Pembangunan Jaringan 4G di 7.904 Desa Tanggung Jawab Pemerintah
Proses pembangunan pemancar 4G di 7.904 desa diharapkan selesai 2022. Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi mengajak operator untuk melayani wilayah desa terdepan, terpencil, dan tertinggal.
Oleh
Mediana
·3 menit baca
Kompas/Priyombodo
Teknisi meningkatkan daya untuk peningkatan kualitas jaringan pada infrastruktur telekomunikasi base transceiver station (BTS) di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelesaikan pembangunan pemancar 4G di 1.209 desa terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T selama 2019-2020. Kini masih terdapat 7.904 desa di 3T yang pembangunan infrastruktur 4G-nya menjadi tanggung jawab badan itu sepanjang 2021-2022.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Anang Latif, Jumat (28/5/2021), di Jakarta, mengatakan, pihaknya kini sedang memproses pendaftaran hingga finalisasi seleksi operator telekomunikasi untuk menjadi mitra kerja sama operasional (KSO).
Mitra KSO akan berperan menyediakan layanan 4G ke warga desa, sedangkan Bakti Kemkominfo berperan sebagai pembangun dan pemelihara infrastruktur jaringan.
Proses pembangunan pemancar 4G di 7.904 desa itu akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu proyek 2021 (4.200 desa) dan 2022 (3.704 desa). Anang memastikan, 65 persen dari total desa di kedua proyek itu berada di wilyah Papua dan Papua Barat. Seluruh biaya pembangunan di dua proyek akan ditanggung sepenuhnya oleh APBN dan dana pelayanan universal (USO).
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan, selain Bakti Kemkominfo, pembangunan pemancar 4G di desa non-3T, tetapi masuk wilayah nonkomersial, tetap wajib dikerjakan oleh operator telekomunikasi seluler. Dia mengingatkan, ada 3.435 desa yang jadi tanggungan mereka.
”Pembangunan pemancar 4G, baik di desa tanggungan Bakti Kemkominfo maupun operator telekomunikasi seluler, sebenarnya harus selesai tahun 2032. Rencana awalnya begitu. Namun, kami rasa, pembangunan keseluruhannya bisa selesai lebih cepat, yaitu akhir 2022,” ujar Dedy.
Menurut dia, percepatan pembangunan pemancar 4G tersebut sudah tepat agar segera bisa menyelesaikan masalah disparitas akses layanan 4G di masyarakat. Ketika disparitas mengecil, aktivitas sosial ekonomi budaya masyarakat di desa-desa tersebut ikut tumbuh.
Dampak ekonomi
Dedy menceritakan, Kemkominfo memiliki program digitalisasi pelaku UMKM atau on-boarding. Para pelaku UMKM itu berjualan dan berdagang di platform digital. Program ini bekerja sama dengan penyedia platform digital dan berjalan bersamaan dengan pembangunan jaringan telekomunikasi berteknologi akses seluler 4G, baik desa tanggungan dari Bakti Kemkominfo maupun operator telekomunikasi.
Selain platform digital, Kemkominfo juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM. Pelatihan bisa memakan waktu 4,5 bulan.
Jumlah UMKM peserta aktif pelatihan tahun 2020 sekitar 4.200 usaha. Sekitar 40 persen di antara peserta berasal dari desa di Jawa dan 60 persen luar Jawa.
Sementara untuk 2021, pendaftar pelatihan mencapai 9.000 UMKM yang 39 persen di antaranya berlatar belakang UMKM kuliner dan produk makanan olahan. Sebanyak 36 persen dari total pendaftar merupakan UMKM yang baru berbisnis karena pandemi Covid-19 dan mereka memanfaatkan lokapasar ataupun media sosial.
Dari 1.700 peserta pelatihan tahun 2020 yang disurvei Kemkominfo, penggunaan sosial media naik dari 16 menjadi 46 persen. Sebanyak 73 persen dari peserta setelah diberikan pelatihan kini memanfaatkan strategi pemasaran digital.
Seperti halnya perawatan infrastruktur jaringan yang harus dilakukan berkala, pelatihan kepada UMKM pun harus berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Kemkominfo Mira Tayyiba mengatakan, program on boarding UMKM ke layanan digital bukan hanya menyasar kuantitas. Kemkominfo bersama mitra-mitranya juga selalu berusaha mengevaluasi dampak ke UMKM.
