Total penyaluran bantuan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional diperkirakan melonjak sampai Rp 242 triliun pada akhir tahun ini. Angka itu melebihi pagu yang ditetapkan, yakni Rp 203,9 triliun.
Oleh
Agnes Theodora
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menjelang akhir triwulan III-2020, pemerintah menggenjot beragam program bantuan sosial demi mendongkrak permintaan dan konsumsi masyarakat. Total penyaluran bantuan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional diperkirakan melonjak sampai Rp 242 triliun pada akhir tahun ini.
Jumlah itu melebihi pagu program perlindungan sosial yang dianggarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni Rp 203,9 triliun. Sampai 18 September 2020, realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial mencapai 60,7 persen atau Rp 123,77 triliun dari total pagu anggaran perlindungan sosial.
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede mengatakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah perekonomian Indonesia, pemerintah mengucurkan dana bantuan sosial secara besar-besaran untuk masyarakat.
”Ini sama sekali tidak diduga, unprecedented. Khususnya di triwulan III ini tiba-tiba bansos disalurkan lewat rumah tangga, lewat pekerja, lewat UMKM,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah perekonomian Indonesia, pemerintah mengucurkan dana bantuan sosial secara besar-besaran untuk masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah sedang berusaha keras menstimulasi ekonomi secara besar-besaran untuk menghindarkan Indonesia dari resesi panjang. Lewat pemberian bansos, masyarakat tergerak untuk berbelanja produk dalam negeri sehingga ikut menggerakkan perekonomian di tengah pandemi.
Raden mengatakan, realisasi program perlindungan sosial pada akhir tahun ini diperkirakan bisa melampaui pagu anggaran yang awalnya disiapkan. Estimasi dana bansos yang disalurkan langsung ke masyarakat akan mencapai Rp 242 triliun akhir tahun ini, jauh melampui pagu anggaran semula Rp 203,9 triliun.
Hal itu bisa terjadi karena pemerintah merealokasi anggaran dari program yang relatif lambat dan sulit terserap ke program yang penyerapannya lebih lancar. ”Sehingga daya dorong ekonomi bisa lebih optimal. Dalam situasi seperti ini, kita harus belanjakan semaksimal mungkin supaya permintaan barang dalam negeri tetap naik,” katanya.
Dalam situasi seperti ini, kita harus belanjakan semaksimal mungkin supaya permintaan barang dalam negeri tetap naik.
Lebih lanjut, stimulasi yang dilakukan pemerintah terhadap daya beli dan permintaan masyarakat ini diharapkan memberi harapan dan dorongan ke pelaku usaha untuk melakukan belanja barang dan belanja modal.
”Kegiatan ekonomi bergerak, lapangan kerja terjaga, pendapatan masyarakat pulih, dan akhirnya terjadi siklus positif terhadap perputaran ekonomi,” kata Raden.
Di tengah berbagai upaya itu, pemerintah memastikan Indonesia tetap akan mengalami resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah memproyeksikan konsumsi rumah tangga akan tetap terkontraksi minus 3 persen sampai minus 1,5 persen. Meski tumbuh negatif, proyeksi itu lebih baik dari kondisi pada triwulan II-2020, yakni minus 5,51 persen.
Subsidi gaji
Penyaluran subsidi upah hingga 18 September 2020 telah mencapai 94,82 persen atau disalurkan ke 8,53 juta orang dari total 9 juta penerima di tahap pertama hingga ketiga.
Penyaluran subsidi upah hingga 18 September 2020 telah mencapai 94,82 persen atau disalurkan ke 8,53 juta orang dari total 9 juta penerima.
Rinciannya, realisasi penyaluran subsidi gaji tahap pertama telah mencapai 2,48 juta orang atau 99,38 persen dari total penerima 2,5 juta orang. Untuk tahap kedua, penyalurannya sudah mencapai 2,98 juta orang atau 99,34 persen dari total penerima 33 juta orang. Adapun penyaluran tahap ketiga addalah 87,8 persen dari total 3,5 juta orang.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk penyaluran tahap keempat, pemerintah sudah menerima 2,8 juta data calon penermia subsidi gaji dari BP Jamsostek. Namun, Kemenaker masih membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi ulang data yang targetnya dirampungkan pada Selasa ini.
Ida mengingatkan agar pekerja dan perusahaan teliti dalam menyerahkan data nomor rekening. Hal itu untuk menghindari gagal transfer akibat adanya rekening yang tidak valid, berstatus pasif, bahkan sudah ditutup. ”Yang kami butuhkan adalah rekening aktif agar penyaluran tepat sasaran. Perusahaan juga harus aktif berkomunikasi ke pekerja,” katanya.