Aplikasi Charge.IN Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Aplikasi PLN Charge.IN diluncurkan untuk memberi sejumlah kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Upaya ini ditujukan mendukung pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

KOMPAS/EDDY HASBY

Pengisisan baterai Hyundai Kona Electric di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS — PT PLN (Persero) meluncurkan aplikasi Charge.IN untuk mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Aplikasi tersebut ditujukan memudahkan pemilik kendaraan listrik dalam hal pengisian daya.

Aplikasi Charge.IN dapat menunjukkan lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum ataupun besaran pengisian daya. Aplikasi itu juga mempermudah pembayaran dengan menggunakan dompet digital LinkAja.

”Hal ini tentu sangat kami apresiasi sebagai terobosan untuk memudahkan masyarakat segera beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana saat meluncurkan aplikasi PLN Charge.ID secara virtual, Jumat (29/1/2021).

Menurut Rida, Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun strategi besar energi nasional. Di dalam strategi tersebut, salah satu upaya meminimalkan impor bahan bakar minyak adalah dengan mendorong program kendaraan listrik.

Kompas

Proyeksi Populasi Kendaraan Listrik

Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 akan ada sekitar 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik. Upaya tersebut diharapkan dapat menggantikan konsumsi bahan bakar minyak sekitar 77.000 barel per hari. ”(Penurunan konsumsi BBM) Itu sekaligus (diharapkan dapat) menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton karbon dioksida ekuivalen,” kata Rida.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Kementerian ESDM pun sudah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai.

Baca juga: Program Kendaraan Listrik Dipercepat

Sesuai kedua regulasi tersebut, kata Rida, PLN mendapat penugasan sebagai ujung tombak penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik. Infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai terdiri dari dua jenis, yakni stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.

”Ada rencana penambahan hingga 24.720 unit untuk sepuluh tahun ke depan. Untuk diketahui, hingga saat ini telah terbangun 100 charging station pada 70 lokasi,” ujar Rida.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Pertamina, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2020).

Stasiun pengisian itu tersebar di stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, dan area peristirahatan sepanjang jalur tol.

Pada peluncuran aplikasi Charge.IN itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya berharap PLN bisa menjadi lokomotif pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. ”Dan (PLN juga diharapkan) terus mengembangkan kemudahan-kemudahan layanan dan fasilitas bagi masyarakat,” ujar Budi.

Baca juga: Stasiun Penukaran Baterai Topang Ekosistem Kendaraan Listrik

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan beberapa regulasi terkait kendaraan bermotor listrik. Salah satu regulasi berkaitan dengan penyiapan berbagai infrastruktur bidang pengujian tipe kendaraan bermotor.

”Kementerian Perhubungan melibatkan pihak swasta sebagai investor untuk mengembangkan fasilitas pengujian tipe dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha),” kata Budi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tangkapan layar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada peluncuran aplikasi Charge.IN, Jumat (29/1/2021).

Dia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, mendukung program kendaraan bermotor listrik. ”Pengadaan kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan, baik kendaraan operasional maupun bantuan angkutan umum massal, akan diarahkan ke penggunaan kendaraan bermotor listrik,” katanya.

Kementerian Perhubungan juga mendorong penggunaaan angkutan umum berbasis tenaga listrik dengan memberikan insentif dan regulasi. ”Sebagai tahap awal penggunaan transportasi ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk Transjakarta, Damri, dan berbagai angkutan kota yang lain,” kata Budi.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menuturkan, pihaknya akan terus berupaya memberi layanan terbaik bagi pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. ”Baik melalui aplikasi Charge.IN maupun aplikasi PLN Mobile karena ke depan (kedua) aplikasi ini akan saling terkoneksi dan juga tersinkronisasi,” ujarnya.

Baca juga: OJK Dorong Perbankan ”Hidupkan” Industri Kendaraan Listrik