Kota Bogor Bangun Kolaborasi Selamatkan Pelaku Usaha Kecil
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berusaha kembali menghidupkan roda ekonomi melalui kerja kolaboratif antarpihak. Langkah ini diyakini sebagian kalangan dapat menyelamatkan pelaku usaha kecil.
Oleh
AGUIDO ADRI
·5 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pandemi Covid-19 memukul banyak pihak, tidak terkecuali perekonomian warga. Pengusaha kecil yang biasanya menggerakkan perekonomian warga terlihat lesu lebih dari tiga bulan terakhir. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyiapkan sejumlah langkah kolaborasi untuk menyelamatkan mereka dari keterpurukan.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui pandemi ini sangat berdampak pada perekonomian di wilayahnya. Selama ini perekonomian Kota Bogor bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD) di dua sektor utama, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta sektor usaha kuliner. Kembali kegiatan warga mulai dibuka, ternyata tidak cukup menghidupkan kembali roda perekonomian daerah.
Agar ekonomi tak semakin terpuruk, Pemerintah Kota Bogor menciptakan sumber-sumber ekonomi baru. Hal baru yang dimaksud di antaranya adalah pertanian perkotaan (urban farming) yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan sektor ini diyakini dapat membantu perekonomian warga di masa pandemi Covid-19.
Bima mengatakan, belum lama ini Pemkot Bogor mendapat bantuan dari Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan urban farming, revitalisasi pasar, dan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Bantuan diserahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto di Kelompok Wanita Tani (KWT) Pendopo Enam, Katulampa, Bogor Timur.
Bantuan itu berupa fasilitas tiga cold storage (ruang pendingin) sebagai bagian dari solusi manajemen logistik. Keberadaan cold storage tersebut diharapkan dapat menjadi media pengelolaan buffer stock (stok pengaman) sebagai stabilitas harga komoditas di pasar dapat terjaga dengan baik.
Selain itu, Bank Indonesia Jawa Barat juga memberikan bantuan berupa 500 paket kebutuhan pokok dan alat pelindung diri. Bantuan lain, penguatan masyarakat peduli inflasi dalam kerangka program urban farming bagi tujuh KWT di Kota Bogor.
Menurut Bima, penanganan Covid-19 masih panjang sehingga akan berdampak pada ekonomi. Karena itu, perlu langkah-langkah untuk melindungi pelaku ekonomi kecil.
”Langkah economic reborn ini sangat penting. Sektor-sektor yang tidak menguntungkan sebelumnya kita buat untung. Harus ada konsep untuk mendorong masyarakat untuk berusaha agar ekonomi terus berjalan. Urban farming sangat berpotensi di masa pandemi, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga ternyata mampu untuk menumbuhkan ekonomi secara luas,” tutur Bima saat ditemui di kediamannya, Sabtu (22/8/2020).
Pemulihan ekonomi tidak hanya dari sektor urban farming. Pemkot Bogor juga mengembangkan pariwisata yang langsung melibatkan warga. Bima menyebutkan sudah meluncurkan wisata alam di Mulyaharja, Bogor selatan, dan di bantaran Sungai Ciliwung, Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor.
Dengan mengembangkan obyek wisata alam, kata Bima, upaya itu akan kembali menggerakkan ekonomi kerakyatan dan terbangun satu lingkaran ekosistem pertumbuhan ekonomi. Seperti di Mulyaharja, kedatangan wisatawan akan membuat warga bergerak menyiapkan aneka panganan, seperti nasi liwet, dan sejumlah kerajinan tangan. Sementara para pemuda menjadi pemandu wisata.
”Wisata alam sangat potensial di Kota Bogor. Pertumbuhan ekonomi warga terbangun karena ada lingkaran ekosistem ekonomi. Otomatis UMKM warga berjalan,” ujar Bima.
Program lain yang disiapkan adalah pemetaan produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 68 kelurahan. Di Kota Bogor, sekitar 200 pelaku UMKM yang terdampak pandemi mendapatkan bantuan Pemkot Bogor berupa pengembangan produk andalan di setiap kelurahan, salah satunya produk wajan. Untuk meningkatkan industri rumah tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja.
Selain fokus membangun lingkaran ekosistem ekonomi, Pemkot Bogor juga bekerja sama dengan aplikasi jual beli daring Lazada. Agar pelaku UMKM tidak semakin terpukul di masa pandemi, lanjut Bima, pihaknya merangkul sekitar 800 UMKM untuk bergabung dalam program kerja sama Pemkot Bogor dengan Lazada. UMKM tersebut diarahkan untuk menjual produknya secara daring.
Bima menyadari, di masa pandemi Covid-19, Pemkot Kota Bogor tidak bisa bergerak sendiri membangun dan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, terutama dalam hal permodalan dan penetrasi pasar. Untuk itu, kerja kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting. Selain Lazada, pemkot juga berkolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Kota Bogor dan Bank Jawa Barat, hingga kolaborasi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). ”UMKM menjadi tim ekonomi, semua terintegrasi. UMKM, Perindag, PD Pasar, dan pihak swasta serta lembaga lainnya berkolaborasi,” tutur Bima.
Contoh kolaborasi terbaru, lanjut Bima, minggu depan Pemkot Bogor akan meluncurkan kuliner legendaris di Jalan Bata. Pedagang kaki lima di trotoar Jalan Surya Kencana akan ditarik berjualan di Jalan Bata.
”Kami buat food court atau pusat jajanan. Konsepnya seperti food court di Singapura. Untuk lapak-lapak bekerja sama dengan Teh Sosro. Sistem pembayarannya bekerja sama dengan Bank Jabar. Mereka yang sebelumnya pedagang kelas trotoar kami latih untuk naik kelas,” lanjut Bima.
Menurut Bima, kolaborasi dalam pemulihan ekonomi yang bersentuhan dengan warga sangat penting karena memang anggaran di Pemkot Kota Bogor tidak banyak. Alokasi dana untuk Covid-19 sekitar Rp 200 miliar dibagi untuk dana kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Tak lebih dari Rp 20 miliar untuk pemulihan ekonomi dari pengajuan anggaran pos biaya tak terduga. ”Untuk ekonomi tidak sampai Rp 20 miliar sehingga konsep kolaborasi sangat penting,” kata Bima.
Secara terpisah, terkait bantuan modal darurat sebesar Rp 2,4 juta bagi UMKM oleh pemerintah pusat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Samson Purba mengatakan, Pemkot Bogor mengajukan 12.111 pelaku UMKM untuk mendapatkan suntikan dana tersebut. ”Kami usulkan ada 12.111 pelaku UMKM. Kuota UMKM yang kami usulkan bisa terus bertambah sampai akhir bulan ini,” kata Samson.
Dibandingkan dengan UMKM yang berjualan produk secara daring, menurut Samson, kondisi pelaku UMKM di Kota Bogor yang berjualan secara langsung belum berkembang cukup baik.
Untuk kembali meningkatkan gairah pelaku UMKM di Kota Bogor, Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah Koperasi dan UMKM.