Pelabuhan Patimban Diharapkan Topang Distribusi Barang

Selain menopang ekspor impor, Pelabuhan Patimban diharapkan mendukung distribusi barang di Tanah Air. Pada tahap pertama, pembangunannya ditargetkan rampung tahun 2021 dan secara keseluruhan pada tahun 2027.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Pembangunan pelabuhan ini ditargetkan selesai pada 2027.

JAKARTA, KOMPAS — Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi regional ataupun nasional. Selain untuk kegiatan ekspor impor, pelabuhan yang kini masih dalam proses pembangunan diharapkan mendukung distribusi barang ke penjuru Tanah Air.

Oleh karena itu, koneksi pelabuhan dengan kawasan pengembangan ekonomi menjadi kunci. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (16/11/2020), mengatakan, Pelabuhan Patimban direncanakan terbangun menyeluruh pada 2027. Keberadaannya diharapkan menopang kawasan-kawasan industri, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

”Selain itu, Patimban juga untuk menopang kegiatan distribusi ke seluruh wilayah di Indonesia,” kata Budi Karya pada dialog publik secara daring bertajuk ”Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Ekonomi Daerah”.

Sebagai gambaran, saat ini industri otomotif berkembang di Karawang dan sekitarnya. Keberadaan Pelabuhan Patimban dinilai akan memberi kemudahan bagi sektor industri otomotif.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tampilan layar saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi sambutan pada dialog publik secara daring bertajuk ”Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Ekonomi Daerah”, Senin (16/11/2020).

Pada tahap pertama, pembangunan terminal peti kemas seluas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 unit peti kemas 20 kaki (TEUs) dan terminal kendaraan seluas 25 hektar berkapasitas 218.000 mobil utuh dijadwalkan selesai tahun 2021.

Pembangunan berikutnya, terdiri tiga segmen, yakni 66 hektar terminal peti kemas dengan kapasitas kumulatif 3,75 juta TEUs, terminal berkapasitas 600.000 mobil utuh, dan terminal ro-ro dijadwalkan selesai tahun 2023.

Tahap selanjutnya, direncanakan tahun 2024-2025, akan memperbesar terminal peti kemas dengan kapasitas kumulatif menjadi 5,5 juta TEUs. Lalu, pada 2027, total kapasitas kumulatif terminal peti kemas akan menjadi 7,5 juta TEUs.

Pada 2027, total kapasitas kumulatif terminal peti kemas Pelabuhan Patimban akan menjadi 7,5 juta TEUs.

Baca juga: Pelabuhan Patimban Ditargetkan Beroperasi Akhir November

Budi Karya menuturkan, Patimban, Kertajati, dan Cirebon adalah tiga titik berpotensi yang dinilai berprospek cerah. ”Logistik internasional bisa didistribusikan dari Kertajati dan Patimban. Cirebon menjadi tujuan destinasi wisata yang baik,” ujarnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, saat ini Jabar baru memiliki dua metropolitan. Pertama, Bodetabek yang mencakup Bogor, Depok, dan Bekasi. Metropolitan kedua adalah Bandung Raya.

”Rebana adalah konsep metropolitan ketiga, di mana kami ingin membangun sebuah kawasan yang tidak hanya kumpulan pabrik atau industri, tetapi kota tempat orang tinggal, bekerja, dan berekreasi di satu tempat,” ujar Ridwan.

HUMAS PEMPROV JABAR

Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan konferensi video terkait pembangunan Pelabuhan Patimban bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (7/8/2020).

Di dalam metropolitan Rebana ada 13 kota industri baru yang salah satunya adalah Patimban. ”Rebana dengan 13 kota industrinya adalah mesin ekonomi Jawa Barat yang akan menghasilkan 4,3 juta lowongan pekerjaan dalam 10-30 tahun,” kata Ridwan.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar memberi masukan agar nantinya ada badan pengelola transportasi di metropolitan Rebana. Badan ini seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

”Jalur transportasi kereta api barang juga kami harapkan, yakni dari pabrik-pabrik di kawasan langsung menuju ke pelabuhan,” kata Sanny.

Menurut Sanny, koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga dibutuhkan agar ada sinkronisasi dalam mengintegrasikan pembangunan akses berupa jalan tol, jalur kereta api barang, dan penumpang untuk menghubungkan bandara, pelabuhan, serta aset lainnya di masing-masing wilayah pengembangan ekonomi daerah.