Menteri Koperasi dan UKM mengajukan program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro dilanjutkan pada 2021 dan ditambah jumlah penerimanya. Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada 2020 menjangkau 12 juta usaha mikro.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyatakan sudah mengajukan agar program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro dilanjutkan pada 2021 dan ditambah jumlah penerimanya. Penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada 2020 menjangkau 12 juta usaha mikro di Indonesia.
Hal itu dikatakan Teten serangkaian penyerahan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (14/11/2020). Kepada wartawan seusai acara penyerahan BPUM secara simbolis bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Teten menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan agar pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia menjadi program utama.
Bantuan presiden ini akan saya pakai untuk menambah modal usaha agar kami dapat bertahan di masa pandemi. (Widiani)
Teten menyebutkan, pihaknya sudah mengajukan pada DPR agar program BPUM kembali dilanjutkan pada 2021 dengan jumlah usaha mikro penerima program ditambah, dari 12 juta unit usaha pada 2020 menjadi 20 juta unit usaha pada 2021. Dengan penambahan tersebut, alokasi anggaran untuk program BPUM juga akan bertambah dari Rp 28,8 triliun menjadi Rp 48 triliun tahun depan.
BPUM merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program BPUM bertujuan membantu pembiayaan UMKM yang belum pernah mendapat pinjaman dari bank (unbankable). Sejak diluncurkan Agustus lalu, program BPUM dinyatakan menjangkau 12 juta unit usaha mikro dengan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap usaha. Penyaluran BPUM melalui tiga bank, di antaranya Bank BRI dan BNI.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Wayan Mardiana, terdapat 131.693 usaha mikro di Bali yang sudah divalidasi sebagai penerima program BPUM. Setiap usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan UKM mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta sehingga nilai total bantuan presiden yang dikucurkan di Bali mencapai Rp 316 miliar lebih. Adapun penyaluran BPUM melalui BNI dan Bank BRI.
Ni Putu Widiani (27) menyatakan, program BPUM membantu dirinya untuk menjaga kelangsungan usaha dagangnya yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pedagang bahan kebutuhan pokok dari Kabupaten Klungkung itu menerima BPUM Rp 2,4 juta yang disalurkan melalui BNI.
Widiani menyatakan, dirinya belum mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena menilai usahanya masih tergolong mikro kecil.
Widiani mengaku pendapatan dari usaha dagangnya anjlok, dari rata-rata Rp 3 juta per bulan sebelum pandemi Covid-19 menjadi sekitar Rp 1 juta per bulan sejak terdampak pandemi Covid-19. ”Bantuan presiden ini akan saya pakai untuk menambah modal usaha agar kami dapat bertahan di masa pandemi,” kata Widiani ketika ditemui di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Sabtu.
Menurut Titin Kartini dari BNI, BNI mendukung program pemerintah melalui penyaluran BPUM tersebut. Titin menambahkan, BNI bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyalurkan program BPUM.
”Ini program pemerintah yang bertujuan membantu pengusaha yang terdampak pandemi. Kami mendukung program pemerintah ini,” kata Titin seusai acara penyerahan BPUM tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, program BPUM adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Pemprov Bali dan pemerintah daerah di Bali sudah menyalurkan bantuan kepada koperasi di Bali dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Sementara program BPUM itu diharapkan dapat membantu kalangan usaha mikro di Bali yang juga terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan menjalankan usaha kecilnya. ”Ini luar biasa hadiah dari Presiden melalui Menteri Koperasi dan UKM,” kata Koster setelah acara penyaluran BPUM itu.
Ketika memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan pemerintah kepada pelaku usaha mikro itu, Teten menyatakan, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kondisi ekonominya. Tekanan ekonomi yang sedang dihadapi Bali lebih dalam ketimbang kontraksi ekonomi secara nasional.
Teten mengatakan, pemerintah memperhatikan Bali, antara lain, karena Bali menjadi ruang pamer Indonesia. Bali juga dinyatakan berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, terutama kontribusi dari sektor pariwisata. Teten menyebutkan, UMKM di Bali menjadi penunjang industri pariwisata.