Apindo melihat ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan jika RUU ”omnibus law” Kesehatan disahkan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga terancam menurun dan independensi BPJS Kesehatan terganggu.

Tak cukup menunggu terobosan pemerintah, industri perlu berinisiatif mengembangkan sumber daya manusia. Dunia usaha pun meluncurkan pusat kajian dan agregator untuk mendorong strategi pengembangan SDM yang terarah.

Ketertarikan dunia usaha untuk berinvestasi di ibu kota negara baru sebatas minat, belum dituangkan dalam bentuk komitmen investasi. Risiko ketidakpastian dinilai masih terlalu besar.

Kenaikan harga BBM diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya harga produk dan jasa di tingkat konsumen. Meski demikian, kenaikan harga diyakini tetap terkendali dan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

Aturan pembayaran THR keagamaan sedang disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang membaik. Agar isu THR tidak selalu menjadi masalah yang berulang setiap tahun, pengawasan ketenagakerjaan harus diperkuat.

Polemik terkait kenaikan 5,1 persen upah minimum Provinsi DKI Jakarta belum usai. Komisi B DPRD DKI Jakarta siap memfasilitasi pertemuan Apindo, Kepala Disnakertrans, dan buruh.

Pengusaha dan pekerja di Jawa Timur menolak penetapan upah minimum kabupaten/kota meski dengan sudut pandang berbeda.

Surabaya mengajukan nilai berbeda untuk penetapan upah minimum kota karena mencoba mengakomodasi aspirasi pengusaha dan pekerja. Kewenangan menetapkan UMK Surabaya berada di Gubernur Jawa Timur.