Bantuan Hibah Modal Kerja Usaha Mikro Perlu Disertai Pendampingan
Pemerintah siap menyalurkan bantuan produktif berupa hibah modal kerja bagi 12 juta pelaku usaha mikro yang selama ini belum mendapatkan layanan pembiayaan pada pertengahan Agustus 2020.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Kesibukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proses pembuatan tahu di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020). Total penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM, per 21 Juli 2020, mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59 persen dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM yang sebesar Rp 123,46 triliun.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah siap menyalurkan bantuan produktif berupa hibah modal kerja bagi 12 juta pelaku usaha mikro yang selama ini belum mendapatkan layanan pembiayaan pada pertengahan Agustus 2020. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia meminta ada pendampingan berkesinambungan untuk melengkapi dukungan di sisi permodalan tersebut.
Pemerintah akan menyalurkan hibah modal kerja untuk 12 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia secara bertahap. Hibah senilai Rp 2,4 juta per orang itu akan disalurkan ke rekening bank penerima dalam sekali transfer. Gelombang pertama akan dimulai pertengahan Agustus ini.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Syahnan Phalipi, Rabu (12/8/2020), mengatakan, dalam kondisi normal, usaha mikro belum tentu dapat berkembang baik, apalagi dalam kondisi tidak normal seperti saat pandemi ini.
Edukasi dan pelatihan menjadi hal penting. Pendampingan bagi pelaku usaha mikro sangat dibutuhkan agar bantuan produktif tersebut tepat guna.
”Satu dua pasti ada yang gagal. Tapi kemungkinan kegagalan akan kecil apabila didampingi terus-menerus dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti dikasih duit tapi nanti lalu habis bukan untuk menjalankan usaha," ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
Dalam kondisi normal, usaha mikro belum tentu dapat berkembang baik, apalagi dalam kondisi tidak normal seperti saat pandemi ini. Edukasi dan pelatihan menjadi hal penting.
Konsultasi berkelanjutan, lanjut Syahnan, diperlukan untuk membantu pelaku usaha mikro yang kesulitan menjalankan bisnis, terutama di masa sulit saat pandemi ini. Birokrasi pasti memiliki keterbatasan apabila harus menangani pendampingan secara keseluruhan.
Untuk itu, keterlibatan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan terkait dibutuhkan untuk mendampingi usaha mikro. ”Kami sudah merangkul delapan perguruan tinggi di Jakarta supaya para dosen ikut membantu mendampingi usaha mikro sebagai bentuk pengabdian masyarakat,” ujarnya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Teten Masduki (tengah) memegang sepatu produksi lokal bermerek Fortuna Shoes. Kunjungan pameran ini dalam rangka peresmian Gedung Smesco sebagai pusat layanan konsultasi bagi koperasi dan UMKM, Kamis (2/7/2020), di Jakarta.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, pada tahap awal, pemerintah sudah mengalokasikan bantuan produktif itu bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapat Rp 2,4 juta.
”Bantuan senilai Rp 2,4 juta tersebut akan diberikan sekali transfer langsung ke rekening pelaku usaha mikro. Kami sudah menyiapkan mekanismenya dan pada pertengahan Agustus ini sudah bisa kami kick off (luncurkan),” ujar Teten dalam telekonferensi di Jakarta.
Menurut Teten, landasan kebijakan telah disiapkan untuk pengalokasian anggaran, termasuk mekanisme pendataan, penyaluran, dan pengawasan. Sampai saat ini telah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dinas koperasi dari berbagai daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, dan badan layanan usaha.
Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK selanjutnya akan meverifikasi dan memvalidasi data tersebut. Pemerintah berharap para pelaku usaha mikro yang belum mendapat pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat.
”Semua pihak harus berpartisipasi mengawasi agar program bantuan produktif usaha mikro dapat disalurkan kepada penerima yang tepat. Penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu dibutuhkan agar pelaku usaha mikro yang sedang tertimpa masalah dapat segera produktif,” katanya.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengatakan, BRI sudah melaksanakan beberapa program terkait pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk bantuan produktif usaha mikro ini, BRI menekankan pentingnya ketersediaan dana terlebih dahulu.
Setelah dana ada, berikutnya yang paling penting adalah ketersediaan data yang valid. BRI juga telah menyiapkan data dan sistem penyaluran. BRI juga memiliki data nasabah yang mempunyai tabungan Simpedes, belum mendapatkan kredit, dan saldonya di bawah Rp 2 juta.
”Dengan kriteria itu, teridentifikasi ada 4,3 juta calon penerima. Dari jumlah tersebut telah kami verifikasi 1,1 juta yang bisa menerima terlebih dahulu. Selebihnya nanti akan menyusul sembari melakukan verifikasi berikutnya," kata dia.
Uang itu boleh ditarik kalau digunakan untuk usaha.
Menurut Sunarso, petugas BRI akan mendatangi satu per satu dan memberi tahu para calon penerima bahwa pemerintah akan memberikan bantuan untuk usaha produktif. Uang itu boleh ditarik kalau digunakan untuk usaha.
"Silakan kalau setuju tanda tangan, berjanji bahwa duit bantuan ini akan ditarik dan digunakan untuk usaha. Mungkin nanti mekanismenya akan seperti itu,” tegasnya.
