Butuh Dukungan E-Dagang, Pasarkan Produk Kerajinan Mantan Pekerja Migran

Platform e-dagang bisa mendorong sektor usaha mikro di daerah yang terdampak pandemi. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan mantan pekerja migran agar lebih bersaing.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Purnapekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Caswati, menunjukkan produk bakso ikan goreng miliknya yang bermerek Roro.

JAKARTA, KOMPAS — Produk wirausaha dari kelompok perempuan mantan pekerja migran kerap tidak terserap oleh pasar kendati memiliki kualitas yang sangat baik. Kolaborasi dengan platform ekosistem perdagangan daring atau e-dagang diharapkan dapat memperluas pangsa pasar mereka sehingga lebih berdaya saing.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebutkan, selama ini kalangan perempuan mantan pekerja migran berdaya dengan adanya inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Mereka berkelompok di desa masing-masing untuk berwirausaha dan membuat berbagai produk, mulai dari kerajinan hingga kuliner.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, inisiatif Desbumi kesulitan bertahan. Ada sebagian yang berusaha banting setir untuk memproduksi masker hingga baju hazmat, tetapi hal itu tidak sepenuhnya menolong para mantan pekerja migran.

”Kita tahu, kelompok perempuan mantan pekerja migran tidak tinggal diam meski terdampak pandemi. Kerja sama dengan Tokopedia, salah satu platform e-dagang, ini diharapkan membuat wirausaha mantan pekerja migran lebih berkelanjutan dan tangguh saat dihadapkan dengan krisis pandemi,” ucap Wahyu, Senin (19/4/2021).

Hal itu disampaikan Wahyu dalam Peluncuran Program Pemberdayaan UKM Perempuan Purnamigran bersama Migrant Care dan Tokopedia secara virtual, Senin siang. Peluncuran ini turut dihadiri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki serta perwakilan platform e-dagang Tokopedia.

Baca juga : Menarasikan Perempuan Bekerja

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Produk wirausaha dari kelompok Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) terpampang pada halaman resmi platform e-dagang Tokopedia, Senin (19/4/2021).

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni menuturkan, Tokopedia mendukung 237 perempuan mantan pekerja migran dengan serangkaian pelatihan dan inkubasi produk ke dalam ekosistem digital. Pelatihan dipusatkan untuk upaya pengembangan komunitas usaha yang lebih berdaya saing serta mendorong kegiatan produksi usaha skala mikro.

Dukungan itu ditujukan, antara lain, untuk tiga desa di Wonosobo, Jawa Tengah, serta empat desa di Banyuwangi dan dua desa di Jember, Jawa Timur. Ada pula satu desa di Indramayu, Jawa Barat, yang mendapat pendampingan.

Astri memandang, inovasi pemberdayaan kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui teknologi. ”Tokopedia yang berkolaborasi dengan 50 mitra pembayaran, 12 mitra logistik, serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, kami harap ini semua dapat mendorong perempuan mantan pekerja migran terus berdaya,” katanya.

Baca juga : Berjuang Mandiri di Negeri Sendiri

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Tangkapan layar acara peluncuran Program Pemberdayaan UKM Perempuan Purnamigran bersama Migrant Care dan Tokopedia secara virtual, Senin (19/4/2021).

Jumiatun, perwakilan Desbumi di Jember ini, bercerita bahwa usaha kuliner dan kerjainan mengalami pesanan yang sangat sedikit selama pandemi. Upaya bertahan bahkan dilakukan perempuan mantan pekerja migran ini dengan menjahit baju hazmat untuk alat pelindung diri. Kendati begitu, sulit bagi anggota Desbumi untuk tetap bertahan.

”Pandemi ini sangat berdampak buat kami (perempuan mantan pekerja migran) di Desbumi Jember. Pesanan sejumlah produk jadi sepi dan kami terkendala untuk memasarkan produk hingga ke luar daerah. Begitu pun secara kualitas, kami masih juga butuh banyak binaan,” tutur Jumiatun.

Pandemi ini sangat berdampak buat kami (perempuan mantan pekerja migran) di Desbumi Jember. Pesanan sejumlah produk jadi sepi dan kami terkendala untuk memasarkan produk hingga ke luar daerah. Begitu pun secara kualitas, kami masih juga butuh banyak binaan.

Mutia, perwakilan pekerja migran dari Desbumi di Banyuwangi, juga mengalami kesulitan pemasaran produk kerajinan dan kuliner hingga ke luar desa. Dia berharap ada bantuan pemasaran serta pelatihan bagi kelompok Desbumi.

”Sebagai mantan pekerja migran yang sembilan tahun di Taiwan, saya merasakan sekali bagaimana bingungnya untuk kembali bekerja di Indonesia. Saya harap dengan adanya inisiatif semacam ini, bantuan pemasaran dan pelatihan bagi Desbumi terus ada,” ungkapnya.

Baca juga : Literasi Keuangan Bantu Pekerja Migran Purna Berdikari

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, kinerja perekonomian nasional sangat bergantung pada kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sekitar 60 persen pelaku UMKM itu adalah perempuan. Karena itu pula, peranan perempuan sangat penting dalam perekonomian nasional.

Upaya untuk membantu UMKM telah berlangsung selama pandemi. Sepanjang tahun 2020, ada bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro yang disalurkan pada 11 juta usaha mikro.

Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan 12,1 juta UMKM kini tergabung dalam ekosistem digital e-dagang. ”Itu baru sekitar 19 persen dari total populasi UMKM di Indonesia. Target kami di 2021, sebanyak 30 juta UMKM terhubung dalam ekosistem digital. Ini ambisisius, tetapi kami yakin,” ujar Teten.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungans serta pemberdayaan koperasi dan UMKM juga mengamanatkan 40 persen dari belanja kementerian/lembaga harus menyerap produk UMKM serta koperasi. Tempat promosi dan pengembangan usaha pun disediakan minimal 30 persen pada infrastruktur publik.

Baca juga : Strategis Dukuhdempok Memanusiakan Warga

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Vennetia R Danes, Rabu (26/9/2018) petang, mendatangi tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia milik PT Mangga Dua Mahkota di Jalan Kelapa Dua Wetan III, Kelurahan Kelapa Dua, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka dikurung berbulan-bulan oleh pihak perusahaan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Dari 36 orang, 20 orang di antaranya tidak memiliki dokumen resmi.

Dengan regulasi itu, Teten memperkirakan sekitar Rp 400 triliun belanja kementerian dan lembaga bakal mengucur ke UMKM setiap tahun. ”Jadi, saya pikir itu bisa menjadi peluang UMKM dalam menggarap pasar dari kalangan pegawai pemerintahan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandini menyampaikan, pihaknya juga berinisiatif membantu UMKM lewat pameran hari belanja produk UMKM di daerah setiap bulan. Dari kegiatan pada awal April bulan ini, pelaku UMKM yang mengikuti pameran berhasil menarik transaksi sebesar Rp 280 juta dalam sehari.

”Pencapaian itu menjadi awal buat kami. Mudah-mudahan bulan berikutnya ada penambahan transaksi yang juga dirasakan oleh para pengusaha. Bulan Mei, kami akan fokus sasarannya ke pelaku usaha dari kalangan purnamigran dan UMKM milik keluarga pekerja migran,” ujar Ipuk.

Ditambahkan Wahyu, Migrant Care juga berharap potensi pemberdayaan UMKM dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pengembangan usaha dari mantan pekerja migran dapat memperkuat desa, juga sekaligus membuat pengelolaan remitansi  tidak habis untuk kepentingan konsumtif semata.

”Tentu kami harap inisiatif ini berkelanjutan karena kira-kira beberapa tahun ke depan akan terjadi perlambatan dari sektor migrasi tenaga kerja. Pekerja migran juga tidak terus bertahan dari sektor itu semata, harus bisa berdaya,” ucap Wahyu.