Presiden Jokowi menekankan pemerintah berkomitmen membangun sektor pertanian agar produksi padi bisa memenuhi kebutuhan beras di Tanah Air. Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi mengimpor beras.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
FOTOGRAFER KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau panen raya padi di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021) pagi.
INDRAMAYU, KOMPAS — Pemerintah terus berupaya membangun pertanian di Tanah Air dengan mempersiapkan infrastruktur serta menyediakan alat pertanian. Dengan demikian diharapkan produksi pangan, khususnya beras, bisa tetap terjaga sehingga ketahanan pangan pun bisa terwujud.
Komitmen untuk terus membangun pertanian disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di area persawahan Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021). ”Intinya kita ingin terus membangun sebuah pertanian yang semakin baik produksinya, dan kita harapkan bisa menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita, Indonesia. Tentu saja kita juga ingin swasembada,” kata Presiden.
Rabu pagi, Presiden Jokowi meninjau panen raya padi di area persawahan seluas 200 hektar di Desa Wanasari. Didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Bulog Budi Waseso, Presiden Jokowi juga berbincang-bincang dengan para petani.
Dalam perbincangan itu para petani menyampaikan hambatan proses produksi padi yang selama ini dihadapi. Salah seorang petani bernama Husain, misalnya, menyampaikan hambatan tenaga kerja saat panen raya tiba.
”Kalau panennya serempak, kami kewalahan soal tenaga kerja, Pak. Kami perlu mesin combain (alat panen padi),” kata Husain.
FOTOGRAFER KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan para petani di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).
Soal kebutuhan air juga masih menjadi hambatan karena saat ini pembangunan irigasi belum selesai dikerjakan. Menurut Husain, pembangunan irigasi membuat sawah-sawah kesulitan mendapatkan air. Padi bisa tumbuh subur karena pada musim tanam kali ini curah hujan relatif tinggi.
Ibrahim, petani lainnya, menambahkan, selain saluran irigasi yang baik, petani juga membutuhkan pompa air. ”Kalau yang sawahnya di ujung (jauh dari irigasi) air (irigasi) tidak sampai, sedangkan pompa air sudah pada rusak. Jadi perlu pompa air,” tuturnya.
Hambatan lain adalah pupuk bersubsidi yang seringkali langka di pasaran. Menanggapi keluhan para petani, Presiden pun menyampaikan komitmen pemerintah dalam membangun sektor pertanian.
”Ini irigasi, kan, masih kita perbaiki, kita bangun. Nanti bisa mengatur air masuk dan kapan stopnya. Ini akan baik sehingga pas panen produksi bisa melimpah,” ujarnya.
Tak hanya itu Presiden juga langsung mengabulkan permintaan bantuan alat pertanian. Di hadapan para petani, ia meminta Mentan untuk segera mengirimkan satu unit alat panen padi, dua pompa air, dan juga traktor.
BADAN PUSAT STATISTIK
Pemutakhiran diagram timbang indeks nilai tukar petani dengan tahun dasar 2018 yang dipaparkan Badan Pusat Statistik di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian karena Presiden mengharapkan produksi padi bisa memenuhi kebutuhan beras di Tanah Air. Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi mengimpor beras untuk menambal kekurangan pasokan.
Presiden juga mengaku senang dengan produksi padi di Indramayu, yang rata-rata 7-8 ton gabah per hektar sawah. Apalagi, saat ini harga gabah juga sudah naik dari Rp 3.400-Rp 3.500 menjadi Rp 4.200 per kilogram.
Jaga keseimbangan
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan harga gabah di petani. Karena itulah pemerintah juga berhati-hati dalam memutuskan impor beras. Tak hanya melihat stok simpanan Bulog, tetapi juga produksi serta stok beras di petani.
”Saya senang sekali harga gabah sekarang naik. Waktu harga gabah jatuh, sedih juga, katanya karena (pemerintah) mau impor,” tuturnya.
Presiden menjelaskan, pemerintah baru merencanakan untuk mengimpor beras. Rencana itu disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pasokan pangan akibat gagal panen karena bencana dan pandemi Covid-19.
”Pandemi Covid-19 ini membuat kami khawatir, panennya bagus atau enggak? Kemudian waktu Desember-Januari itu kan banjir di mana-mana, termasuk di sini. Karena khawatir, tanda tangan dulu, tapi baru tanda tangan (perjanjian impor),” ujarnya.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Jurnalis mengambil video tumpukan beras impor asal Pakistan yang datang pada 2018 di Gudang Bulog Divre Jawa Timur di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/3/2021).
Dijelaskan pula bahwa pemerintah memerlukan cadangan beras untuk mengantisipasi kekurangan pasokan. Akan tetapi, setelah melihat produksi gabah relatif bagus, pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Presiden menjanjikan, tidak akan ada impor hingga bulan Juni. Bahkan, jika produksi padi terus meningkat, impor tak akan dilakukan hingga akhir tahun ini.
