ADB Integrasikan Penanganan Covid-19 dengan Data Geospasial di Makassar
ADB mendukung pemanfaatan teknologi digital, termasuk sebagai solusi memitigasi penyebaran pandemi. Salah satu contohnya proyek pemetaan penyebaran Covid-19 dan menggabungkannya dengan data geospasial di Makassar.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Teknologi digital berperan penting dalam pencarian solusi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia bisnis. Tantangan tersebut termasuk untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 berikut upaya pemulihan ekonomi jangka panjang. Bank Pembangunan Asia atau ADB telah memulainya di Makassar dengan mengingterasikan penanganan Covid-19 dengan data geospasial.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Rabu (21/10/2020), mengatakan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan penderitaan di berbagai aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, pandemi juga mengakselerasi digitalisasi dengan mentransformasi cara-cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan belajar.
”Saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda, ADB merespons cepat dengan menyiapkan paket 20 miliar dollar AS. Paket tersebut untuk mendukung negara anggota ADB dalam menghadapi krisis dan menyiapkan diri menuju normal baru,” ujarnya dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) bertajuk ”The New Normal: Driving Economic Recovery through Digital Innovation”.
Menurut Asakawa, ADB pun mendukung pemanfaatan teknologi digital, termasuk sebagai solusi memitigasi penyebaran pandemi. Salah satu contohnya proyek penggunaan teknologi untuk memetakan penyebaran Covid-19 dan menggabungkannya dengan data geospasial.
Data geospasial dimaksud, antara lain, terkait kemiskinan, kepadatan populasi, dan akses ke layanan publik. ”ADB dan ASEAN Australia Smart City Trust Fund mendukung proyek tersebut di Makassar, Indonesia,” kata Asakawa.
ADB mendukung pemanfaatan teknologi digital, termasuk sebagai solusi memitigasi penyebaran pandemi. Salah satu contohnya proyek penggunaan teknologi untuk memetakan penyebaran Covid-19 dan menggabungkannya dengan data geospasial.
Dalam situs ADB disebutkan, pemerintah daerah setempat dan perusahaan pengembang teknologi digital menggunakan pendekatan baru untuk mengelola pandemi Covid-19 di Makassar. Teknologi itu memungkinkan pejabat setempat untuk memetakan penyebaran virus serta melapisinya dengan data geospasial terkait kepadatan penduduk, kemiskinan, dan akses layanan dasar.
Hal ini memungkinkan pejabat setempat memobilisasi komunitas atau masyarakat secara efektif, terutama yang berada dalam hotspot pandemi yang teridentifikasi. Pendekatan ini dikombinasikan dengan penggunaan alat pelindung dan desinfeksi untuk membantu mengurangi penyebaran virus.
Asakawa menekankan, penting bagi setiap negara untuk mengatasi disparitas regional dan memastikan akses teknologi yang lebih berimbang. Kesenjangan digital harus ditekan. Investasi infrastruktur digital mesti ditingkatkan, termasuk dengan membangun infrastruktur pita lebar yang lebih berkualitas dan memastikan keterjangkauan akses internet.
Langkah tersebut akan meningkatkan akses layanan sosial dasar, semisal kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan. ”Selain itu, juga menyiapkan negara-negara dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dan perbedaan kesempatan akibat dampak pandemi Covid-19,” katanya.
Teknologi itu juga menyiapkan negara-negara dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dan perbedaan kesempatan akibat dampak pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kesenjangan digital terutama masih dialami banyak negara berkembang, termasuk di Asia. Negara sebesar Indonesia pun memiliki variasi akses internet. Akses internet masih menjadi kemewahan bagi sebagian orang atau sebagian wilayah.
Kesenjangan digital dapat membatasi manfaat dan keberhasilan dalam pemberian layanan publik. ”Sebagai contoh, ketika pembelajaran dalam jaringan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pelajar selama periode pembatasan sosial, tidak semua murid dapat mengakses internet atau peranti bergerak,” ujarnya.
Investasi teknologi digital, lanjut Sri Mulyani, bernilai penting dalam meningkatkan kesiapan dan daya tahan di masa mendatang. Seperti dilakukan banyak negara lain, transformasi digital di Indonesia dipercepat di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar demi menekan penyebaran Covid-19.
Sebagai upaya mengakselerasi ekonomi digital di negara kepulauan, pada tahun lalu, Indonesia telah merampungkan proyek Palapa Ring yang menjadi tonggak pembangunan konektivitas bidang telekomunikasi. Pembangunan dan pembiayaannya berskema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Jaringan serat optik sepanjang sekitar 35.000 kilometer dibangun di berbagai penjuru kepulauan. ”Jaringan pita lebar ini tidak hanya mendukung kualitas pertukaran data untuk tujuan komunikasi, tetapi juga untuk mengirimkan layanan konten edukasi dan kesehatan yang berkualitas,” ujar Sri Mulyani.
Kebijakan pemerintah untuk menghela reformasi, termasuk digitalisasi dan inovasi, tecermin pula pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Tema besar kebijakan adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi dari Covid-19 dan memperkuat reformasi.
Defisit fiskal tahun depan ditetapkan 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk mengakomodasi berbagai prioritas, termasuk mendukung proses pemulihan dan investasi di teknologi, informasi, dan komunikasi. Pemerintah meningkatkan dukungan anggaran hingga 2 miliar dollar AS untuk pembangunan di sektor tersebut.
Perwakilan dari Managing Partner 500 Startups, Khailee Ng, mengatakan, tantangan ke depan begitu besar untuk ditangani sendiri, baik oleh pemerintah maupun swasta. Semua pihak harus mengakselerasi mesin-mesin kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
”Salah satu kunci yang diperlukan adalah dukungan pembiayaan bagi para inovator,” katanya.