Kinerja Ekonomi Bergantung pada Kedisiplinan Masyarakat

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menunggu bus Transjakarta seusai pulang kerja di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021). Tingginya angka harian kasus positif Covid-19 di Tanah Air serta temuan varian baru virus SARS-Cov-2 yang disebut lebih cepat menular membuat pemerintah memutuskan untuk menarik rem darurat. Pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah, terutama di Pulau Jawa dan Bali, akan kembali diperketat pada 11-25 Januari mendatang.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kembali mengetatkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Jawa-Bali. Kinerja perekonomian Indonesia turut bergantung pada penegakan kedisiplinan masyarakat selama periode tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani memgatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada efektivitas dan lamanya pengetatan PSBB. Jika berkepanjangan, disrupsi pada penawaran dan permintaan akan terjadi kembali.

Efektivitas PSBB salah satunya bergantung pada penegakan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. ”Pengendalian kerumunan di tiap ruang publik perlu dilakukan. Misalnya, dengan menempatkan petugas-petugas yang menegakkan kepatuhan masyarakat di titik-titik tersebut,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Ketua Centre for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia Hasbullah Thabarany menilai, tantangan PSBB kali ini ialah masyarakat sudah lelah terhadap pandemi. Padahal, kebijakan Indonesia yang memberikan kewenangan pergerakan pada penduduk secara terbatas membutuhkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat yang tinggi.

Tantangan ini dapat diatasi dengan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penegakan disiplin antara pemerintah-pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Orientasi pengetatan PSBB dan kebijakan pendisiplinan masyarakat mesti berada dalam satu visi.

Tantangan PSBB kali ini ialah masyarakat sudah lelah terhadap pandemi.

Kompas/Priyombodo

Pedagang makanan melayani pembeli di kawasan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, penegakan protokol menjaga jarak fisik, mencuci tangan, dan mengenakan masker mesti disertai sanksi, khususnya di tempat umum yang pengawasannya longgar, seperti pasar tradisional. Desain kebijakan PSBB ini tak cukup apabila hanya mengandalkan kesadaran masyarakat.

Pengetatan PSBB juga berdampak pada kinerja ekonomi di triwulan I-2021. ”Pada triwulan I, kontraksi ekonomi dapat terjadi. Akan tetapi, kontraksi ini akan terkompensasi kembali pada triwulan-triwulan berikutnya. Salah satu kuncinya ialah pengendalian kasus Covid-19,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 tumbuh minus 3,49 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pada triwulan sebelumnya, perekonomian nasional tumbuh minus 5,32 persen.

Baca juga: Pastikan Keberhasilan Pembatasan Kegiatan

Sejumlah aktivitas perekonomian dapat meredam tekanan pengetatan PSBB pada perekonomian. Faisal menyebutkan, perkembangan kebijakan vaksinasi beserta distribusinya dapat mendorong keyakinan masyarakat kelas menengah ke atas untuk berbelanja.

Selama pemberlakuan pengetatan PSBB, pemerintah harus memastikan kelancaran distribusi, khususnya antara daerah produksi hasil pertanian dan perkotaan yang permintaannya tinggi. ”Apabila distribusi ini terputus, terdapat dampak ganda yang menekan petani karena produknya tak terserap dan konsumen lantaran harga yang tinggi,” katanya.

Baca juga: Pembatasan Sosial Tidak Efektif Tanpa Tes, Lacak, dan Isolasi

Faisal menambahkan, penguatan transaksi dan belanja digital juga perlu menyertai pengetatan PSBB karena permintaan masyarakat di kanal dalam jaringan relatif terjaga. Langkah ini perlu dioptimalkan oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, utamanya yang aktivitasnya mengandalkan produksi dan penjualan barang.

Sejumlah aktivitas industri juga dapat berjalan sesuai dengan aturan Kementerian Perindustrian. ”Agar aktivitas industri dapat berdampak pada perekonomian nasional, produktivitas tenaga kerja mesti ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan permintaan, tetapi jumlah pekerja di jam operasional berkurang,” kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar.