presiden sudah memerintahkan untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban akibat PPKM,” ujar Luhut.

Kompas/Priyombodo

Tukang servis telepon seluler menawarkan jasanya di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (13/7/2021). Para tukang servis telepon seluler terpaksa turun ke jalan karena alasan ekonomi.

Tambahan bantuan dari dana APBN untuk bansos tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan beras bagi 18,9 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing seberat 10 kilogram. Selain itu, pemerintah juga memberikan bansos tunai kepada 10 juta keluarga, pemberian bansos bahan makanan pokok ekstra dua bulan untuk 18,9 juta keluarga, serta bansos tambahan bagi 5,9 juta keluarga usulan pemerintah daerah.

Baca juga: Bansos Selama PPKM Darurat Rp 600.000

Adapun tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja dialokasikan Rp 10 triliun. Selain itu, juga untuk membayar perpanjangan subsidi listrik rumah tangga dengan daya 450 volt dan 900 volt selama tiga bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya, perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama enam bulan.

Tak hanya bansos, pemerintah juga menambah alokasi anggaran kesehatan Rp 33,21 triliun. Tambahan anggaran itu, antara lain, dialokasikan untuk biaya penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit, penambahan insentif tenaga kesehatan dan tenaga vaksinasi, serta pembangunan rumah sakit lapangan. Selain itu, dana tersebut juga untuk pembelian oksigen dan pembagian obat gratis bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan yang melakukan isolasi mandiri.

KOMPAS/WAWAN HADI PRABOWO

Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan seusai peringatan Hari Konstitusi, Selasa (18/8/2020).

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat  Bambang Soesatyo meminta pemerintah melakukan upaya luar biasa untuk mencegah meluasnya cakupan penyebaran varian Delta. Salah satunya dengan memberlakukan larangan masuk Indonesia bagi warga negara asing yang berasal dari negara pusat penyebaran varian Delta. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan akurasi tes untuk mendeteksi varian Delta. Penting pula untuk meningkatkan tes Covid-19 sebagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19.

Terkait pemberlakuan PPKM darurat, Bamsoet meminta pemerintah segera merealisasikan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi. ”MPR juga berpendapat agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali besaran atau nilai bantuan yang akan diberikan,” katanya.