Kolaborasi Sektor Keuangan dan Perumahan Bisa Jadi Pengungkit Ekonomi
Sektor perumahan perlu terus melakukan terobosan untuk terus berakselerasi karena sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 sektor industri lainnya.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Akselerasi dari sektor keuangan dan sektor perumahan diyakini dapat menunjang pemulihan ekonomi nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Kedua sektor ini dinilai memiliki daya akselerasi yang kuat terhadap perputaran roda perekonomian sosial.
Hal itu mengemuka dalam seminar daring bertajuk ”Sinergi untuk Percepatan Pemulihan Sektor Perumahan” yang berlangsung Rabu (29/7/2020). Pembicara dalam seminar daring itu adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko D Heripoerwanto, serta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala N Mansury.
Suahasil Nazara mengatakan, sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional juga dialokasikan untuk industri perumahan. Pasalnya, akselerasi dari sektor perumahan memiliki dampak lanjutan terhadap sektor-sektor industri lainnya.
”Sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 industri lain. Kami berharap upaya tersebut dapat meningkatkan permintaan dari sektor lain sehingga mendorong pemulihan ekonomi,” katanya.
Sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional juga dialokasikan untuk industri perumahan. Sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 industri lain.
Eko D Heripoerwanto mengemukakan, untuk mengakselerasi sektor perumahan sekaligus menjaga kinerja sektor keuangan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai skema subsidi kredit pemilikan rumah (KPR).
Berbagai subsidi yang telah digelontorkan pemerintah di antaranya Subsidi Selisih Bunga, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.
”Skema tersebut akan mempercepat pemulihan sektor perumahan yang juga akan berpengaruh pada ekonomi nasional,” ujarnya.
Pahala N Mansury menilai, keberpihakan pemerintah terhadap sektor perumahan menjadi angin segar bagi lembaga keuangan. BTN telah menerima penempatan dana pemerintah sebesar Rp 5 triliun pada Juni 2020 yang akan terserap habis pada akhir Juli 2020.
”Kami meyakini perseroan bisa menyalurkan total kredit sebesar Rp 15 triliun dari dana negara tersebut sebelum akhir September 2020,” katanya.
Menurut Pahala, hingga kini sektor perumahan di Tanah Air baru memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 2,77 persen. Kontribusi ini jauh di bawah kontribusi properti di negara kawasan Asia Tenggara lainnya yang berkisar 8-23 persen.
Hingga kini sektor perumahan di Tanah Air baru memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,77 persen.
Ini menggambarkan luasnya pangsa pasar sektor ini yang belum tergarap di pasar Indonesia. ”Apalagi di masa pandemi ini, rumah menjadi tempat berlindung paling aman bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo menyampaikan, PT SMF telah menanggung 25 persen dari porsi pendanaan KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini merupakan program besutan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mengakses KPR.
”Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen. Sepanjang semester I-2020, SMF berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp 4,2 triliun,” kata Ananta.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, bentuk mitigasi dari pemerintah dan lembaga keuangan cukup membantu pengembang dalam menanggung beban finansial yang muncul akibat penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.
”Industri perumahan menciptakan lapangan kerja padat karya sehingga kami perlu kepastian berusaha di industri properti, terutama di era normal baru ini,” ujarnya.