Pelaksanaan tol laut dilnilai belum optimal mencapai tujuan utamanya, yakni menekan disparitas harga antarwilayah. Upaya mendorong efisiensi ditempuh dengan meningkatkan muatan balik.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·4 menit baca
Kompas/Agus Susanto
Aktivitas di terminal peti kemas Pelabuhan Jayapura, Papua, Jumat (14/7). Pelabuhan ini menjadi pintu perdagangan komoditas dari beberapa daerah di Papua untuk pasar domestik dan ekspor.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya meningkatkan muatan arus balik kapal guna mendorong efektivitas tol laut. Program ini masih menghadapi hambatan kendati telah digulirkan oleh pemerintah sejak akhir 2014 guna memperlancar distribusi barang pokok dan penting, serta mengurangi disparitas harga antarwilayah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, tol laut merupakan program unggulan pemerintah. Tol laut menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara agar distribusi barang sampai pelosok wilayah semakin lancar dan disparitas harga antarwilayah berkurang.
Akan tetapi, tol laut mesti dikembangkan seiring perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain memperlancar distribusi barang dan menekan disparitas harga, pengembangan infrastruktur, perhubungan, dan konektivitas merupakan bagian dari upaya mempersatukan bangsa.
Trayek tol laut sudah ditambah untuk menciptakan keseimbangan wilayah barat dan timur Indonesia. Diharapkan barang dapat didistribusikan ke wilayah timur Indonesia dengan harga lebih murah dan sebaliknya komoditas dari wilayah timur, seperti ikan, rumput laut, dan kayu dapat diangkut ke wilayah barat.
”Tol laut membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” kata Budi saat peluncuran dan bedah buku Tol Laut: Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia dalam seminar yang digelar secara virtual melalui Kompas Talks, harian Kompas, bersama Kementerian Perhubungan, Senin (21/9/2020).
Kompas
Sebaran pelabuhan tol laut logistik.
Dari survei Litbang Kompas pada 29 Februari-1 Maret 2020 terhadap 544 responden di 30 kabupaten/kota, diketahui bahwa program tol laut masih perlu disosialisasikan meski mulai banyak dikenal. Sebanyak 47,98 persen responden di survei itu masih belum mengetahui tol laut.
Akan tetapi, 79,41 persen responden menilai program tol laut bisa mendukung perekonomian. Meski tol laut belum optimal, mayoritas responden meyakini program tol laut bisa mendukung kegiatan perekonomian di daerah perbatasan, terpencil, terisolasi, dan terluar di wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo mengemukakan, program tol laut tidak hanya mencakup angkutan barang, tetapi juga penumpang. Komponen tol laut meliputi kapal layanan (PSO) penumpang, kapal perintis, kapal kontainer, kapal rede, kapal pelayaran rakyat (pelra), dan kapal ternak.
Kendalanya adalah pengisian muatan dari pelabuhan asal ke destinasi terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) sudah cukup tinggi dan hampir semuanya penuh. Sementara muatan balik dari dari daerah tujuan ke daerah asal masih belum optimal. ”Yang terpenting, bagaimana muatan balik bisa betul-betul diciptakan. Ini membutuhkan koordinasi kementerian, lembaga dan pemda,” katanya.
Kompas
Jaringan trayek tol laut tahun 2020.
Bupati Pulau Morotai Benny Laos mengemukakan, Pulai Morotai telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan, kawasan strategis nasional, sentra kelautan dan perikanan terpadu, dan 3T. Peran tol laut sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan arus barang.
Pada semester I-2020, Morotai tercatat menjadi wilayah pengguna tol laut terbanyak. Namun, peran tol laut dinilai belum bisa menekan disparitas harga di wilayah itu.
Menurut Benny, tol laut masih cenderung melayani pemodal besar, sedangkan pemodal kecil dipersulit untuk mendapatkan layanan. Barang kapasitas kecil yang tidak bisa dikirim dengan tol laut terpaksa dikirim lewat jalur berputar dari wilayah lain.
Akibatnya, muncul biaya tinggi. Hal ini menghambat pembangunan wilayah. Pihaknya meminta konsep pemuatan barang diarahkan pada tonase dan bukan kontainer sehingga pemodal kecil bisa ikut mengakses tol laut.
”Tol laut harus menjadi jembatan antarpulau baru dan perekat NKRI. Namun, tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, penurunan harga dan percepatan pembangunan belum tercapai karena masih terjadi kemahalan biaya berbagai jenis barang,” katanya.
KOMPAS/LASTI KURNIA
Kapal kargo antarpulau di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Pada rapat terbatas, Kamis (5/3/2020), Presiden Joko Widodo menyatakan kekecewaan atas pelaksanaan program tol laut karena belum berhasil memangkas biaya logistik antardaerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Johni Marta mengemukakan, dengan meningkatnya rute tol laut, pihaknya akan mendorong peningkatan muatan balik. Distribusi barang kebutuhan pokok dan penting akan menjadi fokus muatan dalam pelaksanaan tol laut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020, terdapat 11 barang kebutuhan pokok dan 7 barang penting.
Terdapat 32 jenis barang lain yang mendapat prioritas muatan berangkat di darat dan laut, serta subsidi angkutan darat. Selain itu, 21 barang yang memperoleh prioritas muatan berangkat lewat jalur udara. ”Pada saat bersamaan, kami mencoba mengoptimalkan muatan balik dengan mengidentifikasi produk potensial yang bisa dibawa dari daerah tujuan,” kata Johni.
Cakupan layanan, baik kapasitas dan tipe ukuran kapal maupun jaringan tol laut, sudah bervariasi. Namun, perlu inisiasi pemerintah dalam frekuensi dan jumlah kapal.
Pengajar Bisnis Maritim Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Surabaya, Saut Gurning, menilai, cakupan layanan, baik kapasitas dan tipe ukuran kapal maupun jaringan tol laut, sudah bervariasi. Namun, perlu ada inisiasi pemerintah dalam frekuensi dan jumlah kapal sehingga meningkatkan konektivitas langsung dari hulu ke hilir dan menggerakkan ekonomi wilayah.
”Pengaturan sudah baik, baik jumlah kapal maupun koneksi antarwilayah. Persoalannya, bagaimana menyinergikan semua rute dan tidak tumpang tindih sehingga masyarakat bisa menikmati biaya yang lebih murah,” katanya.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Kapal Sabuk Nusantara 70 berlogo Tol Laut bersandar di Pelabuhan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Rabu (8/1/2020), Kapal ini juga digunakan membawa barang-barang dari Kapal Logistik Nusantara 1 yang mengisi trayek tol laut Surabaya-Makassar-Tahuna.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menilai, terobosan pengembangan tol laut dilaksanakan melalui elaborasi perencanaan trayek angkutan laut, subsidi angkutan laut, revitalisasi pelayaran laut, dan pengembangan industri berbasis komoditas wilayah. Dengan tol laut, kapal kecil dan besar diharapkan dapat berlayar dengan mudah, cepat, efisien, dan aman.
”Di tengah berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19, kita perlu berkomitmen mewjudkan Indonesia sebagai negara maritim dan mengembalikan karakteristik Indonesia sebagai bangsa pelaut," katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F20200309_ENGLISH-TOL-LAUT_C_web_1583764401.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F80ffd6f7-19c1-47da-8d2d-4a611fcee658_jpg.jpg){kind=logo}
