Sebagai mitra strategis, Kadin diharapkan dapat mendukung langkah upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga berani menyampaikan kritik konstruktif jika kebijakan pemerintah dinilai keliru dan inkonsisten.
Oleh
Agnes Theodora & Mawar Kusuma
·4 menit baca
TANGKAPAN LAYAR
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan hasil kesepakatan internal yang memutuskan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin yang baru dan Anindya Bakrie sebagai ketua dewan pertimbangan. Keterangan pers disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/6/2021).
Jakarta, Kompas -- Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid diputuskan menjadi ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2021-2026. Sebagai nahkoda baru Kadin, ia dihadapkan pada tugas berat menavigasi pemulihan dunia usaha di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami Indonesia pasca reformasi.
Keputusan menjadikan Arsjad Rasjid orang nomor satu di Kadin itu diambil secara musyawarah mufakat antara Arsjad dengan kandidat ketua umum lainnya, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Anindya Bakrie. Anindya yang sudah 15 tahun berkecimpung di Kadin akan menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan.
Keputusan itu diambil sebelum Musyawarah Nasional Kadin VIII dibuka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021) ini. Nantinya, forum tinggal mengesahkan keputusan itu sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi.
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menilai, hal itu menjadi solusi terbaik di tengah dinamika pemilihan calon ketua umum Kadin yang sempat tinggi beberapa pekan terakhir ini. Keputusan itu pun disampaikan ke Presiden Joko Widodo pada Senin (28/6/2021) siang.
“Presiden mengapresiasi dunia usaha mau mencari solusi terbaik dan tidak saling mau menang sendiri,” kata Rosan dalam keterangan pers bersama Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di Istana Presiden, Jakarta, Senin, usai audiensi dengan Presiden.
DOKUMENTASI KADIN
Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Kadin
Munas Kadin pada 30 Juni-2 Juli 2021 di Hotel Claro, Kendari, akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Penyelenggara Munas Kadin Adisatrya Sulisto mengatakan, ajang lima tahunan itu akan fokus membahas program kerja prioritas Kadin untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Bagaimana Kadin sebagai mitra pemerintah berperan mendukung pemulihan ekonomi di masa-masa krisis ini. Di sini kesempatan kami mendengar aspirasi dari teman-teman Kadin daerah dan asosiasi pengusaha,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, dunia usaha menghadapi tantangan ganda berupa pemulihan dari resesi, serta akselerasi transformasi industri pasca pandemi. Di tengah lonjakan tinggi kasus Covid-19 saat ini, tantangan menjadi lebih berat karena industri yang sempat ekspansif harus kembali melandai.
Pimpinan baru Kadin menghadapi tantangan eksternal dan internal yang sama beratnya. Untuk keluar dari krisis pandemi, pemerintah butuh dukungan sektor swasta. Tidak hanya dalam konteks pemulihan dunia usaha secara mikro, tetapi pemulihan ekonomi secara makro, seperti mengentaskan pengangguran dan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja layak.
“Kadin seharusnya menjadi sparring partner pemerintah, memberi masukan dan kritik kebijakan yang tepat ke pemerintah, serta menyuarakan kepentingan pelaku usaha, bukan hanya usaha besar, tetapi juga yang mikro dan kecil,” kata Faisal.
Secara internal, pemimpin baru juga dihadapkan pada tantangan soliditas dan krisis kepercayaan di internal Kadin. Terutama, setelah dinamika menuju kontestasi pemilihan ketua umum yang cukup tinggi.
“Ini masalah klasik, bagaimana Kadin bisa betul-betul dipercaya anggotanya untuk menyuarakan aspirasi arus bawah ke pemerintah tanpa melihat kepentingan golongan atau membedakan sektor dan skala usaha,” ujarnya.
DOKUMENTASI KADIN
Presiden Joko Widodo (tengah) menemui para pengusaha yang tergabung ke dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Berani bersuara
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Anton J Supit, sebagai mitra strategis pemerintah, pemimpin baru Kadin harus berani bersuara jika kebijakan pemerintah dinilai keliru dan tidak kondusif bagi dunia usaha atau pemulihan ekonomi secara makro.
“Kita partner pemerintah, tetapi bukan berarti harus selalu sependapat. Momentum ini harus dijadikan perubahan sikap secara total menjadi partner yang konstruktif, karena kita dalam kondisi ekonomi bangsa yang sangat sulit, ” kata Anton.
Tak hanya ke pemerintah, nahkoda baru Kadin juga harus tegas menghadapi sesama pengusaha. “Ekonomi kita sedang parah. Pengusaha juga harus sadar menjalankan perannya untuk menciptakan lapangan kerja, mengekspor dan mendatangkan devisa, serta membayar pajak dengan taat,” ujarnya.
Adapun terkait kesepakatannya dengan Arsjad, Anindya mengatakan, hal itu diambil untuk memberi contoh baik. “Kami ingin mengutamakan kebersamaan. Dengan bermusyawarah, kita fokus membuat Kadin lebih kuat, naik kelas, dan menjadi payung dunia usaha yang mumpuni,” ujarnya.
Senada, Arsjad mengatakan, dunia usaha yang solid dibutuhkan untuk menjawab ujian ekonomi nasional. “Ini tantangan sangat berat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman UMKM, bagaimana kita membangun Kadin yang inklusif bagi pelaku usaha mikro sampai besar, serta bagaimana Kadin bermitra dengan pemerintah,” kata Arsjad.
Kritik internal
Jalan menuju Munas Kadin tidak mulus. Selain jadwal yang ditunda berkali-kali, penyelenggaraan munas juga sempat mendapat kritik keras dari internal karena diadakan saat kasus Covid-19 sedang tinggi. Kritik itu dilayangkan sejumlah pengurus Kadin pusat dan Kadin daerah yang menyebut diri sebagai Forum Kadin Prihatin Covid-19.
TANGKAPAN LAYAR
Konferensi Pers Permintaan Penundaan Munas Kadin oleh pengurus Kadin pusat dan daerah, Minggu (27/6/2021)
Mereka meminta perhelatan munas ditunda dan bersiap melaporkan penyelenggara munas ke kepolisian karena dinilai melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan.
Wakil Ketua Umum Kadin Andi Rukman mengatakan, permintaan penundaan munas itu bukan atas dasar kepentingan kontestasi pemilihan ketua umum, tetapi alasan kemanusiaan. "Ini bukan soal kubu calon A atau B, bukan kepentingan golongan, tetapi atas dasar kemanusiaan. Apalagi, kita tahu banyak teman kita sendiri yang sudah terpapar,” kata Andi.
Terkait ini, Rosan mengatakan, penyelenggara akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Setiap peserta harus mengikuti tes usap antigen dan PCR sebelum dan setelah acara, yang seluruhnya digelar di ruang terbuka.
Semua peserta yang hadir juga akan diangkut ke Kendari dengan pesawat carteran Garuda dari Jakarta. "Yang penting, kami melaksanakan ini sesuai dengan aturan dan protab, protokol kesehatan, dan diikuti secara sangat ketat,” kata Rosan.
