Kebijakan Pemulihan Ekonomi Harus Adaptif terhadap Lonjakan Kasus Covid-19
Lonjakan kasus Covid-19 harus segera direspons pemerintah dengan mengambil kebijakan ekonomi yang tepat dan adaptif. Pencegahan penyebaran virus dan program vaksinasi harus lebih digalakkan.
Oleh
Benediktus Krisna Yogatama
·3 menit baca
DOKUMEN D3K BANDA ACEH
Sosialisasi pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelanggan di pusat belanja di Banda Aceh, Kamis (10/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta untuk segera beradaptasi dengan lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri dalam mengeluarkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan yang diambil harus fokus pada pemberian stimulus yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk ”Lonjakan Kasus Covid dan Ancaman Pemulihan Ekonomi”, Jumat (18/6/2021). Hadir sebagai pembicara adalah Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Mohamad Khusaini, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Aviliani, dan analis kebijakan publik Sidrotun Naim.
Faisal berpendapat, kebijakan pemulihan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah masih menggunakan asumsi bahwa Indonesia saat ini dalam penyebaran Covid-19 tahap pertama. Pemerintah belum siap dengan opsi kebijakan seandainya ada lonjakan kasus Covid-19 atau pukulan gelombang kedua.
”Kami belum melihat banyak skenario antisipasi kebijakan ekonomi seandainya terjadi lonjakan kasus Covid-19 atau gelombang kedua ini. Pemerintah harus segera adaptif dengan kondisi tersebut,” ujar Faisal.
Faisal menambahkan, apabila lonjakan kasus terus terjadi, bukan tidak mungkin pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial. Hal itu bisa menimbulkan kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi yang membuat Indonesia kembali ke posisi minus.
Pemerintah belum siap dengan opsi kebijakan seandainya ada lonjakan kasus Covid-19 atau pukulan gelombang kedua.
”Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas. Kalau lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi, bisa saja ekonomi kita kembali tumbuh negatif. Ini seperti halnya tahun lalu di mana kita tidak tahu titik puncaknya sampai kapan,” kata Faisal.
Stimulus tepat sasaran
Untuk tetap menjaga perekonomian di tengah lonjakan kasus, Faisal mengatakan, pemerintah harus memberikan stimulus yang tepat sasaran untuk masyarakat. Pemerintah perlu segara meningkatkan kembali penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Mereka paling rentan dalam keadaan saat ini.
Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali stimulus yang berdampak jangka pendek dan kurang berdampak, seperti insentif penjualan mobil untuk kategori tertentu.
”Pemerintah perlu memberikan stimulus yang berdampak nyata langsung di masyarakat sekaligus berdampak jangka panjang dan berkelanjutan,” ujar Faisal.
Senada dengan Faisal, Aviliani mengatakan, pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu penanganan kesehatan terkait Covid-19 dan peningkatan kembali penyaluran bansos.
Pemerintah perlu segara meningkatkan kembali penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Mereka paling rentan dalam keadaan saat ini.
Beberapa perawat Rumah Sakit Umum Daerah Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, saat menyiapkan tempat tidur tambahan seiring lonjakan kasus Covid-19, Rabu (16/6/2021). Pemerintah Kota Bogor kembali akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan makro.
Tidak hanya realokasi anggaran PEN, kata Aviliani, tetapi juga anggaran lain, seperti pembangunan infrastruktur yang bisa dialihkan untuk transfer dana bagi penguatan fasilitas kesehatan di daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Bantuan dana dari pemerintah pusat ke daerah itu bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan agar lonjakan kasus bisa dikendalikan.
”Pemerintah harus menyiapkan asumsi baru (terkait lonjakan kasus Covid-19) dalam realokasi anggaran,” kata Aviliani.
Selain itu, Aviliani mengusulkan agar pemberian vaksinasi lebih dahulu diprioritaskan di kota-kota dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang besar, seperti Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya. Vaksinasi di kota dengan kontribusi ekonomi yang besar, katanya, bisa menjaga ekonomi tetap berjalan stabil.
Tak hanya itu, Aviliani juga mengusulkan pemerintah agar mulai meningkatkan pemberian vaksin pada warga dengan kelompok usia di atas 18 tahun. Sebab, mereka adalah kalangan usia produktif yang berperan penting mendorong roda perekonomian.
Sementara itu, Sidrotun Naim mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih menggencarkan pelacakan kasus Covid-19. Setelah itu, warga yang positif terinfeksi Covid-19 diminta untuk isolasi mandiri di rumah.
”Kalau kita bisa dapat, misalkan 10.000 orang dengan kasus positif dan isolasi mandiri di rumah, ini bisa memberi ruang bagi tingkat okupansi rumah sakit yang sudah sesak,” ujar Sidrotun.
Pemberian vaksinasi lebih dahulu diprioritaskan di kota-kota dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang besar, seperti Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.
Ia mengatakan, bila langkah itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan ternyata membuahkan hasil positif, pasti akan ditiru oleh daerah lain. DKI Jakarta selama ini menjadi contoh penanganan Covid-19.
Terkait metode kebijakan, Khusaini berpendapat, pemerintah tak bisa lagi melihat dari perspektif makro. Sebab, jumlah kasus dan kondisi perekonomian di setiap daerah berbeda-beda. ”Ini perlu pendekatan yang lebih mikro dan riil di masyarakat,” ujarnya.
