Dana Kurang, Presiden Minta Pembangunan Tol Gunakan Sumber Pembiayaan Alternatif
Kebutuhan dana pembangunan penyelesaian seluruh ruas jalan tol Trans-Sumatera hingga tahun 2024 sebesar Rp 386,6 triliun belum tertutupi. Presiden Jokowi meminta jajarannya mencari terobosan sumber pembiayaan alternatif.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Tol Trans-Sumatera. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif guna menutup kekurangan dana pembangunan jalan tol yang dirancang sepanjang 2.878 kilometer tersebut.
Dalam rapat terbatas (ratas) membahas percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera dan Cisumdawu (Jawa Barat) di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020), Presiden Jokowi menegaskan, sejumlah proyek strategis nasional tetap dilanjutkan karena diyakini dapat menjadi katalisator percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Jalan Tol Trans-Sumatera, misalnya, dibangun untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan di Pulau Sumatera. Tak hanya mempersingkat waktu tempuh, keberadaan tol Trans-Sumatera juga diyakini berdampak positif bagi peningkatan produk domestik bruto hingga 2-3 kali lipat. Karena itu, pembangunan tol Trans-Sumatera juga diputuskan untuk dilanjutkan.
Terkait hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sampai saat ini kebutuhan biaya pembangunan penyelesaian keseluruhan ruas jalan tol Trans-Sumatera hingga tahun 2024 sebesar Rp 386 triliun belum tertutupi.
Karena itu, Presiden meminta jajarannya untuk mencari terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk menutup kebutuhan biaya penyelesaian pembangunan tol Trans-Sumatera. ”Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga agar tidak tergantung dari APBN,” kata Presiden dalam pengantar ratas.
Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga agar tidak tergantung dari APBN.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, total kebutuhan pendanaan untuk membangun koridor utama dan jalur pendukung tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 kilometer itu sebesar Rp 500 triliun. Saat ini, dana yang tersedia sekitar Rp 113,4 triliun yang berasal dari pembiayaan perbankan Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) Rp 19,6 triliun. Dengan demikian, kekurangan pembiayaan untuk melanjutkan pembangunan tol Rp 386,6 triliun.
Dalam jumpa wartawan seusai ratas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, dari rencana 2.878 kilometer jalan tol Trans-Sumatera, saat ini baru 393 kilometer yang terbangun dan dioperasikan. Sementara ruas jalan sepanjang 1.194 kilometer masih dalam tahap konstruksi dan 1.291 kilometer baru memasuki tahap persiapan pembangunan.
Biaya kendala utama
Basuki menegaskan, tidak ada kendala lain pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, keculi pendanaan. Sebenarnya, lanjut Basuki, ruas jalan utama tol Trans-Sumatera hanya sepanjang 1.970 kilometer, terbentang dari Bakauheni (Lampung) hingga Banda Aceh. Dana yang dibutuhkan untuk membangun ruas utama sebesar Rp 266 triliun.
Saat ini, dana yang sudah disiapkan dan digunakan Rp 75 triliun yang terdiri dari pembiayaan perbankan Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN Rp 17,1 triliun. Karena itu, menurut Basuki, kebutuhan dana tambahan penyelesaian ruas jalan utama tol Trans-Sumatera sebesar Rp 191 triliun.
Terkait kekurangan pembiayaan itu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membahasnya dalam ratas. Menurut Basuki, terdapat beberapa pilihan pembiayaan untuk menutup kekurangan dana pembangunan tol Trans-Sumatera.
”Ada beberapa opsi, beliau-beliau akan merumuskan, apakah akan dikeluarkan bond jangka panjang, itu pasti dengan jaminan pemerintah,” kata Basuki.
Pembebasan lahan
Berbeda dengan Trans-Sumatera, pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat masih terkendala pembebasan lahan. Presiden Jokowi juga meminta agar permasalahan pembebasan lahan segera diselesaikan karena Tol Cisumdawu merupakan salah satu infrastruktur penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
”Saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama kementerian ATR/BPN,” kata Presiden.
Seusai ratas, Basuki membenarkan bahwa hambatan pembangunan Tol Cisumdawu adalah pembebasan lahan. Tak hanya harga tanah yang belum disepakati, tetapi regulasi juga menjadi hambatan proses pembebasan lahan. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyelesaikan persoalan pembebasan lahan tersebut.
Sementara untuk pendanaan, menurut dia, tidak ada persoalan karena sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga investor. Dari rencana ruas tol sepanjang 60 kilometer, sepanjang 27,62 kilometer di antaranya dikerjakan dengan biaya dari pemerintah. ”Untuk ruas tol sepanjang 27,62 kilometer saat ini progresnya sudah mencapai 81,6 persen,” ujar Basuki.
Adapun pembangunan ruas tol sepanjang 32,38 kilometer menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Citra Karya Jabar. Target penyelesaian pembangunan Tol Cisumdawu juga tak berubah, tetap tahun 2021.