Program terobosan sektor perikanan yang akan digulirkan pemerintah 2021-2024 perlu dibarengi peta jalan pencapaian target yang jelas. Selama ini program serupa menghadapi hambatan, antara lain soal kesiapan benih unggul.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan sejumlah program terobosan di sektor perikanan tahun 2021-2024, antara lain peningkatan produksi perikanan budidaya berbasis riset dan pembangunan kampung perikanan budidaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Program itu dinilai perlu diikuti dengan peta jalan yang jelas.
Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Effendy Wong mengingatkan, program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu akan sulit terwujud jika tidak diimbangi peta jalan yang jelas, kepastian komoditas unggulan, kesiapan prasarana dan sarana produksi, serta kepastian pasar. Selama ini, pemerintah selalu mendorong peningkatan perikanan budidaya, tetapi pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan.
Salah satu hambatan terbesar dalam peningkatan produksi adalah kesiapan benih unggul. Hasil riset badan riset kelautan dan perikanan serta balai-balai perikanan belum mampu mendorong penyediaan benih unggul perikanan yang tahan penyakit.
Di sisi lain, peta jalan diperlukan untuk memastikan program peningkatan produksi, komoditas yang diunggulkan, jaminan kemudahan iklim usaha, serta akses pasar. Hambatan yang kerap muncul antara lain kesulitan perizinan. Dicontohkan, pemerintah merencanakan untuk memangkas izin usaha tambak udang dari 20 izin menjadi 1 izin, tetapi hingga kini belum terealisasi.
”Kalau tidak ada peta jalan (peningkatan produksi), persiapan benih unggul dan kepastian pasar, program terobosan akan sia-sia, seperti lagu lama,” kata Effendy, Senin (1/2/2021).
Pengembangan kampung perikanan budidaya tawar, laut, dan payau yang ditargetkan pada tahun 2021-2024 meliputi antara lain kampung lobster, lele, nila, kerapu, dan rumput laut. Upaya menggerakkan perikanan budidaya akan berbasis riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan laut dan sumber daya.
Secara terpisah, Direktur Badan Layanan Usaha Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) Syarif Syahrial mengemukakan, pihaknya akan menitikberatkan alokasi kredit untuk perikanan budidaya pada tahun 2021. Hingga tahun 2020, kredit usaha yang disalurkan pemerintah melalui BLU-LPMUKP sebesar Rp 705,28 miliar atau 97,28 persen dari target Rp 725 miliar.
”Penyaluran kredit tahun 2020 terkendala pandemi. Tahun ini, kami telah memperkuat sistem pendanaan secara daring yang berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kualitas tenaga pendamping untuk mengoptimalkan penyaluran kredit bagi sektor usaha kelautan dan perikanan,” kata Syahrial.
Jumlah penerima kredit BLU-LPMUKP tercatat 18.684 pelaku usaha. Realisasi kredit terbesar untuk usaha perikanan budidaya, yakni Rp 320,37 miliar untuk 5.599 orang. Sementara itu, realisasi kredit untuk penangkapan ikan tercatat Rp 213,69 miliar untuk 8.981 orang.
Dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR, pekan lalu, Trenggono mengemukakan, di sejumlah negara produsen perikanan, usaha perikanan budidaya menjadi andalan. Pihaknya sedang mengkaji mekanisme agar perikanan budidaya meningkat tajam dalam 10-15 tahun dan sebaiknya perikanan tangkap menurun. Selain itu, komoditas unggulan perikanan budidaya.
Pihaknya sedang menghitung skala ekonomi hulu-hilir untuk pengembangan kampung perikanan budidaya, meliputi bibit, pakan, pembinaan, dan panen. ”Setelah panen, sebisa mungkin ada industri yang melakukan pengolahan untuk kepentingan pasar lokal dan ekspor,” katanya.