Lonjakan anggaran subsidi elpiji 3 kilogram bisa dicegah lewat pengendalian distribusi yang lebih tepat sasaran. Perbaikan data penerima subsidi mendesak.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA
Tempat pengoplosan elpiji bersubsidi milik tersangka DF dan T di Kavling DKI, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (6/4/2021).
JAKARTA, KOMPAS – Rata-rata subsidi harga tabung elpiji 3 kilogram atau kg sepanjang 2021 meningkat 64,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut mesti disertai dengan ketepatan sasaran penerima elpiji subsidi.
Sepanjang 2021, rata-rata subsidi harga diperkirakan berkisar Rp 8.781 per kg sedangkan pada 2020 senilai Rp 5.638 per kg. Harga keekonomian elpiji yang telah memasukkan unsur keuntungan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 12.000 per kg.
Pagu anggaran untuk subsidi tersebut juga melonjak dari Rp 22,22 triliun pada 2020 menjadi Rp 36,56 triliun pada tahun ini. Realisasi anggaran sepanjang 2020 berada di atas pagu, yakni sebesar Rp 32,81 triliun. Sepanjang Januari-Maret 2021, jumlah anggaran subsidi yang sudah direalisasikan mencapai Rp 14,36 triliun.
Pada tahun ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyebutkan, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah sub penyalur atau pangkalan. “Dalam strategi penyaluran, kami merencanakan satu desa satu penyalur. Tujuannya, penyaluran tabung elpiji 3 kg dapat mencapai desa-desa yang telah dikonversi, serta mengurangi penjualan ke pengecer,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Senin (24/5/2021).
Pemerintah mencanangkan, kuota nasional tabung elpiji sebanyak 7,5 juta ton sepanjang 2021 atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,14 juta ton.
Pemerintah mencanangkan, kuota nasional tabung elpiji sebanyak 7,5 juta ton sepanjang 2021 atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,14 juta ton. Pada triwulan-I 2021, realisasinya telah mencapai 2,41 juta ton atau 32,21 persen dari kuota nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menggarisbawahi, implementasi penyaluran elpiji bersubsidi kerap tidak sesuai dengan sasarannya lantaran disparitas harga yang timbul antara tabung 3 kg dengan tabung 12 kg. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu diperkuat untuk menindak ketidaksesuaian tersebut sehingga ada efek jera.
KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA
Polisi memeriksa selang di tempat pengoplosan elpiji bersubsidi milik tersangka DF dan T di Kavling DKI, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (6/4/2021).
Menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha, selama pola distribusi elpiji tabung 3 kg masih terbuka, celah ketidaktepatan sasaran masih ada. Pengecer bisa menjual tabung gas subsidi itu ke orang-orang yang bukan penerimanya. Oleh sebab itu, perbaikan data penerima tabung gas perlu segera dirampungkan. Perbaikan data ini penting untuk sistem distribusi tertutup maupun pemberian subsidi langsung pada penerimannya.
Selain itu, dia mengatakan, DEN mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sistem jaringan gas perkotaan. “Gas yang digunakan dalam jaringan tersebut adalah metana, gas alam yang tersedia di dalam negeri. Dengan pengaliran gas tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap elpiji akan berkurang. Komponen impor elpiji yang digunakan masyarakat kira-kira mencapai 60 persen,” katanya saat dihubungi.
Badan Pusat Statistik mendata, nilai impor gas sepanjang Januari-April 2021 mencapai 1,13 miliar dollar AS atau lebih tinggi 16,33 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi 1,9 persen terhadap total impor selama Januari-April 2021.
Perbaikan data penerima tabung gas perlu segera dirampungkan. Perbaikan data ini penting untuk sistem distribusi tertutup maupun pemberian subsidi langsung pada penerimannya.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan, data masyarakat penerima tabung elpiji 3 kg disatukan dengan subsidi lainnya, seperti listrik, beras, dan pendidikan. Dengan demikian, subsidi diterima langsung oleh kelompok masyarakat sasaran, bukan dikenakan pada tabung gas.
Penjual eceran mengantarkan tabung elpiji 3 kilogram kepada pelanggan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021). Pemerintah akan menaikkan subsidi untuk tabung elpiji 3 kilogram dari Rp 5.638 per kilogram menjadi Rp 8.781 per kilogram. Hingga April 2021 penyaluran elpiji 3 kilogram subsidi telah mencapai 32,21 persen atau sekitar 2,41 juta metrik ton (MT) dari target sebesar 7,5 juta MT.Tutuka mengatakan pernah membahas pembentukan sistem penyaluran dengan kartu bank sehingga subsidi tepat sasaran dan memenuhi prinsip by name by address. "Namun, butuh waktu untuk \'membersihkan\' data yang kita peroleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," katanya.
Satya menilai, usulan untuk menyatukan nilai beragam subsidi pada penerima, termasuk elpiji, memungkinkan dalam implementasinya. Data ini perlu dikaji bersama Kementerian Sosial.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F20210406JOG-elpiji-oplosan-jakbar-3_1617706017.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F20210406JOG-elpiji-oplosan-jakbar-1_1617706004.jpg){kind=logo}
