Pandemi Bukan Saat untuk Berdiam Diri

KOMPAS/MEDIANA

Suasana pertemuan investor dan perusahaan rintisan bidang teknologi yang dikemas mirip ”speed dating” di acara Nexticorn International Summit 2019, di Jimbaran Hub, Badung, Bali. Dalam pertemuan yang berdurasi sekitar 20 menit di area Junggle Play Jimbaran Hub milik Jimbaran Hijau, usaha rintisan melakukan presentasi di hadapan investor agar memperoleh pendanaan.

Desa mawa cara, negara mawa tata

”Indonesia selalu mampu keluar dari krisis dan menjadi lebih baik. Kita akan berjuang dalam menghadapi situasi hari ini dengan semangat yang sama,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) di Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian nasional. Bangsa ini berulang kali mampu melewati adangan krisis: politik, sosial, dan ekonomi; juga  pandemi, serta tampil menjadi lebih kuat, solid, dan kokoh sebagai bangsa, terutama di bidang perekonomian.

Belajar dari sejarah itu yang membuat optimisme pada diri pemerintah, termasuk Menkeu. Respons sebuah bangsa menghadapi krisis beragam. ”Kita bisa terus-menerus menyalahkan satu sama lain atau suatu negara melihat suatu krisis sebagai kesempatan untuk mampu memformulasikan Langkah yang tepat kemudian membangun negaranya,” ujar Sri Mulyani lagi.

Optimisme itu menjadi modal pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional seusai mengalami kontraksi yang dalam, sebagai akibat pandemi, pada kuartal II tahun ini, sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen pada periode itu.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi masih akan terjadi.

Kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh positif: 2,97 persen. Pandemi Covid-19 yang baru mulai membuat untuk kali pertama, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi negeri ini pada awal tahun itu di bawah 5,0 persen, dan terperosok pada angka minus, bukan hanya pada kuartal II tahun ini, tetapi juga pada kuartal III. Bank  Dunia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi negatif 1,6 persen hingga negatif 2,0 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi masih akan terjadi.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menyatakan negeri ini memasuki resesi. Namun, resesi bukan berarti semuanya terhenti. Langit runtuh, dan semuanya terhenti. Pemerintah Bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai lembaga serta warga melakukan berbagai Langkah dan kebijakan, terutama untuk melindungi kelompok yang paling terdampak krisis. Salah satu yang menjadi perhatian utama pemerintah, adalah penjagaan daya hidup masyarakat, khususnya di bidang keuangan, termasuk dengan merestrukturisasi kredit dan pemberian bantuan langsung.

Baca juga: Hadapi Tiga Guncangan, Perekonomian RI Diproyeksikan Minus 2 Persen

Pada awal penanganan pandemi, pemerintah menaikkan anggaran stimulus perekonomian dari Rp 405 triliun menjadi Rp 695 triliun. Program kesehatan penanggulangan pandemi diberi anggaran Rp 87,5 triliun, program membantu masyarakat terdampak mendapatkan anggaran Rp 203,9 triliun, dan untuk program menggerakkan lagi perekonomian nasional disiapkan dana Rp 403,82 triliun. Anggaran itu ditebar untuk program bantuan sektoral dan pemerintah daerah Rp 106,05 triliun, Rp 123,47 triliun untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), insentif bagi dunia usaha Rp 120,6 triliun, dan untuk koperasi juga disiapkan bantuan dengan anggaran Rp 53,7 triliun.

OJK memperkuat upaya pemerintah itu dengan mengenalkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Dengan adanya bantuan itu, rakyat dan dunia usaha diharapkan bisa bertahan menghadapi pandemi, bahkan bertumbuh. Perekonomian nasional menggeliat kembali, warga memiliki penghasilan, dan pada gilirannya bisa menjaga kesehatannya pula. OJK memperkuat upaya pemerintah itu dengan mengenalkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program yang mendorong penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dan didukung penggunaan sarana teknologi informasi.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Laju pertumbuhan ekonomi triwulanan 2017-2020. Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Nunung Nuryartono menyebutkan, fakta empiris akses terhadap jasa keuangan dapat meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi. Semua itu mampu membawa ekonomi tumbuh berkualitas. Pandemi Covid-19 membuat perekonomian dan kehidupan sebagian besar masyarakat surut. Namun, wabah ini juga menjadi peluang lebih cepat mendorong inklusi keuangan ketika pemerintah menyediakan anggaran pemulihan kegiatan UMKM serta bantuan sosial (Kompas, 26/10/2020).

Tak mungkin berdiam

Bantuan pemerintah dan optimisme yang ditebarkan dalam menghadapi pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama dan keterlibatan dari seluruh anak bangsa, agar Indonesia dapat keluar dari krisis gegara virus korona, yang berujung resesi. Tak bisa hanya pemerintah dan lembaga negara yang bekerja, tetapi masyarakat membisu, hanya menikmati bantuan atau proteksi dari negeri. Bangsa ini sudah terkenal dengan semangat gotong royong, dan saiyeg saekapraya bebarengan nyambut gawe (satu tekat satu tujuan bekerja bersama) ikhlas dan legawa. Tak boleh ada yang berpangku tangan saja.

Keyakinan bangsa ini akan mampu keluar dari krisis gegara pandemi, bahkan diperkirakan tahun 2021 perekonomian nasional bertumbuh positif, seperti perkiraan BI sebesar 4,8-5,8 persen, juga tergambar dalam temu media secara virtual yang digelar pengurus Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), Senin (2/11/2020) lalu. Kata kuncinya pun sama, yaitu semua pihak harus bersedia berkolaborasi serta memberikan kontribusinya yang optimal. Rakyat menunjukkan karya nyatanya secara kreatif dan inovatif; pemerintah, termasuk OJK memberikan perlindungan hukum, regulasi yang memungkinkan prakarsa di masyarakat itu terlahir dan berkembang. Inovasi, kerja cerdas, dan kolaborasi dari warga negeri ini, yang didukung dengan teknologi, akan membuat Indonesia keluar dari pandemi.

”Pandemi tidak mungkin membuat semua orang harus berdiam diri. Kita tak mungkin diam saja. Nggak mungkin stop. Banyak startup (usaha rintisan) bagus dan menunggu pendanaan. Kita harus bisa memaksimalkan kondisi krisis ini. Kalau hanya diam, akan menyesal ketika nanti pandemic selesai,” ingat Chief Executif Officer (CEO) BRI Ventures Nicko Widjaja dalam temu media itu.

Pandemi tak harus membuat masyarakat dan dunia usaha berdiam diri juga dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Amvesindo Andreas Surya. ”Inilah saatnya untuk membeli (dan berinvestasi),” ujarnya.  Perusahaan modal ventura, menurut aturan OJK, adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

Nicko menambahkan, pada saat pandemi ini perusahaan yang dipimpinnya tetap melakukan penyertaan modal pada delapan usaha rintisan. Selain itu, tetap mendukung dan membantu usaha rintisan yang dipegangnya, sehingga tetap bertahan pada saat krisis, bahkan mungkin saja berkembang. Perusahaan modal ventura (PMV) yang dipimpinnya tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, sehingga bisa bersama-sama keluar sebagai pemenang saat krisis.

Pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan kreativitas dan inovasi dari anak negeri, termasuk dengan melahirkan usaha rintisan di berbagai bidang.

Dalam temu media itu, juga terungkap PMV lokal masih terus mencari usaha rintisan untuk dibiayai. Pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan kreativitas dan inovasi dari anak negeri, termasuk dengan melahirkan usaha rintisan di berbagai bidang. Wakil Ketua Amvesindo William Gozali menjelaskan, hingga kuartal III-2020 pendanaan untuk usaha rintisan di Indonesia sekitar 1,92 miliar dollar AS untuk 52 usaha. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,96 miliar dollar AS untuk 113 usaha rintisan.

Penurunan pendanaan itu bukan karena tak ada yang akan dibiayai, atau PMV juga dilanda krisis, tetapi umumnya gegara penundaan usaha. Usaha rintisan di Indonesia yang tetap mendapatkan pendanaan di tengah pandemi adalah perusahaan yang berperan dalam digitalisasi UMKM. Usaha rintisan yang pada masa pandemi ini mendapatkan pendanaan terbesar, adalah teknologi finansial (tekfin), teknologi pendidikan (edutech), software as a services (saas), retail baru, logistik, dan perdagangan elektronik (e-commerce).

TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Pendanaan usaha rintisan di Indonesia.

Data Amvesindo menunjukkan, pendanaan untuk usaha rintisan di Indonesia hingga kuartal III tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2018, yang hanya sekitar 1,47 miliar dollar AS untuk 71 usaha. Hingga kuartal III tahun 2020, pendanaan masih banyak diberikan kepada usaha rintisan yang bergerak di bidang tekfin. Namun, yang mendapatkan dana terbesar di masa pandemi ini, adalah usaha rintisan bidang pangan, yakni Kopi Kenangan yang meraih penyertaan modal sekitar 109 juta dollar AS.

Selain mendapatkan pendanaan dari PMV, sejumlah usaha rintisan di negeri ini justru pada saat pandemi mencari tambahan modal dengan melantai di bursa, seperti disampaikan CEO Cashlez Tee Teddy Setiawan. Selain mencoba mencari tambahan modal, tak boleh dilupakan agar tetap hidup di masa pandemi, bisa berkembang, usaha rintisan harus terus berinovasi, termasuk dalam layanannya kepada masyarakat. Pemerintah, khususnya OJK diharapkan memberikan dukungan dengan regulasi yang memungkinkan usaha rintisan dan PMV dapat berkembang.

Baca juga : Krisis Menyimpan Peluang untuk Usaha Rintisan Indonesia

Ketua Umum Amvesindo Jefri R Sirait menambahkan, Indonesia masih menjadi wilayah yang paling menarik di kawaaan Asia Tenggara untuk mendapatkan penyertaan modal, terutama di bidang usaha rintisan. Walaupun secara internasional diperkirakan pada 2020 pendanaan di bidang usaha digital menurun sekitar 20 persen, Indonesia tetap meraih pendanaan yang terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura yang mendapatkan pendanaan sekitar 447 juta dollar AS, Thailand (176 juta dollar AS), dan Vietnam yang meraih sekitar 160 juta dollar AS. Namun, pengembalian pendanaan yang macet, atau nonperforming fund (NPF) meningkat dari 3,8 persen tahun 2019 menjadi 4,8 persen pada tahun ini.

Industri modal ventura, lanjut Jefri, terus mengalami pertumbuhan aset dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kebijakan OJK yang mendorong tumbuhnya PMV di negeri ini, adalah tepat dan perlu terus dikembangkan. Dibandingkan tahun lalu, pada tahun 2020 ini aset PMV, termasuk di daerah tumbuh sekitar 19 persen, sehingga hingga total nilainya tak kurang dari Rp 19,65 triliun. Dibandingkan tahun 2018, ada peningkatan aset PMV hingga 58,72 persen. Industri modal ventura masih bisa tumbuh.

OJK mencatat saat ini ada 61 perusahaan modal ventura. Namun, anggota Amvesindo telah mencapai 75 perusahaan, termasuk perusahaan tekfin yang juga memberikan pendanaan. Pembiayaan dan penyertaan modal ventura, yang terdaftar di OJK, hingga April 2020 tidak kurang dari Rp 13,04 triliun atau tumbuh 37,38 persen. Bisnis modal ventura ditopang pembiayaan bagi hasil dengan portofolio sebesar 77 persen serta lini penyertaan saham dan  obligasi konversi sebesar 19 persen dan empat persen.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Founder Tokopedia Leontius Alpha Edison (baju hitam) hadir di acara Ngeteh Sore Bersama Kompas di Jakarta, Selasa (21/1/2020) yang membahas masa depan bisnis rintisan/startup di Indonesia.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B OJK Bambang W Budiawan mengingatkan, modal ventura dibentuk untuk menyalurkan pembiayaan usaha atau penyertaan modal bagi usaha produktif atau ide pengembangan usaha produktif. OJK mendorong PMV tak hanya melakukan pembiayaan, tetapi dengan pola penyertaan saham. Sesuai Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2015, PMV didorong melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara selama 10 tahun, bisa diperpanjang maksimal 10 tahun, dan sekurang-kurangnya mencapai 15 persen hingga akhir tahun.

Menurut Bambang, Juni lalu di Jakarta, setelah penyertaan modal yang bersifat sementara, PMV harus mendorong perusahaan pasangan usahanya untuk melakukan divestasi. PMV tidak lagi menjadi pengendali dari mitranya. Hingga April lalu, PMV bisa meningkatkan portofolio penyertaan sahamnya menjadi 19 persen.

Desa jadi harapan

Dalam catatan Amvesindo, industri yang diperkirakan meningkat dalam segi pendanaan ke depan, adalah sektor terkait digitalisasi UMKM dan proses produksi (supply chain), perdagangan yang bernilai (social commerce), dan usaha rintisan yang terkait pangan (food-tech). Dalam memberikan pendanaan kepada usaha rintisan, PMV akan mempertimbangkan potensi pertumbuhan pasar, kemampuan beradaptasi, kualitas pendiri (founders), serta model bisnis yang jelas dan penggunaan dana yang efisien.

Sejalan dengan pertumbuhan PMV, industri keuangan mikro (micro finance) berkembang pula. Industri keuangan mikro pun memiliki dampak sosial yang besar, karena langsung terkait dengan masyarakat, berkontribusi penting bagi ekosistem keuangan di Indonesia, khususnya dalam inklusi keuangan. Usaha rintisan, termasuk yang bergerak di bidang keuangan mikro, berperan dalam pemulihan ekonomi nasional lewat kolaborasi dengan program pemerintah, seperti layanan pangan berbasis teknologi digital, yang membantu menyalurkan pembiayaan dari pemerintah untuk petani.

Keberadaan lembaga keuangan desa (LKD) sejalan dengan program OJK, Kemendesa PDTT, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan negara lewat perdesaan.

CEO Mandiri Capital Eddi Danusaputro menyebutkan, sebagian usaha rintisan keuangan mikro itu berada di perdesaan, bukan di perkotaan. Usaha rintisan itu sangat membantu program restrukturisasi kredit, yang digulirkan OJK, karena sebagian penerima manfaat kebijakan itu berada di perdesaan dan tidak mudah dijangkau. Usaha rintisan itu, bekerja sama dengan pemerintah dan perbankan, menyediakan tanda tangan digital (digital signature) dan identitas digital (digital identity) untuk kemudahan proses restrukturisasi kredit.

”Selama pandemi, salah satu yang terdampak itu pangan. Kita akan susah untuk mengimpor pangan. Swasembada pangan perlu dipikirkan. Kita perlu memperkuat ekosistem agri di negara sendiri, dan banyak startup yang melirik bidang itu,” papar Eddi, yang juga Sekretaris Jenderal Amvesindo. Usaha rintisan yang melirik bidang pangan, termasuk untuk distribusi dan pemasaran, berada di perdesaan. Usaha rintisan, yang umumnya adalah UMKM, itu menggeluti pertanian, perikanan, dan peternakan, yang serta mendapatkan perlindungan, stimulus, dan regulasi untuk bisa berkembang dengan baik.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro Ahmaf Taqiuddin Mansur (Atqia) di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta\'limusshibyan di Sangkong Bonder, Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (20/2/2020). Dalam acara ini, Wapres didampingi Ketua Yayasan Ponpes NU Al-Manshuriyah Ta\'limusshibyan Baiq Mulianah (paling kiri), Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kedua dari kiri), dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (kedua dari kanan).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dalam siaran persnya, Senin (2/11/2020) di Jakarta, menyatakan, ”Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid–19. Sehingga, untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022.” Selain relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan, seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, pengaturan persetujuan kredit restrukturisasi, maupun penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas agunan yang diambil alih.

Perhatian kepada masyarakat di perdesaan pun diwujudkan, antara lain pada 21 Oktober 2020, Ketua Dewan Komisioner OJK menandatangani nota kesepahaman untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. OJK dan Kemendesa PDTT sepakat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan bisnis, memperluas akses keuangan, dan mendorong digitalisasi lewat program Optimalisasi BUMDes Center. Pada pilar akses keuangan, OJK akan memfasilitasi BUMDes mengakses sistem keuangan, yaitu salah satunya dengan menjadi agen laku pandai dan digitalisasi BUMDes.

Baca juga : Selamatkan Dana Bergulir, 5.300 Lembaga Keuangan Desa Akan Dibentuk

Sejak 2018, OJK menguatkan 29 BUMDes Center di sejumlah daerah. Tahun 2020, OJK dan Kemendesa PDTT menargetkan penguatan 30 BUMDes Center baru. Wimboh menyatakan, keberadaan lembaga keuangan desa (LKD) sejalan dengan program OJK, Kemendesa PDTT, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan negara lewat perdesaan. Upaya ini juga menjadi bagian dari kontribusi OJK bersama pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian nasional (Kompas, 30/10/2020).

Kemendesa PDTT pun menargetkan pembentukan 5.300 LKD secara bertahap hingga 2022. Pada awal Desember 2020, sebanyak 147 lKD akan diresmikan dan ke depan kemungkinan akan bertransformasi menjadi bank mikro. Menurut Abdul Halim, LKD adalah transformasi dari unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat (UPK PNPM), yang sudah berakhir tahun 2015. Saat ini terdapat 5.300 UPK PNPM yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan dana bergulir yang dikelola mencapai Rp 12,7 triliun dan aset sekitar Rp 594 miliar.

SUMBER: HUMAS KEMENTERIAN DESA PDTT

Tangkapan wajah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam telekonferensi pers, Rabu (8/7/2020). Abdul Halim memaparkan rencana pemerintah merevitalisasi badan usaha milik desa yang mati suri terdampak pandemi Covid-19.

LKD mengadopsi skema bank wakaf mikro yang tak menerima dana simpanan  masyarakat, menggunakan basis kelompok, dan tidak mengenakan bunga, kecuali biaya administrasi. LKD untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa pula, antara lain menghindarkan warga dari rentenir. LKD diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di perdesaan. LKD di bawah pengawasan dan pembinaan OJK, yang pernah terlibat dalam pembentukan lembaga keuangan mikro lainnya, seperti Bank Mikro Wakaf.

Jika bisa melibatkan lebih banyak lagi partisipasi masyarakat, seperti PMV dan inovator yang banyak melahirkan usaha rintisan di negeri ini, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di desa bisa dipercepat lagi. Apalagi, selama masa pendemi, terbukti desa jauh lebih tahan dibanding kota, serta memiliki daya hidup yang tidak hanya menghidupi warganya, tetapi juga warga di perkotaan, minimal dengan tetap memasok pangan. Kondisi ini bisa terjadi, sebab seperti pepatah yang dikutip pada bagian awal, desa tetap memegang tradisi (desa mawa cara) yang memberi kehidupan. Tinggal negara mengaturnya dengan hukum (negara mawa tata) sehingga daya hidup dari desa itu bermanfaat bagi penduduk  di seluruh Nusantara.

Jika bisa melibatkan lebih banyak lagi partisipasi masyarakat, seperti PMV dan inovator yang banyak melahirkan usaha rintisan di negeri ini, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di desa bisa dipercepat lagi.