logo Kompas.id
EkonomiKinerja PPN Didorong Agar Semakin Optimal

Kinerja PPN Didorong Agar Semakin Optimal

Beberapa jenis sembako bisa dimasukkan dalam kategori barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Oleh Dimas Waraditya Nugraha
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penjual daging ayam di salah satu lapak Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (11/6/2021), Pemerintah berencana merevisi ketentuan tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Masyarakat berharap, PPN tidak dikenakan pada bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat luas.

JAKARTA, KOMPAS – Untuk memperbaiki kinerja Pajak Pertambahan Nilai pemerintah berencana mengubah skema  serta mengkaji ulang jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari objek pajak. Barang strategis yang dibutuhkan untuk kepentingan umum berpotensi tetap tidak dikenakan pajak dalam desain baru undang-undang perpajakan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah berinisiatif mendesain ulang rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara komprehensif, termasuk di dalamnya mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Editor: nurhidayati
Bagikan