Wapres Ma’ruf Amin: Pikirkan Ulang Strategi Program Pupuk Bersubsidi

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menekankan pentingnya strategi program pupuk bersubsidi dikaji ulang. Ini terutama agar pupuk bersubsidi tepat sasaran.

SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin memimpin rapat tentang anggaran pupuk, Jumat (7/8/2020). Dalam rapat virtual ini, Wapres meminta subsidi pupuk tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Program pupuk bersubsidi bisa dilanjutkan. Namun, perlu ada penghitungan ulang jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang dibutuhkan berdasarkan luas lahan baku sawah yang baru. Selain itu, harus dipastikan pula distribusi pupuk tersebut tepat sasaran.

Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat virtual membahas anggaran pupuk, Jumat (7/8/2020) siang. Rapat diikuti, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Wapres  dalam pengantar rapat mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menghitung luas lahan baku sawah terbaru.

Baca juga: Realokasi Anggaran Pertanian Belum Berdampak ke Petani

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tanaman padi organik di persawahan Kampung Ciharashas, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang mengandalkan pupuk dari kotoran ternak, Rabu (22/7/2020).

Menurut dia, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada tahun 2019. Adapun luas panen menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) turun dari 11,38 juta hektar pada 2018 menjadi 10,68 juta hektar pada 2019, dan diperkirakan akan turun lagi menjadi 10,48 juta tahun ini.

”Jika kita liat, rata-rata sawah hanya ditanam 1,4 kali,” kata Wapres seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima Kompas.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar Kementerian Pertanian dapat menghitung jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan luas panen ini. ”Peningkatan jumlah subsidi selama ini tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta subsidi pupuk ditambah sampai Rp 3,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada peluang efisiensi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Muh Khoirul Soleh (46) memeriksa tanaman padi yang dibudidayakan dengan sistem hidroganik di Dusun Kebonkliwon, Desa Kebonrejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2020).

Namun, Wapres meminta supaya tambahan subsidi pupuk diberikan untuk daerah yang produktivitasnya tinggi. Penghitungan subsidi pun perlu didasarkan pada luas panen. Produksi pupuk juga perlu efisiensi.

Reformasi subsidi pupuk perlu dilakukan karena laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya penggunaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

”Barangkali kita harus memikirkan kembali strategi dalam melakukan program subsidi pupuk ini. Apakah subsidi pupuk ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan daya beli kepada petani miskin ataukah tujuan program subsidi pupuk ini untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis?” tutur Wapres Amin.

Kedua tujuan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda.

Baca juga: Kebangkitan Pertanian Kota

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Seorang petani di Desa Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (29/1/2020), sedang menyemprotkan pupuk untuk tanaman padi.

Apabila tujuannya membantu petani miskin, subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada petani miskin. Akan tetapi, di satu sisi, bantuan untuk orang miskin yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya sudah cukup besar.

Di sisi lain, jika tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, subsidi pupuk dapat diberikan kepada pemilik lahan.

”Barangkali ini saat yang tepat untuk kita mereformasi program pupuk bersubsidi ini. Pemerintah tidak antisubsidi, tetapi pemerintah menginginkan subsidi itu tepat sasaran sesuai tujuannya,” kata Wapres Amin.