Banjir akibat luapan air Sungai Riam Kiwa masih merendam kantor kepolisian di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (15/4). Banjir yang terjadi sejak Minggu (12/4) malam itu melanda beberapa wilayah kecamatan dan berdampak pada lebih dari 10.000 jiwa.Kompas/Jumarto Yulianus (JUM)15-04-2015
JAKARTA, KOMPAS--Pembangunan bendungan untuk program 2019 telah disiapkan. Selain membuka skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pendanaan berupa pinjaman luar negeri dari China juga dijajaki.
Pada 2015-2019, pemerintah memiliki program membangun 49 bendungan. Pada 2018, rencana pemerintah membangun 14 bendungan, yang terdiri dari 11 bendungan program 2018 dan 3 bendungan program 2017. Kini, pemerintah menyiapkan pembangunan 8 bendungan untuk dilelang pada 2019.
“Saya baru mau menindaklanjuti hibah untuk dua bendungan, yakni Jenelata dengan Pelosika yang nota kesepahamannya saya tandatangani di Istana Bogor dulu. Itu hibah hanya untuk desainnya. Setelah ada desain baru bisa dimintakan pinjamannya,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Untuk rencana pembangunan 8 bendungan program 2019 tersebut, pemerintah menjajaki sumber pinjaman dari China. Tahun lalu, pemerintah telah menawarkan empat bendungan untuk dibiayai menggunakan pinjaman dari China. Selain Bendungan Pelosika (Sulawesi Tenggara) dan Jenelata (Sulawesi Selatan), penyusunan desain Bendungan Riam Kiwa (Kalimantan Selatan) juga akan didanai hibah dari China.
Secara terpisah, Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan, pemerintah mengusulkan agar pembangunan ketiga bendungan tersebut didanai pinjaman dari China. Diperkirakan, pembangunan Bendungan Pelosika dan Jenelata masing-masing memerlukan sekitar Rp 4 triliun, sedangkan Bendungan Riam Kiwa sekitar Rp 2 triliun. Sementara lima bendungan lainnya kemungkinan didanai APBN 2019.
Selain tiga bendungan tersebut, ada satu bendungan lagi yang tahun lalu ditawarkan kepada China untuk didanai konstruksinya, yakni Bendungan Rokan Kiri di Riau. Namun, rencana itu dibatalkan. Rencana pembangunan Bendungan Telaga Waja di Bali juga dibatalkan, yang diganti pemerintah dengan Bendungan Tamblang di Bali yang akan dilelang tahun ini.
Menurut Sumiarsih, perencanaan dan persiapan sebuah bendungan hingga masuk proses lelang cukup panjang, mulai dari membuat desain bendungan, memeriksa kondisi geologis tapak bendungan, sumber pendanaan, dan penerimaan dari masyarakat sekitar bendungan. Terkait pendanaan, pemerintah tetap membuka peluang bagi swasta untuk ikut berpartisipasi membangun bendungan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Hal itu terutama untuk membangun bendungan yang berpotensi menghasilkan listrik cukup besar.
Meski demikian, menarik swasta untuk terlibat dalam proyek ini tidak mudah. Sebab, bendungan yang didesain pemerintah merupakan bendungan dengan banyak tujuan, yakni irigasi lahan pertanian, sumber air baku, dan menghasilkan listrik. Sementara, swasta hanya berminat berinvestasi jika bendungan dikhususkan untuk menghasilkan listrik, bukan untuk tujuan lain.
“Jadi agak susah kalau menawarkan bendungan dengan banyak manfaat melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” ujar Sumiarsih.
Hingga saat ini, sebanyak 8 bendungan dari 14 bendungan program 2018 telah dilelang pemerintah dengan anggaran sebesar Rp 9 triliun. Jika semua sudah dilelang, maka total bendungan yang sedang dalam tahap konstruksi berjumlah 40 bendungan. Adapun untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk proyek pembangunan bendungan. (NAD)
