Arsjad Rasjid Disepakati Gantikan Rosan Roeslani sebagai Ketum Kadin
Peran Kadin sangat krusial untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Dibutuhkan soliditas organisasi dagang yang kuat dan bebas dari intervensi kepentingan politik dan golongan.
Oleh
Agnes Theodora
·5 menit baca
TANGKAPAN LAYAR
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan hasil kesepakatan internal yang memutuskan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang baru dan Anindya Bakrie sebagai ketua dewan pertimbangan. Keterangan pers disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi pemilihan ketua umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia sudah diselesaikan antara kedua kandidat sebelum ajang musyawarah nasional yang dimulai pada Rabu (30/6/2021) ini. Forum lima tahunan itu pun akan fokus membahas program kerja prioritas Kadin dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Kesepakatan antara kedua calon ketua umum Kadin Indonesia memutuskan, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid menjadi ketua umum yang baru menggantikan Rosan Roeslani. Sementara itu, kandidat lain, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Keputusan itu disampaikan Rosan Roeslani seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/6/2021) siang.
Terkait itu, Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Kadin Indonesia Adisatrya Sulisto mengatakan, meskipun agenda utama pemungutan suara untuk memilih ketua umum tidak akan diadakan, Munas Kadin VIII tetap akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengesahkan kesepakatan musyawarah mufakat antara kedua calon tersebut.
Ajang lima tahunan itu juga akan fokus membahas program kerja prioritas Kadin dalam membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah akselerasi program vaksinasi gotong royong nasional. ”Kami ingin mempercepat vaksinasi agar sebanyak mungkin sektor dan populasi masyarakat bisa mengakses,” ujarnya dari Kendari, Senin siang.
DOKUMENTASI KADIN
Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Kadin (tengah), bersama para pengurus Kadin daerah saat mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Kadin periode 2021-2026, Jumat (26/3/2021).
Kadin juga akan menyampaikan sikap resmi mengenai strategi menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah kasus Covid-19 yang meninggi dan kritis. Masukan dari pengurus Kadin pusat dan Kadin daerah (Kadinda) serta anggota luar biasa (ALB) Kadin yang terdiri atas organisasi pengusaha akan dirangkum menjadi satu sikap resmi.
Meskipun agenda utama pemungutan suara untuk memilih ketua umum tidak akan diadakan, Munas Kadin VIII tetap akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengesahkan kesepakatan musyawarah mufakat antara kedua calon tersebut.
”Di situ kami harap pemerintah bisa mendengar aspirasi Kadin, terutama dari daerah dan sektor-sektor, mengenai langkah terbaik pemulihan ekonomi di tengah krisis kesehatan,” kata Adi.
Kritik internal
Adapun penyelenggaraan munas mendapat kritik keras dari pihak internal karena diadakan saat kasus Covid-19 sedang tinggi. Namun, Adi mengatakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang sah dalam berorganisasi dan tidak akan memengaruhi agenda munas. ”Perbedaan pendapat itu sah-sah saja dalam demokrasi organisasi. Kami pun tidak memaksa mereka untuk hadir,” kata Adisatrya.
Adi mengatakan, ada beberapa anggota dan pengurus Kadin yang memang tidak bisa hadir secara langsung karena tidak diizinkan oleh keluarganya untuk bepergian di tengah lonjakan kasus Covid-19. Ada juga yang memang tidak akan hadir karena sudah berumur. ”Kami pahami alasan mereka masing-masing,” ucap Adisatrya.
DOKUMENTASI KADIN
Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Kadin
Sejauh ini, penyelenggaraan Munas Kadin tetap berjalan. Acara akan berlangsung pada 30 Juni-2 Juli 2021 di Hotel Claro, Kendari. Adisatrya sendiri sudah berada di Kendari untuk mempersiapkan seluruh rangkaian acara sesuai arahan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.
Presiden pun sejauh ini tetap terkonfirmasi hadir untuk membuka rangkaian acara. ”Agenda sudah ditetapkan. Saya sebagai ketua penyelenggara hanya mengikuti keputusan dan untuk sementara ini arahan dari ketua umum terus berjalan,” katanya.
Terbelah menyikapi Covid-19
Sebelumnya, kritik keras sempat dilayangkan sejumlah pengurus Kadin pusat dan Kadin daerah yang menyebut diri Forum Kadin Prihatin Covid-19. Ada pula permintaan dari beberapa kepala daerah yang mengimbau utusan daerahnya untuk tidak hadir di Kendari.
Mereka meminta perhelatan munas ditunda mengingat kasus Covid-19 sedang melonjak tinggi. Mereka juga bersiap melaporkan penyelenggara munas ke kepolisian karena dinilai melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan. Permintaan penundaan munas disebut bukan atas dasar kepentingan kontestasi pemilihan ketua umum Kadin, tetapi alasan kemanusiaan.
Mereka juga bersiap melaporkan penyelenggara munas ke kepolisian karena dinilai melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan.
”Ini bukan soal kubu calon A atau B, bukan kepentingan golongan, melainkan atas dasar kemanusiaan. Kami minta agar munas jangan diselenggarakan dulu ketika kasus lagi tinggi seperti ini. Apalagi, kita tahu banyak teman kita sendiri yang sudah terpapar,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Andi Rukman.
TANGKAPAN LAYAR
Konferensi pers permintaan penundaan Munas Kadin oleh pengurus Kadin pusat dan daerah, Minggu (27/6/2021).
Di sisi lain, beberapa anggota luar biasa Kadin menyatakan siap hadir dan menyaksikan pengesahan pemimpin Kadin yang baru. Kondisi pandemi dinilai bukan masalah. Munas harus segera diselenggarakan untuk menjawab tantangan dunia usaha dan industri saat pandemi.
”Sebagai organisasi besar, kami yakin Kadin pasti akan menggelar acara lima tahunan ini dengan protokol yang ketat,” ujar perwakilan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Nicolaus Prawiro.
Adisatrya mengatakan, meski beberapa anggota dan pengurus tidak bisa hadir langsung, keseluruhan rangkaian acara akan diadakan secara hibrida. Dinamika tinggi yang menyertai persiapan munas dan memunculkan perbedaan sikap itu juga diyakini tidak akan berlangsung lama.
Peran Kadin sangat krusial untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Untuk itu, dibutuhkan soliditas organisasi dagang yang kuat dan bebas dari intervensi kepentingan golongan.
”Kompetisi yang sudah-sudah tidak akan mengganggu. Kadin ini organisasi yang sudah teruji lama. Biasanya, kalau sudah ada ketua umum yang baru, kita akan saling berangkulan lagi demi kebaikan bersama,” ucapnya.
DOKUMENTASI KADIN
Presiden Joko Widodo (tengah) menemui para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Soliditas diperlukan
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, mengingatkan, tantangan yang dihadapi dunia usaha dan industri ke depan sangat berat. Peran Kadin sangat krusial untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Untuk itu, dibutuhkan soliditas organisasi dagang yang kuat dan bebas dari intervensi kepentingan golongan.
”Suara dari internal Kadin harus solid karena kebutuhan dari berbagai sektor usaha untuk pulih di tengah krisis harus disalurkan oleh Kadin ke pemerintah. Jangan sampai terbentuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Esther.
Dunia usaha sedang menghadapi tantangan ganda berupa pemulihan dari resesi serta akselerasi transformasi industri akibat pandemi. Di tengah lonjakan kasus Covid-19 ini, tantangan menjadi lebih berat karena industri yang sempat ekspansif kembali harus mundur dan melandai demi pengendalian penularan Covid-19.
”Memang, umumnya di Kadin sering ada perbenturan kepentingan karena terdiri atas banyak sektor usaha, dari hulu sampai hilir. Tetapi, di tengah krisis, seharusnya kepentingan-kepentingan itu bisa dikesampingkan sesuai prioritas pemulihan,” katanya.
