Sandiaga: Pemerintah Fokus Bantu 34 Juta Pekerja (2)
Sektor ekonomi kreatif juga berhadapan dengan pukulan pandemi Covid-19. Di tengah pandemi, upaya menjaga ekonomi kreatif, antara lain, melalui kegiatan berbasis dalam jaringan atau hibrida.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini/Agnes Theodora
·4 menit baca
Tahun ini ditetapkan PBB sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif. Indonesia sebagai bangsa yang kreatif bisa berperan besar dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berbincang dengan Kompas, Kamis (18/2/2021), menekankan, Indonesia punya semangat untuk mengangkat ”Bangga Kreatif Lokal”.
Berikut petikan wawancara dengan Sandiaga -yang tetap memakai masker selama wawancara berlangsung di kantornya- secara dalam jaringan.
PBB menetapkan 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif. Bagaimana strategi dan jurus pemerintah mengarusutamakan ekonomi kreatif dan mendorong pemulihannya?
Berhubung pandemi, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah kegiatan berbasis daring atau hibrida. Bagi kami, ini tantangan sekaligus peluang. Saya sudah terhubung dengan Kementerian Luar Negeri untuk memberi fasilitas penyelenggaraan beberapa kegiatan ekonomi kreatif. Tema besarnya inclusively creative. Kita Indonesia sangat kreatif, jadi mestinya kita mengambil peran yang jauh lebih besar. Tema lain adalah ketangguhan, keberlanjutan, dan penciptaan lapangan kerja.
Yang menarik, ada beberapa subsektor kita yang pandemic winner, yang harus terus kita genjot. Ada juga subsektor pandemic defensive, ini sektor apa saja yang perlu kita kembangkan, seperti digital dan gaming.
Tahun ini, kita akan buat beberapa acara sesuai tema itu di Bali, Labuan Bajo, dan Mandalika. Sebelum World Conference on Creative Economy 2022, kita mulai dulu. Kita perlu merangkul kementerian/lembaga lain dan melibatkan seluruh duta besar kita. Hal sesuai dengan semangat kita untuk mengangkat ”Bangga Kreatif Lokal”.
Kita Indonesia sangat kreatif, jadi mestinya kita mengambil peran yang jauh lebih besar.
Selain promosi, bagaimana strategi pemberdayaan bagi pelaku ekonomi kreatif? Sektor apa saja yang didorong?
Ada beberapa subsektor utama yang sudah masuk ekosistem daring, seperti kuliner dan mode. Animasi mulai membaik, gaming melesat. Untuk kerajinan tangan, film, dan penerbitan masih agar bergumul. Musik butuh waktu beradaptasi karena terkendala penyelenggaraan kegitan. Untuk sektor teknologi informasi, masih butuh beberapa insentif dari pemerintah.
Berapa stimulus yang akan diberikan untuk pelaku ekonomi kreatif?
Untuk ekonomi kreatif, terutama mikro, kita butuh Rp 3 triliun-Rp 3,5 triliun, di luar anggaran sektor pariwisata. Jadi, kalau mau digabung, untuk sektor parekraf seluruhnya butuh Rp 12 triliun-Rp 13 triliun.
Saya juga sedang menggagas suatu lembaga pendanaan di luar APBN yang disebut Dana Penyelamatan Sektor Pariwisata dan Ekraf. Mungkin di tahap awal bisa dibiayai Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun. Lembaga ini dikelola untuk menyelamatkan aset strategis yang kondisinya sebenarnya bagus, tetapi karena pandemi harus tiarap. Kita akan bantu restrukturisasi agar mereka punya napas lebih panjang.
Saya juga sedang menggagas suatu lembaga pendanaan di luar APBN yang disebut Dana Penyelamatan Sektor Pariwisata dan Ekraf.
Pihak-pihak itu siapa saja?
Saya sedang ajak bicara Danareksa dan BUMN lain. Kita di pemerintah sifatnya lebih koordinatif dan memfasilitasi, nanti mereka sendiri yang akan menggerakkan. Saya sudah dapat sinyal positif dari pemodal besar, seperti IFC (kelompok Bank Dunia), Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, beberapa lembaga multilateral, dan pemodal lainnya.
Program ini benar-benar lepas dari pembiayaan negara?
Saya melihatnya begitu karena negara berat sekali sekarang. Pembiayaan negara harus kita arahkan untuk layanan publik dan membantu masyarakat yang ada di kelompok ekonomi terbawah.
Sejauh mana keterlibatan pelaku usaha untuk pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif?
Keterlibatan Kamar Dagang dan Industri, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, serta asosiasi-asosiasi lain sangat aktif. Saya terhubung dari pelaku usaha kecil sampai pemilik hotel dan restoran. Mereka membawa beberapa usulan.
Di Bali, mereka mendorong Bali tourism board. Saya sudah bawa ke Pemulihan Ekonomi Nasional adalah program pinjaman lunak Rp 9,4 triliun jangka panjang 8-10 tahun. Nominal pinjaman Rp 1 miliar-Rp 50 miliar untuk usaha-usaha korporasi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa memperpanjang pembayaran gaji dan tidak harus merumahkan karyawan.
Program-program seperti itu dan padat karya yang kami dorong. Di Bali, kami mendorong 1.778 desa wisata, revitalisasi usaha, pengolahan sampah di Kuta, pelebaran jogging track di Sanur, penataan infrastruktur perdesaan di Ubud.
Pemerintah sangat concern dengan hal ini untuk memastikan kerusakan di sektor usaha tidak permanen.
Anda jadi berkantor di Bali?
Saya sudah berkegiatan di Bali. Kita punya kantor di Desa Kampial, Kabupaten Badung. Kalau tidak ada rapat dengan kementerian lain, saya biasanya di Bali. Tapi memang sepi banget, sedih juga. Setiap hari saya dapat laporan berapa orang yang masuk ke Bali. Dulu angkanya besar banget, sekarang untuk dapat 4.000 per hari saja masuk di Ngurah Rai susah sekali. Semoga ke depan bisa stabil dan kita segera pulih.