Kuota Elpiji Bersubsidi Ditambah untuk Antisipasi Pandemi Covid-19
Dampak pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi makro terpuruk. Elpiji 3 kilogram adalah elpiji yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan kuota elpiji ini di 2021.
Oleh
ARIS PRASETYO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komisi VII DPR dan pemerintah sepakat untuk menaikkan kuota elpiji 3 kilogram bersubdidi tahun depan menjadi sedikitnya 7,5 juta ton. Kondisi ekonomi makro yang terpukul akibat pandemi Covid-19 dan belum jelasnya kapan pandemi usai menjadi pertimbangan utama. DPR juga minta subsidi untuk listrik dipertahankan.
Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR, Senin (29/6/2020), di Jakarta, juga disepakati volume solar bersubsidi pada 2021 sebanyak 15,3 juta kiloliter hingga 15,8 juta kiloliter. Kesepakatan itu lebih besar dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebanyak 14,3 juta kiloliter.
Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat memangkas subsidi tetap solar menjadi Rp 500 per liter dari Rp 1.000 per liter di tahun ini lantaran harga minyak mentah yang lebih rendah.
Mengenai penambahan kuota elpiji bersubsidi, mayoritas anggota Komisi VII DPR beralasan perlunya antisipasi akibat pandemi Covid-19 yang belum ada kejelasan kapan berakhirnya. Apalagi, elpiji 3 kilogram banyak dikonsumsi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM adalah salah satu sektor yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
”Selama pandemi menyebabkan orang lebih banyak di rumah sehingga konsumsi elpiji akan meningkat untuk kebutuhan memasak. Oleh karena itu, kami setuju kuota elpisi bersubsidi ditambah. Selain itu, saya minta pemerintah untuk tidak mewacanakan pencabutan subsidi elpiji sebelum ada pembahasan matang dengan DPR,” ujar anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra, Kardaya Warnika.
Mengenai penambahan kuota elpiji bersubsidi, mayoritas anggota Komisi VII DPR beralasan perlunya antisipasi akibat pandemi Covid-19 yang belum ada kejelasan kapan berakhirnya.
Kuota elpiji bersubsidi dari tahun ke tahun meningkat. Pada 2017, realisasinya mencapai 6,29 juta ton dan naik menjadi 6,53 juta ton di 2018. Pada 2019, realisasi penyaluran elpiji bersubsidi naik menjadi 6,84 juta ton dan diperkirakan tahun ini sebanyak 7 juta ton. Nilai subsidi elpiji selama rentang 2017-2019 adalah Rp 42 triliun sampai Rp 54 triliun per tahun.
Sementara itu, masih dengan alasan dampak pandemi Covid-19, anggota Komisi VII DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto menginginkan subsidi listrik untuk tahun depan tak berubah. Pelanggan listrik rumah tangga golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere tidak mampu harus tetap disubsidi. Pemerintah dan DPR sepakat besaran subsidi listrik tahun depan dianggarkan Rp 50,47 triliun hingga Rp 54,55 triliun.
Mengenai volume solar bersubsidi yang proyeksi tahun depan lebih tinggi ketimbang tahun ini, menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, pihaknya berharap realisasi mulai tahun depan lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu cara yang sedang dijalankan agar subsidi solar tepat sasaran adalah penerapan digitalisasi pada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
”Untuk subsidi elpiji, memang konsumsinya terus meningkat sejalan dengan program pembagian konverter kit untuk nelayan dan petani. Namun, di saat yang sama, kami terus memperluas program pembangunan jaringan gas rumah tangga yang dapat menggantikan peran elpiji,” kata Arifin.
Kesepakatan lain yang terjadi antara pemerintah dan Komisi VII DPR adalah proyeksi produksi siap jual (lifting) minyak di 2021 sebanyak 690.000 barel per hari hingga 710.000 barel per hari. Adapun proyeksi lifting gas bumi disepakati sebanyak 990.000 barel setara minyak per hari hingga 1.010.000 barel setara minyak per hari.
Tahun ini, pemerintah merevisi target lifting minyak dari semula 755.000 barel per hari menjadi 705.000 barel per hari lantaran aktivitas di hulu yang turut terdampak pandemi Covid-19.
Di saat yang sama, kami terus memperluas program pembangunan jaringan gas rumah tangga yang dapat menggantikan peran elpiji.
Terkait mekanisme penyaluran elpiji bersubsidi, sampai saat ini belum ada kejelasan sikap pemerintah. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan langkah menertibkan subsidi elpiji 3 kilogram mulai Juni tahun ini. Subsidi tidak lagi diberikan pada barang, tetapi langsung kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Dengan demikian, harga jual elpiji 3 kilogram akan disesuaikan dengan harga pasar.
Upaya tersebut dilatarbelakangi penjualan elpiji 3 kilogram bersubsidi yang bebas di pasaran. Akibatnya, elpiji yang seharusnya untuk masyarakat miskin, dibeli oleh masyarakat yang mampu. Selain itu, praktik pengoplosan elpiji bersubsidi dengan elpiji nonsubsidi akibat selisih harga yang berbeda kerap ditemukan di lapangan.
Dari perhitungan pemerintah, diperkirakan ada potensi penghematan subsidi sampai 30 persen dari total nilai subsidi elpiji dalam setahun. Penghematan itu akan terjadi apabila pengendalian subsidi elpiji mulai diterapkan sejak Januari 2020. Dengan alokasi subsidi Rp 50,6 triliun tahun ini, maka penghematan subsidi bisa mencapai Rp 15 triliun dalam setahun.