GENEVA, KOMPAS--Indonesia mendukung negara-negara lain menyerukan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Di tengah proses reformasi, WTO diminta tetap melanjutkan agenda negara-negara yang tergabung dalam G-33 di sektor pertanian dan perlindungan domestik.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan bilateral Indonesia dengan WTO di Kantor Pusat WTO, Geneva, Swiss, Kamis (22/11/2018) malam. Dalam kesempatan itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo.
Enggartiasto mengatakan, Indonesia mendukung negara-negara lain yang menyerukan reformasi WTO. WTO juga diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dagang Amerika Serikat-China yang kurang mencerminkan perdagangan multilateral, yang selama ini menjadi bagian utama WTO.
Akan tetapi, WTO dinilai tetap perlu melanjutkan reformasi aturan perdagangan multilateral yang mengatur perdagangan produk pertanian global dan perlindungan domestik. Di sektor pertanian, reformasi menyangkut mekanisme penyediaan stok publik untuk ketahanan pangan, sedangkan perlindungan domestik menyangkut tindakan pengamanan khusus bagi produk atau industri dalam negeri.
"Kami ingin WTO tidak hanya fokus pada reformasi internal, tetapi juga merampungkan pembahasan ketahanan pangan dan pengamanan khusus sebagai agenda penting yang diperjuangkan Indonesia bersama G-33," ujarnya.
Selama ini, WTO membatasi penggunaan kedua instrumen itu. Pembahasan kedua instrumen ini sangat alot karena negara-negara maju tidak menginginkan WTO mengadopsinya.
Di sisi lain, Indonesia dan negara-negara berkembang memperjuangkan kedua isu itu agar dapat disepakati menjadi instrumen yang efektif. Ketahanan pangan akan memberi keleluasaan kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mendukung petani dan masyarakat miskin demi kepentingan cadangan. Adapun pengamanan khusus dapat dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan pasar domestik dari kemungkinan banjir impor produk pertanian yang dapat merugikan kepentingan petani dan industri domestik.
Azevedo menyampaikan, WTO mereformasi sistem perdagangan multilateral, di tengah situasi perdagangan global yang tengah berubah. ”Kami tetap berkomitmen merampungkan agenda pembahasan, terutama yang diinginkan negara-negara berkembang," ujarnya.
Jumat (23/11/2018), delegasi Indonesia bertemu 5 duta besar anggota negara-negara yang tergabung dalam G-33, yakni China, Korea Selatan, Filipina, Turki, dan India.
Enggartiasto mengatakan, G-33 akan membuat proposal bersama kepada WTO. Inti dari proposal itu adalah dukungan G-33 terhadap reformasi WTO dan meminta WTO merampungkan pembahasan yang menyangkut kepentingan G-33.
"Jangan sampai WTO justru mengulang dari awal pembahasan. WTO harus melanjutkan pembahasan dan mengakomodasi kepentingam negara-negara berkembang serta mengatasi persoalan blok-blok negara-negara tertentu," ujarnya.
Pembahasan proposal itu nantinya akan dilakukan di tengah Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22-25 Januari 2019.