NUSA DUA, KOMPAS--Di tengah ketidakpastian global, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha menjadi solusi. Alternatif pembiayaan ini dapat mendorong peningkatan investasi langsung dan mengurangi belanja APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi komitmen pemerintah kendati perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Alternatif pembiayaan yang tidak membebani APBN disosialisasikan, salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Pembiayaan selama ini sangat tergantung pada APBN. Padahal, banyak dana dari luar APBN, seperti dari BUMN serta sektor privat dalam dan luar negeri yang ingin ikut berpartisipasi,” ujar Sri Mulyani dalam forum media bertema skema pembiayaan kreatif dan inovatif di Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018, Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).
Pembiayaan infrastruktur adalah salah satu dari empat tema prioritas yang diusung Indonesia dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.
Dalam pertemuan itu, empat BUMN yang dikelola Kemenkeu menyepakati delapan proyek yang akan dibiayai melalui skema KPBU. Rinciannya, penyediaan air minum Semarang Barat, satelit multifungsi, preservasi jalan nasional non-tol ruas Sumatera Selatan, kereta api Makasar-Parepare, pengembangan bandara Komodo, Labuan Bajo. Selain itu, fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) ekspor, dukungan pembiayaan bisnis konstruksi di Afrika melalui National Interest Account Program, serta konsorsium untuk Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) III Cikunir-Ulujami. Pada 2019, proyek infrastruktur yang dibiayai melalui skema KPBU diperkirakan Rp 9,38 triliun.
Dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), pinjaman, dan jaminan.
BUMN milik Kemenkeu, lanjut Sri Mulyani, juga bertugas mengembangkan instrumen pembiayaan untuk menarik investasi langsung yang sedang merosot. Pemerintah akan menjamin kerangka kerja dan risiko dari proyek investasi yang ditawarkan.
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini mengatakan, skema pembiayaan melalui KPBU akan mempercepat target pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Sejauh ini, jenis proyek KPBU yang diminati investor antara lain pembangunan jalan tol, penyediaan air bersih, dan berbagai proyek pembangunan berkelanjutan.
Demi meningkatkan daya tarik, KPBU terus-menerus direformasi. Proses dari penugasan proyek sampai pembiayaan akhir yang difasilitasi PT SMI kini bisa selesai dalam 1,5-2 tahun, dari sebelumnya 5 tahun. Hal itu menunjukkan KPBU yang ditawarkan PT SMI sudah dipercaya perbankan dan investor asing. Proyek KPBU antara lain, satelit multifungsi, yang dilirik invesor dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.
Tantangan
Sri Mulyani menilai, peminat KPBU relatif kecil kendati sudah berjalan hampir 10 tahun. Pemahaman tentang KPBU yang masih rendah merupakan tantangan utamanya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, dana infrastruktur yang dialokasikan APBN per tahun sekitar Rp 105 triliun. Namun, kebutuhannya kerap membengkak, misalnya, untuk pembangunan jalan tol Rp 360 triliun.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, manfaat lain yang ditawarkan KPBU adalah transparansi. Seluruh tahapan kerja sama proyek melalui seleksi yang ketat untuk mengurangi risiko dan menjaga kepercayaan investor. Skema KPBU kini diandalkan untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil.
Secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, meminta pemerintah mendorong IMF dan Bank Dunia untuk peka terhadap program penciptaan lapangan kerja, pekerjaan layak, dan mendukung inovasi.
Menurut dia, bidang ketenagakerjaan di Indonesia masih dihadapkan pada masalah keterampilan tenaga kerja. (KRN/CAS)
