DPR Minta DEN Susun Kebijakan Subsidi

Subsidi energi menyangkut hajat hidup orang banyak dan terdiri dari beragam faktor. Komisi VII DPR menilai, Dewan Energi Nasional atau DEN dapat memperinci bentuk subsidi yang akan disalurkan serta target sasarannya

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penjual eceran mengantarkan tabung elpiji 3 kilogram kepada pelanggan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021). Pemerintah akan menaikkan subsidi untuk tabung elpiji 3 kilogram dari Rp 5.638 per kilogram menjadi Rp 8.781 per kilogram. Hingga April 2021 penyaluran elpiji 3 kilogram subsidi telah mencapai 32,21 persen atau sekitar 2,41 juta metrik ton (MT) dari target sebesar 7,5 juta MT. KOMPAS/RADITYA HELABUMI 24-05-2021

Energi

DPR Minta DEN Susun Kebijakan Subsidi

JAKARTA, KOMPAS –  Dengan sumber daya manusia yang dimiliki, Komisi VII DPR menilai Dewan Energi Nasional atau DEN perlu menyusun kebijakan subsidi energi bagi masyarakat. Kebijakan ini membutuhkan pendekatan dan penerapan terpadu lintassektor.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika, DEN mesti menyusun kebijakan yang bersifat makro dan strategis, seperti subsidi energi. Contoh subsidi energi antara lain listrik dan elpiji. "Subsidi ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan terdiri dari beragam faktor. DEN dapat memperinci bentuk subsidi yang akan disalurkan serta target sasarannya," ujarnya saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR yang disiarkan secara langsung, Senin (14/6/2021).

Salah satu wacana yang beredar ialah subsidi energi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Perihal BLT, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian DEN Arifin Tasrif menyatakan, perlu ada evaluasi, perhitungan, dan penyusunan prioritas sehingga dapat mencapai tujuan, yakni masyarakat yang membutuhkan mendapatkan haknya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat hadir mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI untuk kembali melanjutkan pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2020). Adapun agenda rapat hari itu adalah pembicaraan tingkat I atau pengambilan keputusan soal RUU Minerba. Kompas/Wawan H Prabowo

Secara umum, strategi DEN ke depan berorientasi pada optimalisasi pengawasan implementasi Kebijakan Energi Nasional, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). DEN juga akan merumuskan arah transisi energi dalam kerangka kebijakan dan perencanaan lintassektoral.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyebutkan, terdapat 13 provinsi yang belum menyelesaikan penyusunan RUED. Pada 2022, dia menargetkan seluruh daerah telah memiliki RUED.

Dengan adanya RUED, pemerintah daerah dapat meninjau kebutuhan dan sumber energi potensial untuk memenuhinya, khususnya yang bersifat baru dan terbarukan atau EBT. Di skala nasional, dia mengatakan, perlu ada identifikasi dan inventarisasi EBT potensial di tiap daerah.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menggarisbawahi daerah-daerah yang belum memiliki RUED karena dapat menjadi tantangan dalam mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Dia menambahkan, DEN perlu memantau implementasi RUED di lapangan dan mengambil langkah yang bersifat lintassektor apabila dibutuhkan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petugas berdiri di sekitar Onshore Receiving Facilities (ORF )Tambak Lorok, yang dikelola PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) bersama PT Pertamina Gas (Pertagas), di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/6/2021). Pada Rabu, dilakukan pemutaran katup perdana Jumperline Tambak Lorok oleh Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto bersama oleh Direktur Utama KJG Toto Yulianto dan Direktur Teknik Operasi Pertagas Rosa Permata Sari. Jumperline dengan estimasi pengangkutan gas 10-20 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi diseluruh sektor.

Melebihi target

Sementara itu, Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) Condro Kirono menyatakan, korporasi membukukan laba bersih konsolidasi sebesar 1,05 miliar dollar AS atau 250 persen di atas target rencana kerja dan anggaran perusahaan. Nilai itu mengemuka dalam laporan keuangan tahun 2020 yang sudah diaudit dan dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), Senin.

Kinerja positif keuangan perusahaan juga tampak dari EBITDA yang senilai 7,6 miliar dollar AS dengan margin 18,3 persen. "Kinerja keuangan dan operasional 2020 dapat menjadi pendorong positif untuk mewujudkan aspirasi pemegang saham yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan energi global dengan nilai korporasi 100 miliar dollar AS di masa depan," kata Penanggung Jawab Sementara Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman melalui siaran pers.

KOMPAS/MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI

Penanggung Jawab Sementara Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman saat ditemui di kantornya, Jakarta

Pendapatan konsolidasi perusahaan pada akhir 2020 mencapai 41,47 miliar dollar AS. Pencapaian keuangan sepanjang 2020 tersebut ditopang oleh transformasi, optimalisasi, efisiensi, dan akuntabilitas kerja yang diterapkan secara konsisten di seluruh lini perusahaan.

Selain itu, Pertamina juga berkontribusi pada negara dengan nilai Rp 126,7 triliun sepanjang 2020 yang di antaranya terdiri dari setoran pajak sebesar Rp 92,7 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 25,5 triliun. Fajriyah berpendapat, nilai kontribusi tersebut belum setinggi tahun sebelumnya.

Nilai kontribusi itu juga mencakup pembayaran dividen sebesar Rp 8,5 triliun atau 23,8 persen dari total laba bersih 2019. Pembayaran dividen pada 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8 triliun atau 22,1 persen dari laba bersih perseroan. (JUD)