Kontribusi Indonesia Timur Ditingkatkan

KOMPAS/HAMZIRWAN

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo meninjau setelah meresmikan Kompleks Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk-Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3/2017). Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan kawasan perbatasan agar bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

JAKARTA, KOMPAS - Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perlu dikembangkan di daerah, antara lain dengan penguatan infastruktur teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru itu, diharapkan kontribusi Indonesia bagian timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih besar.

Hal itu mengemuka dalam acara paparan kepada media terkait rencana pelaksanaan acara Indonesia Development Forum (IDF) pada 10-11 Juli 2018, di Jakarta, Senin (7/5/2018). IDF adalah forum dialog nasional untuk mengumpulkan strategi atau gagasan-gagasan terkait pembangunan di Indonesia.

Pada tahun 2018, IDF mengangkat tema terkait langkah-langkah mengatasi disparitas atau kesenjangan antardaerah. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan, seiring dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, seperti Indonesia bagian timur atau wilayah perbatasan, perlu ditumbuhkan.

Misalnya, lanjut Rudy, Indonesia bagian timur kaya dengan ekonomi kelautan. Namun, industri pengolahan ikan lebih banyak di Jawa. Untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia bagian timur, pemerintah telah banyak berupaya, antara lain melalui pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas.

Namun, untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, lanjut Rudy, Bappenas terus mengumpulkan masukan, gagasan, atau strategi dari berbagai kalangan. Melalui berbagai masukan itu, diharapkan ada strategi dan langkah baru yang dapat dilakukan ke depan.

Misalnya adalah melalui teknologi informasi dan e-dagang, disparitas harga di wilayah timur Indonesia bisa ditekan. Berbagai upaya lain seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola perlu didorong.

Jawa dan Sumatera

Dari data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa struktur ekonomi Indonesia secara spasial didomonasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Jawa memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 58,67 persen, Sumatera 21,54 persen, Kalimantan 8,24 persen, Sulawesi 6,02 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,03 persen, serta kelompok provinsi di Maluku dan Papua hanya sebesar 2,5 persen.

Dilihat dari rasio gini sesuai data BPS pada September 2017, terdapat 9 provinsi dengan angka rasio gini di atas rasio gini nasional sebesar 0,391. Provinsi-provinsi itu antara lain Sulawesi Selatan 0,429; Gorontalo 0,405; Sulawesi Tenggara 0,404; Papua 0,398; dan Sulawesi Utara 0,394.

Direktur Pengembamgan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/Bappenas Okto Rialdi menambahkan, berbagai masukan dalam IDF akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020- 2024. Okto berharap, berbagai masukan dari berbagai kalangan seperti para ahli, akademisi, pengamat dapat disampaikan kepada Bappenas. Masukan atau makalah yang terbaik akan dipilih dan dipublikasikan. (FER)