Dasar-dasar transformasi ekonomi akan diletakkan tahun ini agar Indonesia tidak tertinggal tren perekonomian global yang berubah semakin cepat akibat pandemi.
Oleh
Agnes Theodora
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Meskipun pandemi Covid-19 belum usai, pemerintah akan memulai langkah awal transformasi ekonomi pada 2021. Pergeseran tren perekonomian global mengharuskan Indonesia segera bertransformasi menuju ekonomi hijau. Reformasi di bidang kesehatan dan perlindungan sosial akan menopang pemulihan ekonomi pascapandemi.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, peletakan dasar-dasar transformasi ekonomi akan dimulai tahun ini agar Indonesia tidak tertinggal tren perekonomian global yang berubah semakin cepat akibat pandemi.
Perkembangan teknologi dan kebangkitan kesadaran negara-negara maju membuat tren ekonomi di masa mendatang akan bergeser menuju ekonomi hijau. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menganulir kebijakan pendahulunya dan segera meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) akan memengaruhi tren ekonomi global yang lebih hijau ke depan.
”Ekonomi yang bersih, penggunaan energi baru dan terbarukan, secara bertahap harus kita lakukan. Apalagi, pada 2030, sebagian besar negara bekas Eropa Barat hanya mau menerima barang impor dari negara-negara yang menggunakan energi blue sky,” kata Suharso dalam acara Kompas100 CEO Forum bertema ”Let’s Collaborate: Rising in Pandemic Era” yang digelar secara daring dan luring, Kamis (21/1/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menekankan transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi hijau dan ekonomi digital, mengikuti tuntutan dunia. Prasyarat produk hijau antara lain rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusif secara sosial dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Suharso mengatakan, untuk mencapai akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi pascapandemi, pemerintah menjadikan reformasi kesehatan dan perlindungan sosial sebagai strategi utama. Tahun 2021 menjadi momentum untuk reformasi besar, khususnya di bidang kesehatan.
Untuk mencapai akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi pascapandemi, pemerintah menjadikan reformasi kesehatan dan perlindungan sosial sebagai strategi utama.
Untuk itu, pemerintah telah menjadikan reformasi sistem kesehatan sebagai prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. ”Pandemi ini mengingatkan kita bahwa ternyata kita punya sistem kesehatan yang tidak adaptif, yang tidak kuat kalau kita dihantam pandemi,” kata Suharso.
Pemulihan ekonomi tidak bisa dicapai tanpa penanganan pandemi dan reformasi di bidang kesehatan. Suharso mengibaratkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai angsa yang hanya bisa terbang ketika dua sayapnya seimbang. ”Jadi, kita mengatasi pandemi, tetapi di saat yang sama, pemulihan ekonomi juga harus kita lakukan,” ujarnya.
Reformasi kesehatan
Reformasi kesehatan itu meliputi aspek pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta peningkatan rumah sakit dan layanan kesehatan. Reformasi juga mencakup ketahanan kesehatan (health security), pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang mengusulkan agar Bappenas menerapkan perencanaan terukur untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor layanan kesehatan. Rasio antara dokter, mantri, bidan, atau perawat dengan jumlah masyarakat yang dilayani harus seimbang.
”Saat ini kami melihat dokter yang bisa melayani masyarakat masih sangat terbatas, mungkin hanya 1 dokter untuk 100.000 orang. Hal ini harus menjadi bagian dari strategi perencanaan nasional ke depan,” katanya.
Suharso mengatakan, rencana menambah jumlah dokter umum dan dokter spesialis sudah masuk dalam rencana pemerintah. Ia mengakui, saat ini rasio dokter dan perawat terhadap jumlah penduduk di titik-titik layanan publik masih sangat rendah. Hampir 60 persen dokter juga terpusat di Pulau Jawa.
Hasil kajian Bappenas menunjukkan, pembenahan dan pengembangan sistem kesehatan akan berdampak pada peningkatan output perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di sektor lain. Setiap peningkatan Rp 1 output pada sektor kesehatan akan menciptakan peningkatan total output perekonomian sebesar Rp 2,7.
Sementara, setiap penciptaan satu kesempatan kerja di sektor kesehatan akan menciptakan tambahan kesempatan kerja secara total sebesar 1,7 di sektor perekonomian lainnya. ”Inilah mengapa betapa pentingnya kita menyehatkan sistem kesehatan kita,” kata Suharso.
Peran swasta
Peran swasta dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi sangat krusial. Suharso mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), komponen paling penting yang menggambarkan kontribusi sektor non-negara datang dari pajak. Ketika penerimaan pajak turun, dengan sendirinya defisit APBN akan naik.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, komponen paling penting yang menggambarkan kontribusi sektor nonnegara datang dari pajak.
Selama pandemi, defisit APBN terus meningkat karena kondisi penerimaan negara dari pajak menurun, sementara belanja meningkat. Pada 2020, pemerintah mematok target defisit APBN sebesar 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, secara bertahap, pemerintah menargetkan defisit terus menyusut. Pada 2023, target defisit turun hingga 3 persen terhadap PDB.
Suharso mengatakan, target itu sulit dicapai tanpa peran sektor swasta. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci penting dalam pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi. ”Kita sekarang dikunci, sampai 2023 defisit harus sudah kembali di bawah 5 persen, maksimal 3 persen. Itu terus terang berat sekali. Kalau kita mau turunkan (defisit), artinya pajak harus naik. Kalau pajak naik, kontribusi dari sektor nonnegara harus semakin besar,” katanya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk mencapai visi besar transformasi ekonomi, investasi dan industri harus berorientasi pada aspek hilirisasi yang bernilai tambah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesehatan. Menurut Bahlil, 80-90 persen alat kesehatan Indonesia masih berasal dari impor.
”Bagi pengusaha impor senang karena untungnya besar. Sebagai mantan pelaku, kita tahu betul mainan ini ada di mana,” kata Bahlil.
Untuk mencapai visi besar transformasi ekonomi, investasi dan industri harus berorientasi pada aspek hilirisasi yang bernilai tambah.
Untuk itu, pemerintah akan memberi insentif lebih bagi para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal dan membangun industri kesehatan di Indonesia. ”Sekarang ini, untuk memajukan industsri kesehatan, kita kasih insentif, siapa yang mau berinvestasi dan bangun industri kesehatan, kita kasih tax holiday yang lebih besar,” katanya.
Sektor lain yang akan menjadi prioritas pemerintah adalah sektor pertambangan dan industri otomotif. Selain bernilai besar, sektor itu juga diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja di tengah angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi.
Tahun ini, ada empat perusahaan yang berencana membangun pabrik di Indonesia. Pertama, LG Energy Solution Ltd dengan nilai investasi 9,8 miliar dollar AS untuk membangun industri baterai terintegrasi. Kedua, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) yang berencana membangun industri baterai terintegrasi dengan nilai investasi penanaman modal asing mencapai 5,2 miliar dollar AS. Ketiga, BASF yang berencana membangun industri prekursor dan katoda. Keempat, Tesla Inc yang akan membuat ekosistem industri mobil listrik.