Wapres Ma’ruf Amin: Revitalisasi Pasar Perlu Diikuti Pembenahan Pengelolaan
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen membangun dan merevitalisasi pasar-pasar rakyat untuk memberikan akses kepada pedagang dari kalangan UMKM. Revitalisasi itu perlu diikuti pembenahan pengelolaan.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
PARIAMAN, KOMPAS — Pembangunan kembali Pasar Rakyat Pariaman di Kota Pariaman, Sumatera Barat, perlu diikuti dengan pembenahan manajemen tata niaga dan pelayanan pasar. Selain itu, pasar diharapkan menjadi ruang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di Pariaman.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelum meresmikan Pasar Rakyat Pariaman, Selasa (6/4/2021). Dalam acara itu juga diresmikan Gedung Labor Olahraga dan Gedung Sport Center Universitas Negeri Padang.
Hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Perdagangan M Lutfi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk membangun dan merevitalisasi pasar-pasar rakyat untuk memberikan akses kepada para pedagang dari kalangan UMKM. Wapres menyebut semua akan diperhatikan, saat merespons permintaan Wali Kota Pariaman Genius Umar agar ada pasar basah di depan Pasar Rakyat Pariaman ini serta permintaan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengenai pembangunan lima pasar di Sumbar.
”Cuma soal waktu, itu yang harus disesuaikan. Ada yang cepat, ada yang lambat sesuai dengan kue yang tersedia. Paling tidak sudah menjadi catatan dan perhatian pemerintah pusat,” tuturnya.
Pasar Rakyat Pariaman, menurut Wali Kota Pariaman Genius Umar, dibangun tahun 1980-an. Namun, setelah diguncang gempa pada 2009, tidak pernah ada perbaikan.
Baru akhir 2019, pemerintah pusat membangun kembali pasar itu dengan anggaran hampir Rp 50 miliar. Selain dibangun dengan konsep ramah lingkungan sehingga hemat listrik, bangunan ini juga menyediakan tempat perlindungan untuk pedagang dan pengunjung. Ketika terjadi gempa, para pedagang dan pengunjung bisa berlindung di bagian atas pasar.
Setelah revitalisasi bangunan fisiknya rampung, Wapres Amin meminta supaya hal ini diikuti dengan revitalisasi manajemen, sosial, dan ekonomi di Pasar Pariaman. Manajemen tata niaga ataupun pelayanan pasar perlu lebih baik.
Wapres juga meminta Pasar Pariaman bisa menjadi motor penggerak perkembangan UMKM di Kota Pariaman. ”Para pelaku UMKM harus dipastikan menjadi pengisi setidaknya 360 unit kios di pasar ini. Kalau bisa seluruhnya,” tutur Wapres.
Digitalisasi di pasar rakyat juga diingatkan akan terjadi. Karena itu, pedagang pasar perlu belajar memanfaatkan teknologi dan pengelola pasar perlu memfasilitasi para pedagang memasuki era digital. Pengelola pasar bahkan bisa membangun aplikasi, pangkalan data, serta memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk memasuki pasar daring ini.
Tak hanya itu, Wapres juga mengajak masyarakat Kota Pariaman dan sekitarnya memanfaatkan pasar secara optimal. ”Berbelanjalah di sini. Para pedagang dan pembeli berinteraksilah di sini, tentu dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan dan menjaga keasrian dan kebersihan pasar,” tambahnya.
Menteri Perdagangan M Lutfi, dalam sambutannya, juga menyarankan ada unit pengelola, misalnya berupa perusahaan umum daerah. Dengan demikian, pasar bisa tetap bersih, sehat, serta dalam jangka panjang terus nyaman dan menarik konsumen untuk berbelanja.
Pengelolaan yang baik akan membuat Pasar Pariaman mampu bersaing dengan pasar-pasar modern. Selain itu, lingkungan pasar yang baik juga akan membangkitkan kembali perekonomian di wilayah.
Revitalisasi pasar, ujar Lutfi, adalah bentuk kebijakan afirmasi pemerintah kepada pedagang pasar yang umumnya UMKM. Lebih lagi, Pasar Pariaman bisa didorong menjadi ikon wisata belanja di Kota Pariaman.
Kendati demikian, sebagai lokasi yang dekat pelabuhan dan mulai tumbuh sebagai kota wisata, keberadaan pasar basah dinilai perlu. ”Kekurangannya pasar basah. Di depan kami masih ada tanah pemda yang bisa digunakan sehingga kami usulkan kepada Menteri Perdagangan untuk dibangun pasar basah,” tutur Genius Umar.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah juga menyampaikan, di provinsi yang dipimpinnya terdapat 516 pasar rakyat. Namun, hanya 24 persen yang layak. Pemprov Sumbar juga memohon agar pemerintah pusat membangun lima pasar pada 2021. Kelima pasar itu adalah Pasar Serikat C Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar, Pasar Raya fase 7 Kota Padang, Pasar Kotobaru di Kabupaten Tanah Datar, Pasar Bawah Kota Bukittinggi, dan pasar basah Pasar Pariaman.