Pastikan Dana Bansos Terserap

Kemiskinan dan ketimpangan bagi sebagian orang tak terelakkan di masa pandemi Covid-19 akibat penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 berhadapan dengan kemiskinan dan jurang ketimpangan yang semakin dalam di Indonesia. Skema pemulihan ekonomi berkelanjutan dan inklusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, skema itu mesti bisa memastikan kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan seminimal mungkin.

Per Maret 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Jumlah ini naik 1,63 juta orang dari September 2019 dan naik 1,28 juta orang dari Maret 2019.

Adapun rasio gini, yang menunjukkan ketimpangan di Indonesia, per Maret 2020 sebesar 0,381. Angka ini lebih tinggi rendah 0,001 dari Maret 2020, tetapi lebih tinggi 0,001 dari September 2019.

Rasio gini berkisar 0-1. Rasio yang mendekati 1 menandai ketimpangan yang semakin lebar.

Data kemiskinan dan ketimpangan terbaru ini sekitar satu bulan sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan di Indonesia, yakni pada 2 Maret 2020. Garis kemiskinan pada Maret 2020 sebesar Rp 454.652 per kapita per bulan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hunian pemulung di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi ekonomi memburuk dan berpotensi menambah angka kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  memprediksi, tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 berkisar 9,7-10,2 persen dari jumlah penduduk atau 26,2 juta-27,5 juta orang. Artinya, ada tambahan 3,9 juta penduduk miskin sepanjang 2020.

Dalam laporan Bank Dunia ”Prospek Perekonomian Indonesia: Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi Edisi Juli 2020” yang dirilis Kamis (16/7/2020), pandemi Covid-19 akan mendorong 5,5 juta-8 juta orang Indonesia jatuh miskin pada 2020 apabila pemerintah tidak memberi bantuan sosial (bansos) bagi rumah tangga.

Jumlah penduduk miskin bertambah akibat pendapatan rumah tangga turun 5-7 persen dan 2,6 juta-3,5 juta orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga : Bank Dunia: Ekonomi RI Diperkirakan Pulih Dua Tahun ke Depan

Managing Director, Development dan Partnerships, Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyampaikan, peningkatan angka kemiskinan akibat Covid-19 tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga mayoritas negara di dunia.

”Fokus sekarang adalah benar-benar memastikan pemerintah mencegah angka kemiskinan menjadi seminimal mungkin, mengatasi, dan memastikan respons kebijakan saling terkait agar ketimpangan tidak semakin lebar,” kata Mari dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander menuturkan, paket stimulus yang diluncurkan pemerintah akan efektif menekan lonjakan kemiskinan dan pelebaran ketimpangan jika terimplementasi dengan baik.

”Angka kemiskinan bisa kembali turun pada akhir tahun ini apabila implementasi paket bantuan sosial terserap dengan baik oleh masyarakat kelas bawah,” kata Sander.

Paket stimulus yang diluncurkan pemerintah akan efektif menekan lonjakan kemiskinan dan pelebaran ketimpangan jika terimplementasi dengan baik. (Frederico Gil Sander)

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, akan memperpanjang dan menambah program bansos, yang semula berakhir pada September menjadi akhir tahun ini. Program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) telah dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Perpanjangan juga meliputi penyaluran bansos khusus Covid-19, yaitu bansos sembako untuk 1,9 juta keluarga di Jabodetabek dan bansos tunai untuk 9 juta keluarga di 503 kabupaten/kota di luar Jabodetabek.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Distribusi paket bantuan sosial tahap 4 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga terdampak Covid-19 di RW 006 Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2020). Paket bantuan berupa sembako antara lain beras, minyak goreng, sarden kaleng, biskuit, tepung terigu, dan sabun mandi.

Sekretaris Kementerian Sosial Hartono Laras, Kamis, menyebutkan, bansos akan mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian di daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dalam telekonferensi bersama Kompas, Kamis, menyampaikan, fokus pemerintah dalam jangka pendek mendorong serapan stimulus, terutama bansos. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi 2020 bisa positif. Pemerintah masih mengupayakan pemulihan ekonomi berbentuk V atau V shape.

Serapan anggaran

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi didorong dengan meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Program perlindungan sosial saat ini telah mencakup 60 persen dari total populasi.

Namun, kata Sri Mulyani, program perlindungan sosial tidak akan berdampak signifikan bagi perekonomian jika penyerapan anggarannya rendah. Jika serapan anggaran rendah, daya beli masyarakat tidak akan tumbuh dan roda ekonomi tidak berputar.

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011-Maret 2020. Sumber: Badan Pusat Statistik

Penanganan dampak sosial pandemi Covid-19 juga dilakukan lewat sejumlah kementerian. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, angka pengangguran dikurangi melalui program padat karya tunai. Program itu juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Di DI Yogyakarta, bansos tunai juga diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada triwulan I-2020 tumbuh minus 0,17 persen, membaik. ”Para penerima bantuan sosial silakan memanfaatkan bantuan untuk konsumsi karena akan membuat perputaran ekonomi makin baik,” kata Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji. (KRN/SON/CAS/APO/HRS)